Perpres No 129 Tahun 2018 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, dapat di-unduh di sini




UU PNBP : Optimalisasi, Penyederhanaan, dan Tata Kelola




Kendari - Mengusung tema 'Koordinasi yang Efektif dalam Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik di Sulawesi Tenggara', pada hari Kamis (13/9) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara mengadakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2018 di Kendari. Rangkaian acara diawali dengan keynote speech yang disampaikan oleh Ririn Kadariyah, Kepala Kantor Wilayah Ditjen. Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, diikuti dengan laporan mengenai langkah-langkah strategis Kementerian Keuangan dalam rangka peningkatan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang disampaikan oleh Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran I Bayu Aji Nugraha, serta pemberian Treasury Awards oleh Kakanwil Ditjen. Perbendaharaan kepada satuan kerja Kementerian/Lembaga yang berprestasi dengan pencapaian kinerja pelaksanaan APBN terbaik.



Dalam forum Rakorda ini, Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak - DJA yang diwakili oleh Kasubdit Data dan Dukungan Teknis PNBP Diah Dwi Utami juga berkesempatan untuk memberikan sosialisasi Undang-Undang No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru saja disahkan dan diundangkan pada 23 Agustus 2018. Kepada perwakilan dari 80 unit satker PNBP dan BLU yang berada di wilayah Sulawesi Tenggara, Diah Dwi Utami menjelaskan latar belakang dilakukan revisi atas undang-undang PNBP dengan tujuan penguatan landasan hukum, peningkatan pelayanan dan optimalisasi penerimaan, peningkatan kualitas pengelolaan, dan implementasi kebijakan pemerintah.

Perubahan mendasar yang diatur dalam UU PNBP terbaru, meliputi: perubahan definisi PNBP; pengaturan subjek dan objek PNBP; pengaturan tarif PNBP; kebijakan tarif Rp0 atau 0%; pengelolaan PNBP; kewenangan; kewajiban verifikasi oleh instansi pengelola; pengawasan oleh Menteri Keuangan; pemeriksaan; pengaturan terkait opsi keringanan, keberatan, dan pengembalian; serta penguatan sanksi.

Lebih lanjut, Diah Dwi Utami menggarisbawahi bahwa pokok-pokok perubahan tersebut penting untuk dipahami para stakeholders (dalam hal ini Kanwil Ditjen. Perbendaharaan dan satker) untuk menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing dalam mengelola PNBP. Kanwil Ditjen Perbendaharaan di antaranya berperan untuk memberikan sumbangan bahan masukan terkait potensi PNBP yang terdapat pada satker di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Di sisi lain, Satker berperan antara lain untuk menyusun rencana PNBP, memungut dan menyetorkan PNBP ke kas negara, melaksanakan anggaran yang bersumber dari pagu penggunaan dana PNBP, melakukan pengelolaan piutang PNBP, serta menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban PNBP.

Dengan disahkannya undang-undang PNBP ini, diharapkan optimalisasi sumber pendapatan dapat tercapai, jenis dan tarif PNBP dapat disederhanakan, serta tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik. (FHT)


17/09/2018 10:32:16




Liputan


UU No 12 tahun 2018 tentang APBN 2019



Implementasi Single Source Database PNBP



Sosialisasi UU nomor 9 tahun 2018 : Era Baru Tata Kelola PNBP



Implementasi Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Yang Lebih Baik



Implementasi Kebijakan Pemberian Insentif 2018 Atas Kinerja Anggaran K/L 2017



BLC Untuk Lebih Memahami Kebijakan Penganggaran



Sinergi Kebijakan Pusat Dan Daerah, Indikator Kesejahteraan Positif



Peningkatan Kualitas Pengelolaan PNBP



Lombok, Sudah Bangkit!



Pelantikan jabatan Fungsional Analis Anggaran



Peningkatan Kualitas Pengelolaan PNBP pasca Penetapan UU PNBP



Penghargaan Menteri Keuangan Untuk Pegawai DJA



Meningkatkan Efektivitas Penganggaran BA BUN



Menuju Implementasi Value For Money



Fokus Belanja Dalam Rancangan APBN 2019






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011