Perpres No 129 Tahun 2018 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, dapat di-unduh di sini




Kerja Bersama Mewujudkan Penganggaran yang Efisien dan Efektif




Jakarta - Setelah penyelenggaraan bimbingan teknis penganggaran yang dilaksanakan di Mataram dan Manado, kegiatan bimbingan teknis penganggaran juga dilaksanakan di Palembang pada hari Kamis (12/10). Dengan tema "" Kerja Bersama Mewujudkan Penganggaran yang Efisien dan Efektif Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Nasional", Ditjen Anggaran bersinergi dengan Kantor Wilayah Perbendaharaan Sumatera Selatan untuk menyampaikan informasi mengenai kebijakan penganggaran kepada satker-satker yang berada di wilayah Sumatera Selatan.


Sejalan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, perlu ditambahkan ketentuan mengenai perubahan DIPA sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 31 PP tersebut. Selain itu, perubahan kebijakan dalam pemenuhan belanja operasional dan perbaikan tata cara revisi anggaran, juga mendorong perlunya dilakukan perbaikan terhadap PMK No. 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2017. Kebijakan-kebijakan tersebut perlu disampaikan kepada stakeholder di daerah agar mendapatkan pemahaman yang sama mengenai kebijakan tersebut.

Direktur Jenderal Anggaran Askolani berkenan membuka penyelenggaraan bimbingan teknis ini dilanjutkan pemaparan oleh Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puwanto. Purwanto memaparkan Pokok-Pokok Perubahan Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2017.

Beberapa materi yang disampaikan dalam bimbingan teknis ini adalah Revisi Anggaran Kewenangan DJA, Kanwil DJPB, dan Revisi Anggaran Sumber Dana PNBP, Monitoring dan Evaluasi Kinerja RKA-K/L, Pengisian Aplikasi SMART.

Pada sesi kedua, dilanjutkan dengan konsultasi penganggaran. Pada sesi ini, peserta dibagi dalam dua kelas. Kegiatan ini bertujuan agar pemahaman yang utuh atas beberapa kebijakan, khusus revisi penganggaran, dibahas secara lebih mendalam. (cys)

Bahan dapat diunduh pada :
  1. Paparan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penganggaran
  2. Pokok-pokok Perubahan PMK No. 10/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2017


24/10/2017 16:51:56




Liputan


UU No 12 tahun 2018 tentang APBN 2019



Implementasi Single Source Database PNBP



Sosialisasi UU nomor 9 tahun 2018 : Era Baru Tata Kelola PNBP



Implementasi Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Yang Lebih Baik



Implementasi Kebijakan Pemberian Insentif 2018 Atas Kinerja Anggaran K/L 2017



BLC Untuk Lebih Memahami Kebijakan Penganggaran



Sinergi Kebijakan Pusat Dan Daerah, Indikator Kesejahteraan Positif



Peningkatan Kualitas Pengelolaan PNBP



Lombok, Sudah Bangkit!



Pelantikan jabatan Fungsional Analis Anggaran



Peningkatan Kualitas Pengelolaan PNBP pasca Penetapan UU PNBP



Penghargaan Menteri Keuangan Untuk Pegawai DJA



Meningkatkan Efektivitas Penganggaran BA BUN



Menuju Implementasi Value For Money



Fokus Belanja Dalam Rancangan APBN 2019






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011