Bahan Sosialisasi Pokok-Pokok Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA dapat diunduh disini




Sinergi Mewujudkan Penganggaran Yang Kredibel




JAKARTA - "Tuntutan Presiden melalui nawacita yang memasang target-target pembangunan terutama pembangunan infrastruktur memerlukan sejumlah pembiayaan yang cukup besar. Dengan resources yang terbatas, maka salah satu cara untuk mengatasi hal ini dilakukan dengan government spending yang berkualitas, transparan, dan efektif. Langkah lainnya dilakukan dengan mengoptimalkan penerimaan negara melalui penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak", ungkap Sudariyanto dalam sambutannya mewakili Direktur Polhukhankam dan BA BUN.


Harapan tersebut dikemukakan dalam pembukaan acara Bimbingan Teknis Penganggaran Kementerian Negara/Lembaga pada hari Kamis (5/9). Bimbingan teknis yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) tersebut merupakan suatu kebutuhan bagi semua pihak. Baik bagi DJA maupun satuan kerja selaku garda terdepan yang merealisasikan pengelolaan keuangan negara di daerah. Melalui acara ini, satuan kerja di daerah dapat langsung menerima informasi dari unit pembuat norma dan regulasi. Sebaliknya, DJA mendapat umpan balik atas implementasi peraturan yang diterbitkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari satuan kerja di daerah.

Dalam penyelenggaraan bimtek tersebut, upaya DJA berkolaborasi dengan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) mampu maksimal menghadirkan satuan-satuan kerja daerah di wilayah kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Disamping pengelola dan perencana keuangan pada satuan kerja, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada satuan kerja berkenaan juga turut diundang menghadiri acara bimtek dimaksud. Sinergi DJA dan DJPB dalam memberikan bimbingan kepada satuan kerja sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas belanja negara. "Momentum kondisi keuangan negara yang diperkirakan tidak mencapai target penerimaan menjadi bahan evaluasi kita untuk melakukan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan satuan kerja dan mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP)", ungkapnya Taukhid, Kepala Kanwil DJPB Mataram.


Acara yang diselenggarakan selama 1 (satu) hari di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut dihadiri satuan-satuan kerja daerah yang menjadi mitra kerja DJA, khususnya Direktorat Polhukhankam dan BA BUN. Bimtek Penganggaran K/L kali ini mengambil tema "Kerja Bersama Mewujudkan Penganggaran yang Kredibel Dalam Rangka Mendukung Percepatan Pembangunan Nasional". Tema tersebut diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara satuan kerja di daerah dengan jajaran Kementerian Keuangan guna meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran. Kerja sama yang baik akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penganggaran.

Acara bimtek dibagi ke dalam 2 (dua) sesi. Sesi pertama, dilakukan beberapa pemaparan oleh beberapa narasumber dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Pada sesi ini acara dimoderatori oleh Sudariyanto, Kasubdit Anggaran Bidang Hukum yang menghadirkan 4 (empat) pembicara/narasumber.

Narasumber pertama, Meriam Megia Shahab, memaparkan "Revisi Anggaran yang Menjadi Kewenangan DJA". Kasubdit Anggaran Bidang Politik tersebut menekankan hal-hal yang harus diperhatikan satuan kerja tatkala mengajukan usulan revisi anggaran. Megia mengungkapkan batasan-batasan yang diperkenankan satuan kerja dalam mengajukan pergeseran belanja operasional dalam peruntukan akun yang sama.


Sumargono selaku narasumber kedua menyampaikan materi "Revisi Anggaran yang Menjadi Kewenangan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan". Kepala Bidang PPA I Kanwil DJPB Mataram tersebut banyak menekankan perlu perhatian seluruh satuan kerja agar menghindari terjadinya pagu minus dan benar-benar memperhatikan disiplin penyampaian pencairan dana suatu kegiatan.

Selanjutnya, narasumber ketiga, Wiharso Eko, mengulas materi "Peran Satuan Kerja Dalam Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penganggaran". Kepala Seksi Evaluasi Kinerja Penganggaran III Direktorat Sistem Penganggaran tersebut memaparkan urgensinya setiap satuan kerja melakukan monev kinerja atas pelaksanaan RKAKL. Selanjutnya, Eko menyampaikan bahwa ada indikasi capaian kinerja belum sepenuhnya mencerminkan kualitas belanja (quality of spending). "Dalam rangka meningkatkan kualitas monev kinerja penganggaran akan dilakukan perbaikan data anomali dan penguatan monev kinerja penganggaran", tambahnya.

Narasumber terakhir, Dendy Koska, menyampaikan materi "Pengelolaan PNBP K/L". Dalam kesempatan itu, Kasubdit Penerimaan K/L II Direktorat PNBP mengupas peranan PNBP dalam APBN, jenis-jenis PNBP pada K/L, permasalahan dan rencana tindak kebijakan PNBP. "Saat ini telah disusun langkah-langkah strategis pengelolaan PNBP yaitu bidang administrasi, bidang regulasi, dan bidang sistem informasi", ungkap Dendy.


Untuk melengkapi materi yang disampaikan narasumber, moderator membuka kesempatan tanya jawab ke dalam beberapa termin. Pada kesempatan tersebut banyak informasi yang dikeluhkan satuan kerja terkait dengan pengajuan usulan revisi dan hal-hal teknis dalam pelaksanaan anggaran yang membutuhkan diskusi lebih khusus.

Selepas istirahat para peserta bimtek penganggaran digiring ke dalam 4 (empat) ruangan di Hotel Aston Inn guna mengikuti acara sesi kedua (berupa dialog interaktif). Dialog tersebut dipandu oleh pejabat dari Direktorat Polhukhankam dan BA BUN didampingi beberapa staf. Hal-hal yang belum tuntas dibahas pada sesi sebelumnya dikupas kembali secara lebih mendalam. Pada dialog tersebut para peserta mendapatkan pemahaman yang utuh atas beberapa kebijakan khusus revisi penganggaran. Beberapa pertanyaan peserta dijawab tuntas oleh pemandu dari Direktorat Jenderal Anggaran. Semoga pertemuan yang singkat antara DJA dengan satuan kerja di daerah ke depan akan semakin meningkatkan kualitas pengelolaan APBN (sms).

Klik untuk mengunduh:
  1. Revisi Kewenangan DJA
  2. Revisi Kewenangan Kanwil DJPB
  3. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penganggaran
  4. Pengelolaan PNBP KL


06/10/2017 13:23:16




Liputan


STIMIK ESQ Perdalam Pemahaman Pengelolaan Keuangan Negara



Sosialisasi Implementasi Segmen Akun Baru Dalam BAS



Budget Goes To Campus PKN STAN



Dirjen Anggaran Terbitkan Peraturan Tata Cara Pembayaran/Penyetoran PNBP



Menuju Pengelolaan Anggaran yang Berkualitas dan Berkeadilan



Laporan Perkembangan Perekonomian Indonesia Bulan September 2017



Sinergi Pengalokasian Anggaran Pusat (Dekon/TP) dan DAK



Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara



Sinergi Pengawasan Penerimaan Negara



DJA Mendengar (Menuju Penganggaran yang Efektif dan Efisien)



Kompetisi Inovasi DJA Tahun 2017



Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum DPR RI Terhadap RUU APBN 2018



Konsolidasi Undang-Undang APBNP T.A. 2017



DJA Mendengar (Untuk Pelayanan SIMPONI Yang Lebih Baik)



Undang-Undang APBNP T.A. 2017






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011