Jakarta - Bertempat di Ballroom Dhanapala Kementerian Keuangan pada hari Selasa (27/2) telah dilakukan Sosialisasi Peraturan Menteri Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang diikuti oleh seluruh perwakilan Kementerian/Lembaga.

Sosialisasi diawali dengan sambutan Direktur Sistem Penganggaran, Agung Widiadi. Dalam sambutannya tersebut, Agung Widiadi menyampaikan bahwa PMK tersebut terbit karena dilatarbelakangi oleh ditetapkannya ditetapkannya PP 17 tahun 2017 dan PMK 94 tahun 2017, telah dilaksanakan revisi terhadap PMK 249 tahun 2011 menjadi PMK 214 tahun 2017, dan selanjutnya akan dilakukan revisi terhadap Perdirjen Anggaran No 2 tahun 2017 sebagai pedoman teknis pelaksanaan evaluasi oleh Direktorat Jenderal Anggaran

Untuk melaksanakan PMK tersebut perlu diikuti dengan pengembangan teknologi informasi EKA, yang meliputi pengembangan terhadap regulasi, penyesuaian struktur informasi kinerja, pengembangan terhadap kebutuhan pengambilan keputusan untuk menampilkan hasil penandaan anggaran (tagging) terhadap nawacita, prioritas nasional, janji presiden, dan tematik APBN, serta pengembangan untuk kemudahan pengguna: integrasi data, penyediaan menu untuk pelaporan LAKIN, untuk mempermudah unduh data, dll

Pengembangan teknologi tersebut juga harus diikuti dengan pengembangan sumber daya manusia EKA, yang menyangkut pengembangan SDM Internal DJA melalui diklat, lokakarya, dan berbagai pelatihan yang melibatkan berbagai pihak termasuk akademisi dan pengembangan SDM Eksternal DJA berupa bimbingan teknis, call center, dan berbagai media komunikasi.

Sebagai Moderator dalam sosialisasi tersebut Wiharso Eko Santoso, Kepala Seksi Evaluasi Kinerja Penganggaran III, sedangkan sebagai narasumber adalah Langgeng Suwito, Kasubdit Evaluasi Kinerja Penganggaran dan M.Fajar Adipati Kepala Seksi Penyajian Informasi Penganggaran.

Langgeng Suwito dan Fajar Adipati dalam paparannya menyampaikan tentang pentingnya Evaluasi Kinerja Anggaran, capaian kinerja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2017, dan latar belakang diterbitkannya PMK Nomor 214/PMK.02/2017 yang merupakan pengganti PMK Nomor 249/PMK.02/2011. Langgeng Suwito menyampaikan bahwa PMK Nomor 249/PMK.02/2011 perlu diganti karena beberapa alasan, yaitu :

1. Penyesuaian dengan struktur informasi kinerja RKA-K/L;
2. Penyesuaian definisi dengan peraturan terbaru;
3. Penyempurnaan system evaluasi kinerja penganggaran, menyangkut proses evaluasi kinerja penganggaran, perubahan metode pengukuran kinerja, dan perhitungan nilai kinerja;
4. Peningkatan pelaksanaan aspek manfaat dan aspek konteks;
5. Penyesuaian dengan siklus penganggaran; dan
6. Penyesuaian dengan ketentuan peralihan PMK Nomor 249/PMK.02/2011.

Bahan dapat diunduh pada :

1. Pemaparan Umum : Arah Pengembangan Evaluasi Kinerja Penganggaran
2. Pemaparan : Aplikasi SMART 2018 Pasca Penetapan PMK 214 tahun 2017
3. Pemaparan Materi : PMK 214 tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L
4. Lampiran PMK 214/2017 : Tata Cara Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran