Bahan Sosialisasi Pokok-Pokok Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA dapat diunduh disini




Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara




Jakarta - Kewajiban penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaannya telah diatur dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan KPK No. 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Penyelenggara Negara berdasarkan ketentuan berkewajiban untuk bersedia diperiksa harta kekayaanya sebelum, selama, dan sesudah menjabat, melaporkan harta kekayaannya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun serta mengumumkan harta kekayaannya.


Dalam rangka mewujudkan penyelenggara negara yang bersih bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, di lingkungan Kementerian Keuangan telah ditetapkan KMK Nomor 13/KMK.01/2017 tentang Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Dalam KMK ini diatur bahwa LHKPN disampaikan setiap tahun paling lambat 31 Maret tahun berikutnya.

Pada hari Rabu (27/9) Ditjen Anggaran menyelenggarakan sosialisasi pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) melalui aplikasi E-LHKPN kepada penyelenggara negara/wajib lapor LHKPN di lingkungan DJA. Kepala Bagian Kepatuhan dan Bantuan Hukum (KBH) Triana Ambarsari membuka sosialisasi ini. Dalam sambutannya, Triana mengingatkan kepada peserta untuk menyampaikan tanda terima atau bukti penyampaian LHKPN kepada Bagian KBH.

“Kami ingatkan kembali nanti Bapak Ibu setelah mengisi LKHPN agar menyampaikan tanda terima atau bukti penyampaian LHKPN kepada KBH. Perlu kami sampaikan bahwa tanda terima/tanda bukti ini menjadi salah satu syarat administratif untuk memproses mutasi, promosi, dan seleksi jabatan”, urainya.

Selanjutnya, Spesialis Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN, Komisi Pemberantasan Korupsi, Andika Widiarto selaku narasumber menyampaikan paparan mengenai tata cara penyampaian LHKPN melalui aplikasi E-LHKPN.

Kepala Bagian KBH Triana Ambarsari menutup acara ini dan mengingatkan bahwa pada tahun 2017 ini, sesuai dengan KMK Nomor 13/KMK.01/2017, terhadap penyelenggara negara yang sudah menyampaikan LHKPN dengan Formulir LHKPN Model KPK-A atau Formulir LHKPN Model KPK-B, serta 1) mengalami perubahan jabatan; atau 2) mempunyai kewajiban menyampaikan kembali LHKPN, tidak perlu menyampaikan LHKPN pada tahun 2017. (cys)


27/09/2017 18:09:31




Liputan


STIMIK ESQ Perdalam Pemahaman Pengelolaan Keuangan Negara



Sosialisasi Implementasi Segmen Akun Baru Dalam BAS



Budget Goes To Campus PKN STAN



Dirjen Anggaran Terbitkan Peraturan Tata Cara Pembayaran/Penyetoran PNBP



Menuju Pengelolaan Anggaran yang Berkualitas dan Berkeadilan



Laporan Perkembangan Perekonomian Indonesia Bulan September 2017



Sinergi Mewujudkan Penganggaran Yang Kredibel



Sinergi Pengalokasian Anggaran Pusat (Dekon/TP) dan DAK



Sinergi Pengawasan Penerimaan Negara



DJA Mendengar (Menuju Penganggaran yang Efektif dan Efisien)



Kompetisi Inovasi DJA Tahun 2017



Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum DPR RI Terhadap RUU APBN 2018



Konsolidasi Undang-Undang APBNP T.A. 2017



DJA Mendengar (Untuk Pelayanan SIMPONI Yang Lebih Baik)



Undang-Undang APBNP T.A. 2017






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011