Bahan Workshop Materi Sosialisasi Kebijakan Penganggaran Terkini, dapat di-unduh di sini




Kerja Bersama Mewujudkan Penganggaran yang Efisien dan Efektif




Jakarta - Setelah penyelenggaraan bimbingan teknis penganggaran yang dilaksanakan di Mataram dan Manado, kegiatan bimbingan teknis penganggaran juga dilaksanakan di Palembang pada hari Kamis (12/10). Dengan tema "" Kerja Bersama Mewujudkan Penganggaran yang Efisien dan Efektif Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Nasional", Ditjen Anggaran bersinergi dengan Kantor Wilayah Perbendaharaan Sumatera Selatan untuk menyampaikan informasi mengenai kebijakan penganggaran kepada satker-satker yang berada di wilayah Sumatera Selatan.


Sejalan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, perlu ditambahkan ketentuan mengenai perubahan DIPA sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 31 PP tersebut. Selain itu, perubahan kebijakan dalam pemenuhan belanja operasional dan perbaikan tata cara revisi anggaran, juga mendorong perlunya dilakukan perbaikan terhadap PMK No. 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2017. Kebijakan-kebijakan tersebut perlu disampaikan kepada stakeholder di daerah agar mendapatkan pemahaman yang sama mengenai kebijakan tersebut.

Direktur Jenderal Anggaran Askolani berkenan membuka penyelenggaraan bimbingan teknis ini dilanjutkan pemaparan oleh Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puwanto. Purwanto memaparkan Pokok-Pokok Perubahan Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2017.

Beberapa materi yang disampaikan dalam bimbingan teknis ini adalah Revisi Anggaran Kewenangan DJA, Kanwil DJPB, dan Revisi Anggaran Sumber Dana PNBP, Monitoring dan Evaluasi Kinerja RKA-K/L, Pengisian Aplikasi SMART.

Pada sesi kedua, dilanjutkan dengan konsultasi penganggaran. Pada sesi ini, peserta dibagi dalam dua kelas. Kegiatan ini bertujuan agar pemahaman yang utuh atas beberapa kebijakan, khusus revisi penganggaran, dibahas secara lebih mendalam. (cys)

Bahan dapat diunduh pada :
  1. Paparan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penganggaran
  2. Pokok-pokok Perubahan PMK No. 10/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2017


24/10/2017 16:51:56




Liputan


Evaluasi Kinerja Anggaran Untuk Memperbaiki Kinerja dan Alokasi Menuju Efisiensi



UU No. 9 Tahun 2018 tentang PNBP : Optimalisasi, Penyederhanaan, dan Tata Kelola



Sosialisasi Kebijakan Penganggaran dan Aplikasi SATUANGGARAN



UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK



Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi



Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Fraksi-Fraksi Terhadap NK dan RAPBN 2019



Infografis: APBN untuk Asian Games XVIII



Aplikasi Satu DJA, Integrasi Seluruh Aplikasi DJA



Pemandangan Umum RUU APBN TA 2019 Beserta NK



Nota Keuangan dan RAPBN 2019



Sampaikan Untuk Perbaikan



Teknis Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran



LKPP Tahun 2017 Kembali Raih Opini WTP



Era Baru Pengelolaan PNBP



Rapat Paripurna DPR Setujui RUU PNBP






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011