Bahan Internalisasi Penelaahan Pada Level Detil dan Penyusunan PM pada Tahap Alokasi Anggaran, dapat di-unduh di sini




Evaluasi Kinerja Anggaran Untuk Memperbaiki Kinerja dan Alokasi Menuju Efisiensi




Evaluasi Kinerja Anggaran Untuk Memperbaiki Kinerja dan Alokasi Menuju Efisiensi Jakarta - Ditjen Anggaran menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pedoman Teknis Evaluasi kinerja anggaran dalam 2 hari, Senin - Selasa(17-18/9) di aula DJA, Gedung Sutikno Slamet lantai 20. Pada hari Senin (17/9) bimbingan teknis diberikan kepada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) mitra Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, dan sebagian K/L mitra Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan BA BUN, sedangkan pada hari Selasa (18/9) bimbingan teknis diberikan kepada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) mitra Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan sebagian K/L mitra Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan BA BUN.



Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh adanya upaya untuk meningkatkan kualitas penganggaran dengan dikeluarkannya berbagai regulasi baru. Di bidang sinkronisasi penganggaran, telah disahkan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran.

Pada pasal 5 ayat 2 PP tersebut dikatakan bahwa Menteri Keuangan dan Bappenas secara bersama-sama melaksanakan evaluasi kinerja. Dalam penjelasan pasal 5 ayat 2 disebutkan bahwa Menteri Keuangan melaksanakan evaluasi kinerja anggaran dan Bappenas melaksanakan evaluasi hasil pembangunan. Evaluasi hasil kinerja pembangunan itu progresif, sinergi, dalam melaksanakan pembangunan dari bebagai sumber dana.

Kepala Subdirektorat Evaluasi Kinerja Penganggaran Langgeng Suwito dalam sambutannya menyampaikan bahwa evaluasi kinerja anggaran berorientasi kepada value for money.

"Kalau evaluasi kinerja anggaran, itu berorientasi kepada setiap rupiah uang yang dialokasikan di dalam APBN, bagaimana menghasilkan value for money", ungkapnya. Menindaklanjuti ketentuan itu, terdapat PP 90 tahun 2010 mengenai RKA K/L dan mengenai pengaturan evaluasi kinerja penganggaran, telah ada PMK 249 tahun 2011 dimana telah diubah dengan PMK No.214 tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA K/L, dan itu berlaku untuk anggaran tahun 2018.

Pada Pasal 47 PMK mengamanatkan bahwa modulnya/pedoman teknisnya diatur dengan Perdirjen. Di modul ini terdapat beberapa perubahan dan dampaknya adalah kepada bertambahnya tekanan terhadap evaluasi di level, tidak saja implementasi, tapi juga level manfaat dan level konteks. Dengan demikian, aplikasinya pun terdapat berbagai penyesuaian-penyesuaian.

"Dengan terbitnya peraturan-peraturan baru tersebut, kita memandang perlu untuk dilakukan diskusi dengan K/L untuk memastikan bahwa perubahan itu bisa diikuti dengan sebaik-baiknya. Setelah itu perlu follow up dengan langkah-langkah lebih lanjut", urai Langgeng.

Yang juga perlu mendapat sorotan mengenai urgensi evaluasi kinerja anggaran adalah agar terdapat continue improvment dalam menerapkan penganggaran berbasis kinerja yang telah diterapkan sejak tahun 2003. Kualitas penganggaran berbasis kinerja harus ditingkatkan, kinerja harus bisa diukur, efisiensi harus berkontribusi kepada kinerja. (cys)


19/09/2018 7:01:03




Liputan


Tingkatkan Pemahaman K/L Mengenai Proses Penganggaran, DJA Selenggarakan Bimtek



Reformasi Program Pensiun PNS



Tingkatkan Pemahaman Mitra Kerja melalui Bimbingan Teknis Sektoral



Kenali, Hindari, dan Laporkan



Dirjen Anggaran Tegaskan Peran APIP Dalam Pengawasan Pengelolaan PNBP



UU PNBP : Optimalisasi, Penyederhanaan, dan Tata Kelola



Sosialisasi Kebijakan Penganggaran dan Aplikasi SATUANGGARAN



UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK



Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi



Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Fraksi-Fraksi Terhadap NK dan RAPBN 2019



Infografis: APBN untuk Asian Games XVIII



Aplikasi Satu DJA, Integrasi Seluruh Aplikasi DJA



Pemandangan Umum RUU APBN TA 2019 Beserta NK



Nota Keuangan dan RAPBN 2019



Sampaikan Untuk Perbaikan






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011