Bahan Workshop Penyesuaian Angka Dasar TA 2019 dalam rangka Penyusunan Pagu Indikatif TA 2019 dapat di-unduh di sini




Integrasi Aplikasi Pengelolaan Keuangan








Jakarta - Kementerian Keuangan menjadi pilot project penerapan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI) tahun 2018. SAKTI adalah Sistem informasi keuangan yang mengintegrasikan berbagai aplikasi yang digunakan oleh satuan kerja (Satker). Dengan aplikasi ini, diharapkan akan terwujud pengelolaan keuangan negara yang profesional, transparan, dan akuntanbel.


Rencananya, penerapan piloting aplikasi SAKTI dilaksanakan pada beberapa Satker, antara lain pada seluruh kantor unit eselon 1 di lingkungan Kementerian Keuangan yang tidak memiliki kantor vertical; seluruh Satker pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; khusus instansi Pajak dan Bea Cukai, hanya diterapkan pada kantor pusat dan beberapa kantor tertentu saja. Direktorat Jenderal Anggaran merupakan salah satu satker yang akan menerapkan piloting aplikasi SAKTI ini.

Untuk mempersiapkan penerapan piloting aplikasi SAKTI, Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan menyelenggarakan workshop persiapan aplikasi SAKTI di Jakarta, Selasa 16 Januari 2018. Jajaran Inspektur Inspektorat Jenderal, Sekretaris Ditjen, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara, dan seluruh operator aplikasi pengelolaan keuangan wilayah DKI Jakarta hadir dalam kegiatan ini.

"Perubahan aplikasi ini akan menuntut adanya change management, tidak hanya dari aplikasi yang digunakan namun juga mindset dan perilaku dari penguna aplikasi tersebut," tutur Sumiyati, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, membuka kegiatan workshop.

Pada acara tersebut, Halimah Pujiastuti, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, menegaskan bahwa tujuan dari penyelenggaraan workshop adalah memberikan pemahaman yang komprehensif yang mencakup latar belakang, bisnis proses, dan overview penggunaan aplikasi SAKTI. Halimah juga mengemukakan harapannya agar diperoleh pemahaman yang sama dalam pelaksanaannya nanti.

Sementara itu, Sudarto, Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, Ditjen Perbendaharaan, sebagai salah satu narasumber, menjelaskan bahwa aplikasi SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang digunakan saat ini, mulai dari tahap penyusunan anggaran sampai dengan pelaporan keuangan.

Untuk mendukung kelancaran penerapan aplikasi SAKTI, Kementerian Keuangan telah menyusun simplifikasi proses bisnis, produk hukum sebagai landasan, infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai. Harapannya, hasil dari pilot project ini akan memberikan hasil yang maksimal dan dapat diimplementasikan secara nasional diseluruh kementerian dan lembaga. (fds)


18/01/2018 16:37:10




Liputan


Peran Aktif DJA pada 2018 PEMNA Plenary Conference -Cambodia



Forum DJA Bersama Mitra Kerja Dalam Rangka Perbaikan Layanan DJA



Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK Dan WBBM



Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Belanja Infrastruktur



SINERGI UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PENGANGGARAN SATKER



Sosialisasi Jabatan Fungsional Analis Anggaran



BGTC Batam : APBN #UangKita dari kita untuk kita



Sosialisasi PMK Monev Penggunaan Dana BUN



Pembiayaan Anggaran, Bukan Sekedar Defisit dan Utang



Mahasiswa FISIP UMM Pelajari Proses Penyusunan APBN



ADBI Workshop 2018 : Designing Effective Social Health Security System



SOSIALISASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 214/PMK.02/2017



Internalisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017



Kerjasama Pengelolaan Gaji dan Tunjangan Kinerja Pegawai DJA



DJA Perkenalkan APBN Pada Kunjungan SMPN 1 Kota Bogor






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011