Bahan Workshop Penyesuaian Angka Dasar TA 2019 dalam rangka Penyusunan Pagu Indikatif TA 2019 dapat di-unduh di sini




sosialisasi peraturan menteri keuangan nomor 193/pmk.02/2017




Jakarta - Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara kepada PPA BUN, KPA BA BUN, Subdit Mitra Koordinator BUN, Sirektorat HPP, dan Direktorat Penyusunan APBN. Sosialisasikan yang diadakan di lantai 20 Gedung Sutikno Slamet tersebut dibuka secara resmi oleh Direktur Sistem Penganggaran, Agung Widiadi dan dimoderatori oleh Bayu Prakoso.


Narasumber dalam sosialisasi tersebut adalah Yonathan Setianto Hadi, Kepala Subdit Transformasi Sistem Penganggaran, Gede Ginarya Kepala Subdit Teknologi Informasi Penganggaran, dan Dody Triwibowo Kepala Seksi Pengembangan Sistem Informasi Penganggaran.

Yonathan Setianto Hadi dalam paparannya tersebut menyampaikan latar belakang perubahan Peraturan Menteri Keuangan tersebut dan beberapa aturan baru dalam PMK tersebut, antara lain :
  1. Penetapan PPA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99);
  2. Penghapusan penyebutan batas waktu penyampaian dokuemn-dokumen perencanaan penganggaran mulai dari penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana BUN sampai dengan Pengesahan DIPA BUN;
  3. Penambahan klausula terkait pemutakhiran Pagu Anggaran BUN;
  4. Pengecualian format DIPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA 999.05) untuk DAK Fisik dan Dana Desa.
  5. Penyempurnaan tugas dan fungsi koordinator BA BUN.
Sedangkan Gede Ginarya dan Dody Triwibowo menyampaikan tentang Aplikasi RKA BUN 2018 yang terintegrasi dengan KRISNA(Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran). Sehingga dalam mewujudkan single database , maka perencanaan dan penganggaran, referensi dalam aplikasi RKA-KL dan RKA-BUN diambil sepenuhnya dari aplikasi KRISNA. (ES)

Bahan dapat diunduh pada :
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara kepada PPA BUN, KPA BA BUN, Subdit Mitra Koordinator BUN, Sirektorat HPP, dan Direktorat Penyusunan APBN


05/02/2018 15:21:47




Liputan


BGTC Batam : APBN #UangKita dari kita untuk kita



Sosialisasi PMK Monev Penggunaan Dana BUN



Pembiayaan Anggaran, Bukan Sekedar Defisit dan Utang



Mahasiswa FISIP UMM Pelajari Proses Penyusunan APBN



ADBI Workshop 2018 : Designing Effective Social Health Security System



SOSIALISASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 214/PMK.02/2017



Internalisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017



Kerjasama Pengelolaan Gaji dan Tunjangan Kinerja Pegawai DJA



DJA Perkenalkan APBN Pada Kunjungan SMPN 1 Kota Bogor



"best effort untuk kinerja yang lebih tinggi"



EFEKTIVITAS PROGRAM-PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL



Efisiensi dan Efektivitas Pembangunan Infrastruktur



Jurnal Sistem Penganggaran Sektor Publik Volume 2, Tahun 2017



Jurnal Sistem Penganggaran Sektor Publik Volume 1, Tahun 2017



Kunjungan Mahasiswa Universitas Pancasila






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011