Bahan Sosialisasi Pokok-Pokok Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA dapat diunduh disini




Sinergi Pengawasan Penerimaan Negara




Jakarta - Bertempat di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, pada Hari Selasa-Rabu tanggal 12-13 September 2017, Kementerian Keuangan menyelenggarakan kegiatan Rapat Kerja Nasional Sinergi Pengawasan Penerimaan Negara oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga/Daerah.

Tujuan dilaksanakannya Rapat Kerja Nasional ini adalah :
  1. Mengembangkam pengetahuan dan kapasitas APIP terhadap pengawasan PNBP,
  2. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar APIP dalam pengawasan terhadap pengelolaan dan pengawasan Penerimaan Negara, dan
  3. Memperoleh kesepahaman APIP untuk membantu pengawasan penerimaan negara
Dalam Rakernas tersebut, Menteri Keuangan berkenan memberikan keynote speech dalam acara pembukaan. Arahan Menteri Keuangan dalam Rakernas tersebut antara lain bahwa kerja sama antar institusi pemerintah yang baik sangat penting untuk menghadapi situasi perekonomian yang dinamis. Dengan kondisi perekonomi dunia yang dinamis, harus mampu dijaga momentum pertumbuhan ekonomi dan memperkuat momentum pembangunan, dengan cara menjaga agar APBN mampu untuk melaksanakan fungsinya dengan sebaik-baiknya.

Selain keynote speech dari Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga berkenan memberikan keynote speech terkait pengawasan penerimaan negara, dilanjutkan oleh Kepala BPKP Ardan Adiperdana mengenai pengawasan dan peningkatan penerimaan negara melalui PNBP.

Setelah keynote speech, acara dilanjutkan dengan Workshop "Ekspektasi Stakeholder terhadap Peran APIP dalam Mendukung Optimalisasi PNBP". Narasumber dalam workshop tersebut adalah Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak DJA, Mariatul Aini dan Direktur Barang Milik Negara DJKN, Encep Sudarwan, serta dimoderatori oleh Inspektur V, Raden Patrick Wahyudwisaksono.

Dalam workshop tersebut, Direktur PNBP antara lain menyampaikan harapannya kepada APIP agar :
  1. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pengelolaan PNBP KL sebelum BPK melakukan Pemeriksaan
  2. Membantu mereviu SOP, regulasi, tata kelola dan organisasi pengelola PNBP
  3. Bersinergi dan berkoordinasi antara lain dengan pengelola PNBP, KPK, Pemda, BPKP untuk melakukan pengawasan khususnya terhadap satker-satker yang memiliki kontribusi dan potensi PNBP yang signifikan
  4. Membantu penertiban terhadap pemanfaatan BMN yang tidak berijin, mendorong untuk melakukan inventarisasi aset-aset yang masih dispute (belum clean and clear) dan memberikan rekomendasi penyelesaian BMN dalam sengketa, khususnya sengketa antar instansi pemerintah dan instansi pemerintah dengan BUMN/BUMD.
Rakernas serta workshop yang dilaksanakan ini merupakan momentum bagi APIP untuk mewujudkan sinergi pengawasan penerimaan negara melalui penandatanganan Letter of Commitment (LoC), untuk pengelolaan penerimaan negara yang semakin baik. (AUS)


22/09/2017 9:35:21




Liputan


STIMIK ESQ Perdalam Pemahaman Pengelolaan Keuangan Negara



Sosialisasi Implementasi Segmen Akun Baru Dalam BAS



Budget Goes To Campus PKN STAN



Dirjen Anggaran Terbitkan Peraturan Tata Cara Pembayaran/Penyetoran PNBP



Menuju Pengelolaan Anggaran yang Berkualitas dan Berkeadilan



Laporan Perkembangan Perekonomian Indonesia Bulan September 2017



Sinergi Mewujudkan Penganggaran Yang Kredibel



Sinergi Pengalokasian Anggaran Pusat (Dekon/TP) dan DAK



Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara



DJA Mendengar (Menuju Penganggaran yang Efektif dan Efisien)



Kompetisi Inovasi DJA Tahun 2017



Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum DPR RI Terhadap RUU APBN 2018



Konsolidasi Undang-Undang APBNP T.A. 2017



DJA Mendengar (Untuk Pelayanan SIMPONI Yang Lebih Baik)



Undang-Undang APBNP T.A. 2017






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011