Perpres No 129 Tahun 2018 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, dapat di-unduh di sini




Evaluasi Kinerja Anggaran Untuk Memperbaiki Kinerja dan Alokasi Menuju Efisiensi




Evaluasi Kinerja Anggaran Untuk Memperbaiki Kinerja dan Alokasi Menuju Efisiensi Jakarta - Ditjen Anggaran menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pedoman Teknis Evaluasi kinerja anggaran dalam 2 hari, Senin - Selasa(17-18/9) di aula DJA, Gedung Sutikno Slamet lantai 20. Pada hari Senin (17/9) bimbingan teknis diberikan kepada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) mitra Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, dan sebagian K/L mitra Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan BA BUN, sedangkan pada hari Selasa (18/9) bimbingan teknis diberikan kepada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) mitra Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan sebagian K/L mitra Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan BA BUN.



Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh adanya upaya untuk meningkatkan kualitas penganggaran dengan dikeluarkannya berbagai regulasi baru. Di bidang sinkronisasi penganggaran, telah disahkan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran.

Pada pasal 5 ayat 2 PP tersebut dikatakan bahwa Menteri Keuangan dan Bappenas secara bersama-sama melaksanakan evaluasi kinerja. Dalam penjelasan pasal 5 ayat 2 disebutkan bahwa Menteri Keuangan melaksanakan evaluasi kinerja anggaran dan Bappenas melaksanakan evaluasi hasil pembangunan. Evaluasi hasil kinerja pembangunan itu progresif, sinergi, dalam melaksanakan pembangunan dari bebagai sumber dana.

Kepala Subdirektorat Evaluasi Kinerja Penganggaran Langgeng Suwito dalam sambutannya menyampaikan bahwa evaluasi kinerja anggaran berorientasi kepada value for money.

"Kalau evaluasi kinerja anggaran, itu berorientasi kepada setiap rupiah uang yang dialokasikan di dalam APBN, bagaimana menghasilkan value for money", ungkapnya. Menindaklanjuti ketentuan itu, terdapat PP 90 tahun 2010 mengenai RKA K/L dan mengenai pengaturan evaluasi kinerja penganggaran, telah ada PMK 249 tahun 2011 dimana telah diubah dengan PMK No.214 tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA K/L, dan itu berlaku untuk anggaran tahun 2018.

Pada Pasal 47 PMK mengamanatkan bahwa modulnya/pedoman teknisnya diatur dengan Perdirjen. Di modul ini terdapat beberapa perubahan dan dampaknya adalah kepada bertambahnya tekanan terhadap evaluasi di level, tidak saja implementasi, tapi juga level manfaat dan level konteks. Dengan demikian, aplikasinya pun terdapat berbagai penyesuaian-penyesuaian.

"Dengan terbitnya peraturan-peraturan baru tersebut, kita memandang perlu untuk dilakukan diskusi dengan K/L untuk memastikan bahwa perubahan itu bisa diikuti dengan sebaik-baiknya. Setelah itu perlu follow up dengan langkah-langkah lebih lanjut", urai Langgeng.

Yang juga perlu mendapat sorotan mengenai urgensi evaluasi kinerja anggaran adalah agar terdapat continue improvment dalam menerapkan penganggaran berbasis kinerja yang telah diterapkan sejak tahun 2003. Kualitas penganggaran berbasis kinerja harus ditingkatkan, kinerja harus bisa diukur, efisiensi harus berkontribusi kepada kinerja. (cys)


19/09/2018 7:01:03




Liputan


UU No 12 tahun 2018 tentang APBN 2019



Implementasi Single Source Database PNBP



Sosialisasi UU nomor 9 tahun 2018 : Era Baru Tata Kelola PNBP



Implementasi Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Yang Lebih Baik



Implementasi Kebijakan Pemberian Insentif 2018 Atas Kinerja Anggaran K/L 2017



BLC Untuk Lebih Memahami Kebijakan Penganggaran



Sinergi Kebijakan Pusat Dan Daerah, Indikator Kesejahteraan Positif



Peningkatan Kualitas Pengelolaan PNBP



Lombok, Sudah Bangkit!



Pelantikan jabatan Fungsional Analis Anggaran



Peningkatan Kualitas Pengelolaan PNBP pasca Penetapan UU PNBP



Penghargaan Menteri Keuangan Untuk Pegawai DJA



Meningkatkan Efektivitas Penganggaran BA BUN



Menuju Implementasi Value For Money



Fokus Belanja Dalam Rancangan APBN 2019






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011