Bahan Sosialisasi Pokok-Pokok Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA dapat diunduh disini




Konsep Dasar Avaibility Payment dan Implikasinya terhadap Penganggaran




Jakarta - Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) kembali mengadakan sharing session yang dikemas dalam acara menarik berbentuk coffe morning talk (breakfast discussion). Pada hari Kamis tanggal (27/7), sharing session diselenggarakan dengan materi dan pembicara yang sangat menarik dan relevan dengan bidang tugas DJA, yaitu Basic concept of Availability Payment and budgeting implication (konsep dasar dan impilkasi dari penganggaran Availability Payment) yang disampaikan oleh Pembicara dari JICA KPPIP Support Facility (Koichi Yamashita, Task Manager for Debottlenecking dan Eiji Koga, Facility Director).

Materi yang dipaparkan pembicara cukup lengkap. Pembicara mengawali dengan menjelaskan gambaran singkat terkait Public Private Partnership/PPP (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) dan konteksnya di Indonesia. Selanjutnya, diuraikan juga mengenai definisi dan tujuan penggunaan skema Avaibility Payment (AP) termasuk penerapan di Indonesia sesuai PMK Nomor 260/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur, perbedaan antara skema konvensional PPP dengan skema AP, dan ilustrasi skema AP.

Selain itu, pembicara juga memaparkan beberapa isu terkait penganggaran berkenaan dengan penerapan skema AP. Isu penganggaran tersebut misalnya klasifikasi jenis belanja untuk pembayaran AP, penerapan batas maksimal AP di berbagai negara, penggunaan skema AP pada Satker BLU, serta contoh penerapan skema AP dalam Proyek Palapa Ring. Materi-materi tersebut diharapkan dapat menambah wawasan bagi Pegawai Direktorat Jenderal Anggaran, mengingat skema AP merupakan hal yang relatif baru di Indonesia. (win)

(Materi selengkapnya dapat di-download di sini)


27/07/2017 16:22:11




Liputan


Tiga Dirjennya Bersinergi, Sri Mulyani : "Spektakuler !"



Sekilas Tentang Analisis Kebijakan Belanja Publik/Negara



Kemenkeu Menjawab Salah Info Soal RUU PNBP



Upaya DJA Mewujudkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi



SMK Sangkuriang I Cimahi Pelajari Pengelolaan Anggaran Negara



Kerja Bersama Mewujudkan Penganggaran yang Efisien dan Efektif



STIMIK ESQ Perdalam Pemahaman Pengelolaan Keuangan Negara



Sosialisasi Implementasi Segmen Akun Baru Dalam BAS



Budget Goes To Campus PKN STAN



Dirjen Anggaran Terbitkan Peraturan Tata Cara Pembayaran/Penyetoran PNBP



Menuju Pengelolaan Anggaran yang Berkualitas dan Berkeadilan



Laporan Perkembangan Perekonomian Indonesia Bulan September 2017



Sinergi Mewujudkan Penganggaran Yang Kredibel



Sinergi Pengalokasian Anggaran Pusat (Dekon/TP) dan DAK



Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011