Bahan Workshop Penyesuaian Angka Dasar TA 2019 dalam rangka Penyusunan Pagu Indikatif TA 2019 dapat di-unduh di sini




Sekilas Tentang Analisis Kebijakan Belanja Publik/Negara




Jakarta - Analisis kebijakan Belanja publik adalah alat untuk mengidentifikasi tingkat efisiensi dan efektifitas belanja negara. Analisis kebijakan Belanja publik dapat dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan dalam pengalokasian sumberdaya lebih efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan pembangunan.

Analisis kebijakan belanja negara juga membantu untuk mengidentifikasi kendala dan tantangan. Proses analisis kebijakan juga merupakan bagian dari proses monitoring dan evaluasi yang dapat memberikan rekomendasi kebijakan dalam proses perencanaan dan penganggaran sekaligus melihat apakah tujuan sektor publik dalam ekonomi telah tercapai atau belum. (mfs)

Selengkapnya :
Analisis Kebijakan Belanja Publik/Negara


14/11/2017 11:18:34




Liputan


DJA Serahkan Bingkisan Idul Fitri 1439H



Peningkatan Pengawasan PNBP



Perubahan PMK Nomor 49/PMK.02/2017 tentang SBM TA 2018



Esensi Pengaturan Dalam PMK NOMOR 190/PMK.02/2017



Peran Aktif DJA pada 2018 PEMNA Plenary Conference -Cambodia



Forum DJA Bersama Mitra Kerja Dalam Rangka Perbaikan Layanan DJA



Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK Dan WBBM



Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Belanja Infrastruktur



SINERGI UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PENGANGGARAN SATKER



Sosialisasi Jabatan Fungsional Analis Anggaran



BGTC Batam : APBN #UangKita dari kita untuk kita



Sosialisasi PMK Monev Penggunaan Dana BUN



Pembiayaan Anggaran, Bukan Sekedar Defisit dan Utang



Mahasiswa FISIP UMM Pelajari Proses Penyusunan APBN



ADBI Workshop 2018 : Designing Effective Social Health Security System






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011