Bahan Internalisasi Penelaahan Pada Level Detil dan Penyusunan PM pada Tahap Alokasi Anggaran, dapat di-unduh di sini




FAQ



  1. Siapa yang dapat mengajukan permohonan informasi publik?
    Setiap warga negara dan/atau badan hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

  2. Apakah persyaratan pengajuan permohonan informasi dan pengajuan keberatan atas tanggapan PPID?
    Melampirkan Kartu Tanda Penduduk untuk pemohon dari individu atau Akta Pendirian Badan Hukum untuk pemohon dari badan hukum

  3. Bagaimana cara mengajukan permohonan informasi?
    Ajukan permintaan data langsung ke kantor atau melalui email di ppid_dja@kemenkeu.go.id

  4. Bagaimana mekanisme pemberian tanggapan PPID atas permohonan informasi publik?
    Tanggapan atas permohonan informasi publik akan disampaikan melalui e-mail pemohon informasi yang dipergunakan saat registrasi

  5. Berapa lama pemberian tanggapan PPID atas permohonan informasi publik?
    Tanggapan dari PPID akan disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja berikutnya

  6. Bagaimana cara pengajuan keberatan atas tanggapan PPID?
    Kirim surat via email atau ke kantor langsung

  7. Berapa biaya untuk memperoleh informasi?
    Layanan informasi ini tidak dipungut biaya / gratis (dokumen akan diberikan dalam format softcopy)

  8. Waktu layanan informasi:
    Setiap hari kerja, pukul 08.00 – 16.00





 

Liputan


Implementasi Kebijakan Pemberian Insentif 2018 Atas Kinerja Anggaran K/L 2017



BLC Untuk Lebih Memahami Kebijakan Penganggaran



Sinergi Kebijakan Pusat Dan Daerah, Indikator Kesejahteraan Positif



Peningkatan Kualitas Pengelolaan PNBP



Lombok, Sudah Bangkit!



Pelantikan jabatan Fungsional Analis Anggaran



Peningkatan Kualitas Pengelolaan PNBP pasca Penetapan UU PNBP



Penghargaan Menteri Keuangan Untuk Pegawai DJA



Meningkatkan Efektivitas Penganggaran BA BUN



Menuju Implementasi Value For Money



Fokus Belanja Dalam Rancangan APBN 2019



Reformasi Program Pensiun PNS



Tingkatkan Pemahaman Mitra Kerja melalui Bimbingan Teknis Sektoral



Kenali, Hindari, dan Laporkan



Dirjen Anggaran Tegaskan Peran APIP Dalam Pengawasan Pengelolaan PNBP






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011