Perpres No 129 Tahun 2018 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, dapat di-unduh di sini




Sosialisasi PMK Monev Penggunaan Dana BUN




Jakarta - Pada hari Rabu (4/4), Direktorat Jenderal Anggaran menyelenggarakan sosialisasi implementasi PMK Nomor 245/PMK.02/2016 tentang Monitoring Kinerja dan Evaluasi Kinerja atas Penggunaan Dana BUN. Sosialisasi yang diselenggarakan di Ballroom Dhanapala ini, ditujukan kepada KPA BUN, PPA BUN dan APIP Kementerian/Lembaga. Sosialisasi ini merupakan langkah untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pengelolaan BUN serta penggunaan aplikasi SMART BUN.


Direktur Sistem Penganggaran Agung Widiadi membuka sosialisai ini. Dalam sambutannya Agung Widiadi menyampaikan bahwa sebagian besar belanja APBN dan pembiayaan anggaran adalah dana BUN yang menjadi bagian dari tugas PPA BUN, KPA BUN serta APIP K/L. Pada tahun 2018, pengelolaan dana BUN ini diharapkan bisa lebih bermanfaat kepada masyarakat luas. Hal ini selaras dengan pesan dari Menteri Keuangan mengenai value of money APBN agar bisa dirasakan masyarakat luas.

"Terkait tujuan sosialisasi ini, perlu saya sampaikan bahwa tahun 2018 ini DJA mendapat tugas yang lebih detail terkait BUN yaitu bagaimana sebagai pengelola keuangan negara khusunya BUN, bisa lebih bermanfaat kepada masyarakt luas sebagaimana arahan Menteri Keuangan mengenai value of money APBN", ujarnya.

Sosialisasi ini juga bertujuan agar DJA dapat melakukan analisis lebih mendalam terkait faktor pendukung serta kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BUN. Dengan demikian, kinerja pelaksanaan anggaran terutama BA BUN dapat ditingkatkan.

Pada sosialisasi ini, narasumber pertama, Kepala Subdirektorat Mitra Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Suyadi memaparkan proses bisnis monev atas penggunaan dana Bendahara Umum Negara, narasumber kedua Kepala Subdirektorat Evaluasi Kinerja Penganggaran Langgeng Suwito memaparkan penjelasan tentang PMK 245 tahun 2016 tentang Monitoring dan Evaluasi Kinerja atas Penggunaan Dana Bendahara Umum Negara, narasumber ketiga Kepala Subdirektorat Teknologi Informasi Penganggaran Gede Ginarya menjelaskan mengenai aplikasi SMART BUN. Sementara Kepala Seksi Penyajian Informasi Penganggaran Muhammad Fajar Adipati memperagakan penggunaan aplikasi SMART BUN. (cys)

Bahan dapat diunduh pada :
  1. PMK 245/PMK.02/2016 Tentang Monitoring Kinerja dan Evaluasi Kinerja Atas Penggunaan Dana Bendahara Umum Negara
  2. Pemaparan : Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu - Bendahara Umum negara (SMART BUN)


04/04/2018 18:29:08




Liputan


UU No 12 tahun 2018 tentang APBN 2019



Implementasi Single Source Database PNBP



Sosialisasi UU nomor 9 tahun 2018 : Era Baru Tata Kelola PNBP



Implementasi Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Yang Lebih Baik



Implementasi Kebijakan Pemberian Insentif 2018 Atas Kinerja Anggaran K/L 2017



BLC Untuk Lebih Memahami Kebijakan Penganggaran



Sinergi Kebijakan Pusat Dan Daerah, Indikator Kesejahteraan Positif



Peningkatan Kualitas Pengelolaan PNBP



Lombok, Sudah Bangkit!



Pelantikan jabatan Fungsional Analis Anggaran



Peningkatan Kualitas Pengelolaan PNBP pasca Penetapan UU PNBP



Penghargaan Menteri Keuangan Untuk Pegawai DJA



Meningkatkan Efektivitas Penganggaran BA BUN



Menuju Implementasi Value For Money



Fokus Belanja Dalam Rancangan APBN 2019






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011