Bahan Paparan PMK Revisi 2019 dapat di-unduh di sini




Nota Keuangan dan RAPBN 2019




Jakarta - Tahun anggaran 2019 memiliki makna penting dalam mendukung Rencana Kerja Pemerintah di tahun terakhir penjabaran sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah nasional tahun 2014-2019. RAPBN tahun 2019 akan memperkuat pondasi ekonomi yang telah dibangun Pemerintah dalam empat tahun terakhir dan menjamin kesinambungan pembangunan nasional dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Di samping itu, keberlanjutan reformasi struktural termasuk di dalamnya reformasi fiskal yang dijalankan Pemerintah, akan terus dipacu untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, memperkokoh daya saing, ketahanan ekonomi serta kemandirian bangsa di tengah persaingan global yang semakin ketat.

Dalam menjalankan misi tersebut, RAPBN tahun 2019 yang diajukan Pemerintah mengambil tema besar “APBN untuk mendorong investasi dan daya saing melalui pembangunan (investasi) sumber daya manusia (SDM)”. Tema tersebut akan diwujudkan melalui tiga strategi utama APBN, yaitu: (i) mobilisasi pendapatan yang realistis dengan tetap menjaga iklim investasi; (ii) peningkatan kualitas belanja agar lebih produktif dan efektif dengan penguatan value for money untuk mendukung program prioritas termasuk pendidikan dan kesehatan; serta (iii) mendorong efisiensi dan inovasi pembiayaan. Dengan tiga strategi tersebut, APBN tidak hanya efektif sebagai instrumen untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif namun juga memiliki daya tahan dan kemampuan mengantisipasi serta merespon secara tepat dinamika perkembangan ekonomi nasional maupun global yang dihadapi.

Pemerintah juga menyiapkan diri terhadap dinamika perekonomian global yang akan memengaruhi kondisi APBN di tahun 2019. Normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat (AS) dan lanjutan perlambatan perekonomian Tiongkok diperkirakan akan memengaruhi arus modal dan tingkat suku bunga di pasar global. Faktor geopolitik di berbagai kawasan juga diproyeksikan akan memengaruhi fluktuasi pergerakan harga minyak mentah dunia dan termasuk Indonesia Crude oil Price (ICP). Sementara itu, proteksionisme dan perang dagang antarnegara diperkirakan akan memengaruhi pola dan volume perdagangan internasional. Namun demikian, Pemerintah akan tetap fokus untuk menciptakan APBN yang sehat, adil, dan mandiri agar mempunyai daya ungkit terhadap perekonomian nasional. (papbn)

Klik untuk mengunduh:
  1. Buku I Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
  2. Buku II Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
  3. Buku III Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga Tahun Anggaran 2019
  4. Advertorial Rancangan APBN Tahun Anggaran 2019


24/08/2018 20:44:07




Liputan


OLIMPIADE APBN 2019, GENERASI MUDA PEDULI #UangKita



Seri #11: Membangun Infrastruktur dengan Inovasi Pengolahan Limbah Plastik



TINJAUAN VALUE FOR MONEY PADA K/L BIDANG PENDIDIKAN



SERI #10: BELANJA INDUSTRI 4.0
IMPLEMENTASI MAKING INDONESIA 4.0



KAVELING ANGGARAN AMANAT UNDANG-UNDANG



SERI #9: BELANJA PENDIDIKAN
NEGARA HADIR MENCERDASKAN ANAK NEGERI



TRAINING OF TRAINER PENGELOLAAN PNBP SDA NON MIGAS



BLC STANDAR BIAYA UNTUK MENDUKUNG EFIKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGANGGARAN



SERI #8: BELANJA PERUBAHAN IKLIM
PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (KARHUTLA)



PEMNA B-CoP SEOUL MEETING



SERI #7: BELANJA KETAHANAN PANGAN
PASAR IKAN MODERN



OPTIMALISASI PENGANGGARAN SATKER DAERAH



FORUM APRESIASI OPEN DATA DAY GLOBAL WINNER 2019



SERI #5: PEMBANGUNAN KUALITAS SDM MELALUI VOKASI



SERI #4: PROGRAM KELUARGA HARAPAN UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Gedung Sutikno Slamet Jalan DR. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 2435 telepon 021-3868085 email: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id
Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru




Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011