Bahan Workshop Penyesuaian Angka Dasar TA 2019 dalam rangka Penyusunan Pagu Indikatif TA 2019 dapat di-unduh di sini




Esensi Pengaturan Dalam PMK NOMOR 190/PMK.02/2017




Jakarta - Jakarta - Dalam rangka peningkatan akuntabilitas pengelolaan PNBP dari hasil pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan, telah terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.02/2017 tentang Tatacara Pembayaran PNBP dari Hasil Pengelolaan kekayaan Negara Dipisahkan. PMK Nomor 190/PMK.02/2017 merupakan penggabungan sekaligus penyempurnaan pengaturan dari PMK Nomor 05/PMK.02/2013 yang mengatur tentang Tatacara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Dividen dan PMK Nomor 06/PMK.02/2013 yang mengatur tentang Tatacara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan pajak dari Surplus Bank Indonesia Bagian Pemerintah.

Ruang lingkup pengaturan dalam PMK Nomor 190/PMK.02/2017, tidak hanya terkait dengan penyetoran PNBP dari Dividen dan Surplus Bank Indonesia Bagian Pemerintah, akan tetapi meliputi juga pengaturan terhadap tatacara penyetoran PNBP yang berasal dari Surplus Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) Bagian Pemerintah, PNBP dari Bagian Laba Pemerintah pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan PNBP dari Akumulasi Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan LPEI.

Pokok-pokok yang diatur dalam PMK Nomor 190/PMK.02/2017 antara lain penetapan dan jatuh tempo pembayaran PNBP, tata cara pembayaran PNBP, penjadwalan pembayaran PNBP dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, denda kekurangan dan/atau keterlambatan pembayaran kewajiban oleh Wajib Bayar, permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran kewajiban PNBP oleh Wajib Bayar, dan peninjauan kembali atas penetapan penjadwalan pembayaran PNBP.

Pengaturan mengenai jatuh tempo pembayaran PNBP dari pengelolaan hasil kekayaan negara dipisahkan, antara lain diatur sebagai berikut: a) dividen dari Perum, Persero dan Perseroan Terbatas Lainnya, jatuh tempo adalah satu bulan setelah tanggal penetapan dividen; b) jatuh tempo pembayaran dividen dari perseroan dan perseroan terbatas lainnya yang terdaftar di pasar modal, jatuh tempo pembayaran dividen mengikuti ketentuan yang berlaku pada pasar modal; c) jatuh tempo pembayaran surplus Bank Indonesia Bagian Pemerintah adalah tujuh hari kerja setelah Bank Indonesia menerima surat Menteri Keuangan mengenai persetujuan penggunaan surplus Bank Indonesia yang menjadi bagian pemerintah sesuai kesepakatan antara Pemerintah dan Bank Indonesia; d) jatuh tempo pembayaran surplus LPS Bagian Pemerintah adalah (30) tiga puluh hari setelah tanggal penetapan surat Menteri Keuangan mengenai Surplus LPS bagian Pemerintah, dan e) jatuh tempo pembayaran bagian pemerintah pada LPEI dan PNBP yang berasal dari akumulasi cadangan umum dan cadangan tujuan pada LPEI adalah (30) tiga puluh hari setelah tanggal penetapan surat Menteri Keuangan mengenai bagian pemerintah pada LPEI dan PNBP yang berasal dari akumulasi cadangan umum dan cadangan tujuan.

Selanjutnya, terhadap badan usaha yang memiliki kesulitan arus kas, dengan syarat tertentu dapat mengajukan permohonan penjadwalan pembayaran PNBP paling lambat 15 (lima belas hari) setelah tanggal jatuh tempo, bahkan dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali atas surat penetapan penjadwalan pembayaran Menteri Keuangan, apabila kesulitan arus kas badan usaha tersebut disebabkan oleh dampak inflasi, regulasi dan penugasan pemerintah. Disamping itu, terdapat pula pengaturan sanksi administrasi berupa denda untuk badan usaha yang terlambat melakukan pembayaran PNBP sesuai jatuh tempo, berupa denda 2% (dua persen) per bulan dikenakan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Dengan terbitnya PMK Nomor 190/PMK.02/2017 dimaksud, diharapkan badan usaha akan lebih tertib dalam melakukan kewajiban pembayaran PNBP yang berasal dari pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, sekaligus secara seimbang pemerintah juga memperhatikan kondisi keuangan badan usaha sebagai agen pembangunan, yang sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, memiliki tugas : a) memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; b) mengejar keuntungan; c) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; d) menjadi perintis kegiatan kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; dan e) turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Peraturan Menteri Keuangan dapat diunduh pada :
PMK Nomor 190/PMK.02/2017 tentang Tatacara Pembayaran PNBP dari Hasil Pengelolaan kekayaan Negara Dipisahkan


25/05/2018 9:01:34




Liputan


DJA Serahkan Bingkisan Idul Fitri 1439H



Peningkatan Pengawasan PNBP



Perubahan PMK Nomor 49/PMK.02/2017 tentang SBM TA 2018



Peran Aktif DJA pada 2018 PEMNA Plenary Conference -Cambodia



Forum DJA Bersama Mitra Kerja Dalam Rangka Perbaikan Layanan DJA



Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK Dan WBBM



Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Belanja Infrastruktur



SINERGI UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PENGANGGARAN SATKER



Sosialisasi Jabatan Fungsional Analis Anggaran



BGTC Batam : APBN #UangKita dari kita untuk kita



Sosialisasi PMK Monev Penggunaan Dana BUN



Pembiayaan Anggaran, Bukan Sekedar Defisit dan Utang



Mahasiswa FISIP UMM Pelajari Proses Penyusunan APBN



ADBI Workshop 2018 : Designing Effective Social Health Security System



SOSIALISASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 214/PMK.02/2017






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011