Perpres No 129 Tahun 2018 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, dapat di-unduh di sini




BGTC Batam : APBN #UangKita dari kita untuk kita




Batam - Ada yang berbeda dari pelaksanaan Budget Goes to Campus (BGTC) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran kali ini. Sedikitnya 6 perguruan tinggi di Kota Batam hadir dalam acara tersebut. Perguruan tinggi yang hadir dalam acara tersebut antara lain Poltek Negeri Batam, Universitas Batam, Universitas Internasional Batam, Universitas Putera Batam, Universitas Riau Kepulauan, dan STIE Ibnu Sina.


Acara yang digelar bekerjasama dengan BP Batam pada tanggal 5 April 2018 ini, dihadiri juga oleh perwakilan dari KPPN Batam, KPP Batam, serta Para Pejabat di lingkungan BP Batam.

"Para akademisi dan mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi perlu tahu bagaimana APBN itu disusun, bagaimana kebijakan APBN itu dihasilkan, sehingga masayarakat dapat memberi peniliaian yang lebih obyektif terhadap pemberitaan tentang APBN di media sosial atau media elektronik", ungkap Anggota 1 Deputi Bidang Administrasi dan Umum BP Batam Purwiyanto membuka secara resmi BGTC Batam.

Senada dengan Purwiyanto, Direktur Penyusunan APBN Kunta W.D. Nugraha, dalam keynote speech-nya mengatakan, “Kegiatan BGTC memang dimaksudkan untuk mengedukasi masyarakat tentang APBN sehingga mereka memiliki pemahaman yang utuh tentang APBN. Bahkan dalam beberapa diskusi yang sering dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, publik diberi kesempatan untuk memberikan masukan untuk perbaikan proses penyusunan APBN”.

Peran serta masyarakat dalam proses penyusunan APBN merupakan salah satu pilar utama untuk mendukung upaya transparansi anggaran di Indonesia. Tidak hanya data APBN yang disediakan pada Portal Data APBN (www.data-apbn.kemenkeu.go.id) yang dapat diunduh secara gratis oleh publik, namun publik juga disediakan wadah untuk menyalurkan usulan-usulannya demi menjaga kualitas APBN lebih baik. Salah satu wadah komunikasinya adalah melalui forum BGTC.

BGTC Batam ini mendapat sambutan yang luar biasa dan dihadiri sedikitnya 300 peserta. Hal ini karena salah satu materi yang dijelaskan dalam BGTC tersebut sangat berkaitan dengan peran serta APBN dalam mendukung pembangunan di Kota Batam. Mulai dari potensi pendapatan hingga belanja negara yang di alokasikan untuk pembangunan di Kota Batam dijelaskan dengan lugas oleh narasumber. Tidak kalah pentingnya materi tentang reformasi keuangan negara dan kebijakan APBN 2018 menjadi topik yang menarik untuk didiskusikan dengan para akademisi dan mahasiswa.

"Sebaiknya Bapak menyediakan informasi tentang APBN di website sehingga kita tahu APBN di daerah kita sekaligus bisa mengawasi pelaksananaan APBN di Batam", usul salah satu mahasiswa yang hadir. Hal ini menunjukkan bahwa selama ini masyarakat di Kota Batam ternyata belum mendapatkan informasi yang memadai tentang APBN sehingga perlu sosialisasi kepada masyarakat terkait informasi APBN. (cha)


09/04/2018 15:30:39




Liputan


UU No 12 tahun 2018 tentang APBN 2019



Implementasi Single Source Database PNBP



Sosialisasi UU nomor 9 tahun 2018 : Era Baru Tata Kelola PNBP



Implementasi Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Yang Lebih Baik



Implementasi Kebijakan Pemberian Insentif 2018 Atas Kinerja Anggaran K/L 2017



BLC Untuk Lebih Memahami Kebijakan Penganggaran



Sinergi Kebijakan Pusat Dan Daerah, Indikator Kesejahteraan Positif



Peningkatan Kualitas Pengelolaan PNBP



Lombok, Sudah Bangkit!



Pelantikan jabatan Fungsional Analis Anggaran



Peningkatan Kualitas Pengelolaan PNBP pasca Penetapan UU PNBP



Penghargaan Menteri Keuangan Untuk Pegawai DJA



Meningkatkan Efektivitas Penganggaran BA BUN



Menuju Implementasi Value For Money



Fokus Belanja Dalam Rancangan APBN 2019






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011