Bahan Workshop Penyesuaian Angka Dasar TA 2019 dalam rangka Penyusunan Pagu Indikatif TA 2019 dapat di-unduh di sini




ADBI Workshop 2018 : Designing Effective Social Health Security System




Yogyakarta - Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) bekerjasama dengan Asian Development Bank Institute (ADBI) mengelenggarakan workshop dengan tema "Designing Effective Social Health Security System In Asia Countries". Workshop yang diselenggarakan di Yogyakarta ini dihadiri oleh delegasi dari negara-negara ASEAN seperti Laos, Vietnam, Myanmar, Kamboja, Thailand, Malaysia, Filipina serta perwakilan dari WHO dan Bank Dunia.


ADBI Workshop dibuka pada hari Selasa, 20 Maret 2018 dan berlangsung hingga Kamis, 22 Maret 2018. Workshop internasional ini bertujuan untuk knowledge and experience sharing terkait penerapan universal health insurance di negara-negara Asia.

Dalam sambutan pembukaan kegiatan ini, Direktur Penyusunan APBN Kunta Wibawa D. Nugraha menyampaikan bahwa penyediaan sarana kesehatan yang layak adalah hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Senada dengan yang disampaikan Kunta, Staf Ahli Menteri Keuangan Arif Baharudin menyampaikan bahwa dalam upaya mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) kita harus memahami karakteristik kebutuhan masyarakat.


Pada hari pertama, workshop dimulai dengan pemaparan mengenai universal health insurance, beberapa studi kasus dan tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN. Selanjutnya diskusi berkembang dengan materi diskusi mengenai dampak dari universal health insurance pada kemampuan fiskal. Beberapa hal yang menjadi perhatian adalah proyeksi biaya, analisis cash flow pada periode pembiayaan jaminan. Selain itu, beberapa pertanyaan krusial yang harus dipecahkan adalah siapa yang membayar asuransi kesehatan premium, berapa yang harus dibayar oleh masyarakat untuk mendapatkan perlindungan,apakah ada pengecualian untuk masyarakat kurang mampu, dan dari manakah pembiayaan diperoleh.

Pada hari kedua, diskusi mengambil tema penanganan jaminan kesehatan bagi masyarakat golongan lanjut usia yang diprediksi akan meningkat pada tahun mendatang. Diskusi mengarah pada strategi agar asuransi kesehatan tetap sustain dalam melayani jaminan kesehatan untuk masyarakat lanjut usia yang jumlahnya cenderung meningkat.

Selain itu, yang menarik didiskusikan adalah layanan kesehatan untuk masyarakat kelas menengah yang belum mendapatkan asuransi kesehatan seperti layaknya pekerja sektor formal, namun juga tidak termasuk golongan kurang mampu. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah perlunya kebijakan yang mendorong kepedulian masyarakat golongan menengah terkait jaminan kesehatan.

Pada hari kedua ini, tiap-tiap delegasi dari negara-negara ASEAN juga menyampaikan penyelenggaraan jaminan kesehatan pada masing-masing negara. Dengan demikian, masing-masing delegasi dapat mengambil pelajaran dari paparan dari masing-masing delegasi. (cys)



23/03/2018 15:57:03




Liputan


BGTC Batam : APBN #UangKita dari kita untuk kita



Sosialisasi PMK Monev Penggunaan Dana BUN



Pembiayaan Anggaran, Bukan Sekedar Defisit dan Utang



Mahasiswa FISIP UMM Pelajari Proses Penyusunan APBN



SOSIALISASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 214/PMK.02/2017



Internalisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017



Kerjasama Pengelolaan Gaji dan Tunjangan Kinerja Pegawai DJA



DJA Perkenalkan APBN Pada Kunjungan SMPN 1 Kota Bogor



"best effort untuk kinerja yang lebih tinggi"



sosialisasi peraturan menteri keuangan nomor 193/pmk.02/2017



EFEKTIVITAS PROGRAM-PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL



Efisiensi dan Efektivitas Pembangunan Infrastruktur



Jurnal Sistem Penganggaran Sektor Publik Volume 2, Tahun 2017



Jurnal Sistem Penganggaran Sektor Publik Volume 1, Tahun 2017



Kunjungan Mahasiswa Universitas Pancasila






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011