Bahan Workshop Penyesuaian Angka Dasar TA 2019 dalam rangka Penyusunan Pagu Indikatif TA 2019 dapat di-unduh di sini




Nota Keuangan dan RAPBN 2018




Jakarta - Hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke 72 yang dirayakan pada 17 Agustus 2017 memberikan makna khusus bagi seluruh bangsa Indonesia. Makna khusus tersebut diwujudkan dalam prioritas pembangunan nasional tahun 2018 yang difokuskan pada pembangunan insfrastuktur, pengurangan kemiskinan, pengurangan kesejangan antarwilayah, serta perluasan kesempatan kerja dengan menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 merupakan instrumen pelaksanaan strategi fiskal yang sebangun dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 dengan tema “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”. Tema tersebut dijabarkan secara luas ke dalam strategi dan prioritas pembangunan yang termuat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018.

Kemudian Pemerintah telah menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 tersebut kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat melalui Surat Nomor: R-41/Pres/08/2017, pada tanggal 15 Agustus 2017, dengan dilampiri oleh:
  1. Buku I Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018,
  2. Buku II Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018,
  3. Buku III Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga Tahun Anggaran 2018.
Adapun maksud penyampaian dokumen tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat adalah untuk dibahas dalam Sidang Dewan Perwakilan Rakyat guna mendapatkan persetujuan dengan prioritas utama. Selanjutnya, untuk keperluan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018, Presiden selaku Kepala Negara menugaskan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili Pemerintah dalam membahas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 tersebut.

Selanjutnya, untuk memenuhi ketentuan dalam transparansi fiskal, maka dokumen tersebut akan di upload dalam website resmi Kementerian Keuangan agar masyarakat mudah dapat mengakses baik untuk kepentingan pengawasan maupun kepentingan lain yang dapat membantu Pemerintah dalam melaksanakan serta mewujudkan prioritas pembangunan nasional.

Klik untuk mengunduh:
  1. Buku I Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
  2. Buku II Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
  3. Buku III Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga Tahun Anggaran 2018


16/08/2017 18:32:38




Liputan


Kerjasama Pengelolaan Gaji dan Tunjangan Kinerja Pegawai DJA



DJA Perkenalkan APBN Pada Kunjungan SMPN 1 Kota Bogor



"best effort untuk kinerja yang lebih tinggi"



sosialisasi peraturan menteri keuangan nomor 193/pmk.02/2017



EFEKTIVITAS PROGRAM-PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL



Efisiensi dan Efektivitas Pembangunan Infrastruktur



Jurnal Sistem Penganggaran Sektor Publik Volume 2, Tahun 2017



Jurnal Sistem Penganggaran Sektor Publik Volume 1, Tahun 2017



Kunjungan Mahasiswa Universitas Pancasila



Executive Gathering Kementerian Keuangan 2018



Mengevaluasi dan Menyiapkan Langkah-Langkah Perbaikan



Anak Kerdil, Potensi Masalah di Masa Depan



Integrasi Aplikasi Pengelolaan Keuangan



Seminar Hasil Kajian Bidang Kesehatan



Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2017






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011