Bahan Sosialisasi Pokok-Pokok Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA dapat diunduh disini




Awal | Sebelumnya | Selanjutnya | Akhir Halaman 1 dari 126 halaman

Liputan



Keterangan Pers RAPBN TAHUN 2018



Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara



Tahun anggaran 2018 Beserta nota keuangannya yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di hadapan rapat paripurna DPR RI hari Rabu (16/08) siang tadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama dengan beberapa anggota kabinet Kerja, antara lain Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri BUMN, Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri PUPR, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perindustrian, Kepala BKPM, dan Kepala BPS melakukan konferensi pers untuk memberikan keterangan lebih mendetail.





Advertorial RAPBN TA 2018



Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara



Jakarta - Presiden Joko Widodo hari ini telah menyampaikan pidato kenegaraan dihadapan sidang tahunya. DPR DPD tahun 2018. Pidato ini merupakan titik awal dimulainya pembahasan RAPBN TA 2018 yang berisikan rencana kerja pemerintah secara menyeluruh. Dokumen yang disampaikan adalah Rancangan Undang Undang APBN 2018 disertai Nota Keuangannya dan dokumen pendukung dalam.hal ini himpunan RKA KL.





Pidato Presiden dalam Penyusunan RAPBN Tahun 2018



Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara



Jakarta - Presiden Joko Widodo menekankan bahwa kebijakan utang Republik Indonesia saat ini masih tergolong terkendali dan produktif jika dilihat dari dampak positif yang ditimbulkan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Dengan defisit yang relatif kecil dibanding negara-negara anggota G-20 maupun emerging countries lainnya; dan pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif lebih tinggi, itu menunjukkan bahwa tambahan utang Indonesia telah menghasilkan peningkatan skala dan produktivitas ekonomi nasional.",





Nota Keuangan dan RAPBN 2018



Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara



Jakarta - Hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke 72 yang dirayakan pada 17 Agustus 2017 memberikan makna khusus bagi seluruh bangsa Indonesia. Makna khusus tersebut diwujudkan dalam prioritas pembangunan nasional tahun 2018 yang difokuskan pada pembangunan insfrastuktur, pengurangan kemiskinan, pengurangan kesejangan antarwilayah, serta perluasan kesempatan kerja dengan menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.





SMKN 1 Cihampelas Belajar Pelaporan Keuangan Pemerintah



Kesekretariatan



Jakarta – Pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2017, 76 siswa kelas XI dan 4 guru pembimbing dari SMK Negeri 1 Cihampelas Kabupaten Bandung Barat mengunjungi Direktorat Jenderal Anggaran dalam rangkaian kegiatan Kunjungan Industri Tahun Ajaran 2017 – 2018





PEMBAHASAN PROGRES TINDAK LANJUT TEMUAN BPK



Penerimaan Negara Bukan Pajak



Jakarta - Sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2016.





Pembahasan RUU Tentang Perubahan APBN Tahun Anggaran 2017



Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara



Pada tanggal 3 Juli 2017 Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Perubahan (APBNP) Tahun Anggaran 2017 disertai dengan nota perubahan dan dokumen pendukungnya. Pada tanggal 6 Juli 2017 diadakan Rapat Paripurna DPR RI yang mengumumkan bahwa Presiden mengajukan RUU APBN Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan, sesuai dengan pasal 174 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Anggaran ditugaskan untuk membahas dan mentapkan RUU APBN Perubahan paling lama 1 bulan dalam masa persidangan.





Perubahan Strategis Dalam UU APBNP 2017



Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara



Pada tanggal 27 Juli 2017, Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat dengan dihadiri oleh Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan telah menetapkan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN Tahun Anggaran 2017.





Menkeu Sampaikan Pendapat Akhir RUU APBNP 2017 pada Rapat Paripurna DPR-RI



Kesekretariatan



Jakarta - Pendapat Akhir Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017 disetujui oleh DPR-RI dalam Rapat Paripurna DPR-RI yang diselenggarakan pada Kamis (27/7).





Konsep Dasar Avaibility Payment dan Implikasinya terhadap Penganggaran



Kesekretariatan



Jakarta - Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) kembali mengadakan sharing session yang dikemas dalam acara menarik berbentuk coffe morning talk (breakfast discussion). Pada hari Kamis tanggal (27/7), sharing session diselenggarakan dengan materi dan pembicara yang sangat menarik dan relevan dengan bidang tugas DJA, yaitu Basic concept of Availability Payment and budgeting implication




Awal | Sebelumnya | Selanjutnya | Akhir Halaman 1 dari 126 halaman


 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011