Bahan Sosialisasi Pokok-Pokok Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA dapat diunduh disini




Sinergi Pengalokasian Anggaran Pusat (Dekon/TP) dan DAK




Jakarta - Pada hari Kamis (28/9), Ditjen Anggaran melaksanakan Bimbingan Teknis Satker Pusat Kementerian/Lembaga (K/L) dalam Sinergi Pengalokasian Anggaran Dekonsentrasi/Tugas Pembantu dan Anggaran Transfer ke Daerah (DAK). Kegiatan yang diselenggarakan di Aula DJA ini bertujuan untuk melaksanakan kebijakan belanja negara TA 2018 yang berupa sinergi pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, meningkatkan kualitas belanja melalui sinkronisasi kegiatan K/L pusat dan daerah untuk menghindari terjadinya duplikasi sehingga lebih efektif dan efisien, dan sebagai kegiatan awal untuk mencari format terbaik dalam pelaksanaan sinkronisasi alokasi penganggaran K/L dengan anggaran daerah khususnya DAK.


Direktur Dana Perimbangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Putut Hari Satyaka selaku narasumber pertama menyajikan paparan mengenai bagaimana sinkronisasi anggaran pusat dan daerah, khususnya terkait kebutuhan dari daerah yang dapat didukung oleh anggaran K/L.

Putut menyampaikan bahwa sinkronisasi anggaran pusat dan daerah menjadi krusial agar tidak terjadi tumpang tindih yang membuat inefisiensi penganggaran.

"Ini menjadi krusial karena kita tahu bahwa anggaran pusat dan daerah ini sekarang sama besarnya, bahkan tahun ini sedikit lebih besar di anggaran transfer ke daerah. Kalau sampai terjadi tumpang tindih, sebenarnya ada inefisiensi yang kita lakukan. Makanya sinergi penganggaran pusat dan daerah ini menjadi sangat esensial", urainya.

Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Anandy Wati menyajikan paparan mengenai bagaimana alokasi anggaran belanja K/L dapat bersinergi dan saling mendukung untuk pencapaian output pembangunan dengan bersinergi pada alokasi transfer daerah (DAK).

Anandy menyampaikan bahwa sinergi dalam penganggaran ini penting agar proper. Oleh karena itu akan dilakukan koreksi berkelanjutan untuk anggaran-anggaran berikutnya.

"Pada saat nanti melakukan reviu anggaran K/L itu, kita harus bersinergi dengan perimbangan, K/L, dan Bappenas untuk menempatkan agar proper, sehingga akan kita koreksi untuk anggaran-anggaran berikutnya. Kita harus memotret sinergi yang akan dilakukan di pusat seperti apa, apakah sesuai tugas dan fungsi K/L, bagaimana penganggaran berbasis kinerja, sehingga banyakk rul-rule yang harus kita sandingkan", ungkapnya. (cys)


28/09/2017 19:24:36




Liputan


STIMIK ESQ Perdalam Pemahaman Pengelolaan Keuangan Negara



Sosialisasi Implementasi Segmen Akun Baru Dalam BAS



Budget Goes To Campus PKN STAN



Dirjen Anggaran Terbitkan Peraturan Tata Cara Pembayaran/Penyetoran PNBP



Menuju Pengelolaan Anggaran yang Berkualitas dan Berkeadilan



Laporan Perkembangan Perekonomian Indonesia Bulan September 2017



Sinergi Mewujudkan Penganggaran Yang Kredibel



Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara



Sinergi Pengawasan Penerimaan Negara



DJA Mendengar (Menuju Penganggaran yang Efektif dan Efisien)



Kompetisi Inovasi DJA Tahun 2017



Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum DPR RI Terhadap RUU APBN 2018



Konsolidasi Undang-Undang APBNP T.A. 2017



DJA Mendengar (Untuk Pelayanan SIMPONI Yang Lebih Baik)



Undang-Undang APBNP T.A. 2017






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011