Bahan Sosialisasi Pokok-Pokok Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA dapat diunduh disini




Pembahasan RUU Tentang Perubahan APBN Tahun Anggaran 2017




Pada tanggal 3 Juli 2017 Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Perubahan (APBNP) Tahun Anggaran 2017 disertai dengan nota perubahan dan dokumen pendukungnya. Pada tanggal 6 Juli 2017 diadakan Rapat Paripurna DPR RI yang mengumumkan bahwa Presiden mengajukan RUU APBN Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan, sesuai dengan pasal 174 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Anggaran ditugaskan untuk membahas dan mentapkan RUU APBN Perubahan paling lama 1 bulan dalam masa persidangan. Sesuai dengan keputusan Rapat Paripurna, diadakan Rapat Kerja antara Badan Angaran dengan Pemerintah dan Bank Indonesia pada tanggal 6 Juli 2017. Dalam rapat ini, Pemerintah menyampaikan penjelasan terkait pokok-pokok RUU tentang APBN Perubahan Tahun Anggaran 2017, selain itu dibuat juga Panitia Kerja (Panja) pembahasan RUU APBN Perubahan Tahun Anggaran 2017.


Pada tanggal 6-10 Juli 2017, Komisi VII dan XI dengan mitra kerjanya mengadakan Rapat Kerja untuk membahas Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam RUU APBNP TA 2017. Sedangkan, Komisi I sampai dengan Komisi XI mengadakan Rapat Kerja pada tanggal 6-13 Juli 2017 untuk membahas RKA-KL dalam RUU APBNP TA 2017. Bersamaan dengan Rapat Kerja Komisi, pada tanggal 10 Juli 2017, Badan Anggaran juga mengadakan rapat kerja dengan Menteri Koordinator untuk membahas RKA-KL dalam RUU APBNP TA 2017.

Selama Komisi I sampai dengan XI mengadakan rapat dengan mitra kerjanya, Panitia Kerja mulai mengadakan Rapat Panja. Pada tanggal 11-13 Juli 2017 diadakan Rapat Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan untuk membahas perubahan Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan dalam RUU APBNP TA 2017. Hasil dari rapat Panja yang berupa postur sementara kemudian dibahas di Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Pemerintah dan Bank Indonesia pada tanggal 14 Juli 2017.

Dengan mempertimbangkan hasil Rapat Kerja Badan Anggaran pada tanggal 14 Juli 2017, Panitia Kerja mengadakan Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa RUU APBNP TA 2017 yang masing-masing berlangsung pada tanggal 17-18 Juli 2017 dan 18-19 Juli 2017. Hasil dari Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat kemudian dibawa ke Rapat Kerja Komisi I sampai dengan Komisi XI dengan mitra kerjanya pada tanggal 19-21 Juli 2017 untuk membahas perubahan alokasi anggaran tersebut yang kemudian hasilnya disampaikan kembali ke Badan Anggaran untuk penetapan.

Hasil dari Rapat Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan, Belanja Pemerintah Pusat, dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dimasukan ke dalam draft RUU APBNP TA 2017. Draft RUU tersebut kemudian dibawa ke Rapat Panja Draft RUU APBNP TA 2017 pada tanggal 21 Juli 2017. Setelah semua Rapat Panja selesai diadakan Rapat Tim Perumus Panja-Panja RUU APBNP TA 2017 untuk membahas penyusunan Laporan Panja-Panja.

Pada tanggal 26 Juli 2017 diadakan Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Pemerintah dan Bank Indonesia Agenda dari rapat tersebut adalah:
  1. Laporan dan Pengesahan Hasil Panja;
  2. Pendapat Mini sebagai Sikap Akhir Fraksi terhadap RUU APBNP TA 2017;
  3. Pendapat Pemerintah terhadap Pendapat Mini;
  4. Penandatanganan Naskah RUU APBNP TA 2017 oleh Badan Anggaran dan Pemerintah; dan
  5. Pengambilan keputusan untuk dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II.
Hasil dari rapat di atas kemudian dilaporkan didalam Rapat Paripurna pada tanggal 27 Juli 2017. Dalam Rapat Paripurna tersebut diambil keputusan bahwa RUU APBNP TA 2017 dapat diterima dan disahkan. Dalam pidatonya di Rapat Paripurna, Menteri Keuangan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada anggota DPR RI yang telah melakukan pembahasan untuk menyempurnakan RAPBNP TA 2017. Selain itu, Menteri Keuangan juga menyampaikan latar belakang diperlukannya APBNP TA 2017 tersebut.


03/08/2017 16:56:07




Liputan


Keterangan Pers RAPBN TAHUN 2018



Advertorial RAPBN TA 2018



Pidato Presiden dalam Penyusunan RAPBN Tahun 2018



Nota Keuangan dan RAPBN 2018



SMKN 1 Cihampelas Belajar Pelaporan Keuangan Pemerintah



PEMBAHASAN PROGRES TINDAK LANJUT TEMUAN BPK



Perubahan Strategis Dalam UU APBNP 2017



Menkeu Sampaikan Pendapat Akhir RUU APBNP 2017 pada Rapat Paripurna DPR-RI



Konsep Dasar Avaibility Payment dan Implikasinya terhadap Penganggaran



Realisasi Semester I Pelaksanaan APBN 2017



Semester I 2017, PNBP Mencapai Rp146,1 Triliun



Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I 2017



RAPBN Perubahan Tahun 2017



Sosialisasi Pokok-Pokok Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL



Bimbingan Teknis Penelaahan RKAK/L Online demi Peningkatan Partisipasi K/L






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011