Bahan Internalisasi Penelaahan Pada Level Detil dan Penyusunan PM pada Tahap Alokasi Anggaran, dapat di-unduh di sini




Dirjen Anggaran Tegaskan Peran APIP Dalam Pengawasan Pengelolaan PNBP




Jakarta – “Kita bisa melihat bagaimana sangat pentingnya peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) bagi Kementerian/Lembaga (K/L) untuk melihat semua kinerjanya mulai dari mereviu perencanaan belanja, mengawasi aset, pengelolaan perpajakannnya, PNBP-nya, mengawasi belanjanya sampai laporannya”, urai Direktur Jenderal Anggaran Askolani pada Rapat Koordinasi Nasional APIP hari Kamis (27/9) di Mezzanine Gedung Juanda I Kementerian Keuangan.

Askolani juga menyampaikan bahwa APIP harus memantau, memitigasi kelemahan/kesalahan pengelolaan anggaran pada K/L agar tidak menjadi temuan BPK sebelum itu selesai di ujung tahun.

“Saya kain kolaborasi ini akan sangat membantu peningkatan kinerja semua KL, merencanakan belanja dengan baik, memungut PNBP dengan tepat, melaporkan dengan tepat, dan meminimalkan, kalau bisa tidak ada kelemahan dalam pengelolaan semua aspek di semua KL”, ungkap Askolani.


Di sisi PNBP, Askolani menguraikan bahwa pada RAPBN 2019, dari target penerimaan negara sebesar 2.142 triliun, taret PNBP adalah sebesar Rp361 triliun (16,9% dari total penerimaan negara). Salah satu kelemahan pengelolaan PNBP adalah pungutan yang belum memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Keuangan.

Kelemahan pengelolaan PNBP ini yang selalu menjadi temuan berulang BPK. Misalnya mulai dari tahun 2013 temuannya adalah PNBP-nya terlambat/belum disetor oleh KL, PNBP-nya kurang/tidak dipungut oleh KL, terindikasi setorannya fiktif, digunakan langsung oleh satker.

Temuan berulang BPK ini selain menjadi tanggung jawab KL juga menjadi tanggung jawab APIP untuk meminimalkan atau menghilangkan temuan-temuan ini. APIP mempunyai peran untuk mengawasi belanja PNBP, belanja rupiah ataupun belanja PHLN. Tugas APIP yang harus sudah dilaksanakn saat ini adalah dalam penyusunan perencanaan belanja KL tahun depan, harus direviu oleh APIP terlebih dahulu bau disampaikan Kementerian Keuangan untuk menjadi DIPA, dan APIP juga harus mengawasi pelaksanaan sampai pelaporannya.

Pada UU PNBP yang baru, tugas Kemenkeu dan K/L menyusun dan menyampaikan usulan jenis dan tarif PNBP, mengusulkan penggunaan dana PNBP, menyusun dan menyampaikan rencana PNBP dalam penyusunan RAPBN dan RAPBNP, memungut dan menyetor PNBP, serta mengelola piutang PNBP. Dari semua aspek tersebut, kewajiban APIP adalah memantau dan mengawasi agar pengelolaannya tidak salah guna atau menjadi temuan BPK. (cys)


02/10/2018 8:28:00




Liputan


Tingkatkan Pemahaman K/L Mengenai Proses Penganggaran, DJA Selenggarakan Bimtek



Reformasi Program Pensiun PNS



Tingkatkan Pemahaman Mitra Kerja melalui Bimbingan Teknis Sektoral



Kenali, Hindari, dan Laporkan



Evaluasi Kinerja Anggaran Untuk Memperbaiki Kinerja dan Alokasi Menuju Efisiensi



UU PNBP : Optimalisasi, Penyederhanaan, dan Tata Kelola



Sosialisasi Kebijakan Penganggaran dan Aplikasi SATUANGGARAN



UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK



Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi



Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Fraksi-Fraksi Terhadap NK dan RAPBN 2019



Infografis: APBN untuk Asian Games XVIII



Aplikasi Satu DJA, Integrasi Seluruh Aplikasi DJA



Pemandangan Umum RUU APBN TA 2019 Beserta NK



Nota Keuangan dan RAPBN 2019



Sampaikan Untuk Perbaikan






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011