Perpres No 129 Tahun 2018 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, dapat di-unduh di sini




Kenali, Hindari, dan Laporkan




Jakarta – Direktorat Jenderal Anggaran, pada Hari Rabu, tanggal 26 September 2018 menyelenggarakan Sosialisasi Gratifikasi dan Pelaporan Gratifikasi secara Online atau yang populer dengan sebutan Aplikasi GOL. Sosialisasi yang dibuka oleh Bapak Askolani, Direktur Jenderal Anggaran dihadiri oleh Pejabat Eselon II, III dan IV di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.

Selain pengenalan Aplikasi GOL, pemahaman pegawai terkait gratifikasi diharapkan makin meningkat. Sangat penting untuk para pimpinan untuk menjadi pelopor dalam pemahaman dan implementasi pengendalian gratifikasi di lingkungan masing-masing

Gratifikasi merupakan salah satu pintu masuk Korupsi, karena itu, sosialisasi kali ini mengusung tema #Gratifikasi Akar Korupsi. Narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu Bapak Anjas Prasetyo dan Ibu Dina dari Deputi Bidang Pencegahan KPK.


Pengendalian gratifikasi,kini memasuki fase baru dengan adanya inovasi yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaporkan penerimaan atau penolakan gratifikasi, yaitu melalui Aplikasi Gratifikasi Online (GoL).

Saat pembukaan, Bapak Askolani menyampaikan bahwa komitmen DJA terkait penolakan terhadap gratifikasi merupakan komitmen bersama, pertama karena sejalan dengan sumpah jabatan sebagai PNS. Sumpah jabatan bukan hanya berhubungan dengan pimpinan yang mengambil sumpah tapi lebih dari itu berhubungan dengan Tuhan. dan yang kedua sejalan dengan Nilai Nilai Kementerian Keuangan yang menjadi darah daging bukan formalitas semata, bahkan seharusnyalah menjadi tingkah laku yang wajib dilakukan setiap hari.

Selanjutnya disampaikan bahwa permasalahan terkait hal ini menjadi tantangan bagi Indonesia karena sebagaimana dimaklumi tidak ada hentinya kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) sehingga beliau mengingatkan kembali kepada seluruh jajaran bahwa gratifikasi bukan hanya bisa terjadi di kantor, bisa terjadi di jalan atau bahkan bisa terjadi di rumah. Gratifikasi bisa terjadi dimana saja dan bisa terkait dengan tugas pokok. Oleh karena itu DJA memiliki risiko tersebut, kalau kita tidak menjaganya akan mendapatkan imbas negatif bagi diri pribadi, keluarga dan tentu saja apa yang sudah dibangun bisa rusak semua. Sebagai manusia seyogyanya kita harus mempertahankan nama baik kita.

Pada kesempatan tersebut diungkapkan bahwa berdasarkan laporan yang diterima terdapat unit yang mengalami peningkatan pelaporan gratifikasi, ada juga unit yang sedikit dilaporkan, bahkan ada yang juga unit yang dilaporkan kosong. Dalam hal ini beliau menyampaikan apresiasi kepada yang telah melaporkan tersebut namun di sisi lain bahwa di unit yang mengalami peningkatan pelaporan juga punya risiko karena nyata-nyata dicoba oleh pihak stakeholder. Diingatkan juga untuk unit yang sedikit laporannya atau tidak sama sekali, bukan berarti tidak ada atau bebas dari gratifiiasi namun semua unit di lingkungan DJA tetap memiliki potensi risiko terkait tugas yang diembanya. Oleh karena itu seluruh pegawai harus punya pemahaman dan kesadaran yang sama. Harus merasa bersalah bila melakukan hal tersebut. Kepada semua pegawai pemahaman dan kesadaran tersebut perlu ditanamkan, termasuk kepada pegawai baru, mengingat masalah ini harus dibangun dari hati, karena hati kita bukan terbuat dari mesin. Kita seharusnya senantiasa bersyukur akan nikmat yang telah diberikan, namun akan menjadi susah jika kita tidak pernah merasa puas dan berakibat tidak akan bahagia dalam hidup.

Beliau mengarahkan untuk selalu dilakukan monitoring dan mengingatkan pemahaman pegawai setiap tahun. Bahkan kiranya perlu dilakukan pemahaman kepada stakeholder pada setiap ada kesempatan, mengingat DJA memiliki mitra kerja 86 Kementerian/Lembaga, sekitar 100an BUMN dan 40an KKKS. Keterjadian/ ketidakterjadian bisa muncul dari dua pihak yang sama-sama mau, atau kedua pihak tidak mau, atau ada kemauan dari pihak internal tapi eksternal tidak mau, atau pihak internal tidak mau diganggu tapi pihak eksternal mau melakukan coba-coba.


Hal ini perlu disampaikan dalam rangka saling mengingatkan dari kita sendiri, karena kalau orang lain biasanya malah akan senang jika kita jatuh atau menghadapi musibah.

Sesi berikutnya Bapak Anjas Prasetyo dari KPK membuka pertanyaan dengan siapa yang pernah menerima hadiah ? siapa yang pernah menerima gratifikasi ? kemudian disampaikan bahwa berdasarkan data KPK, hingga saat ini terdapat 22 laporan dari DJA, dan 10 laporan di tahun 2018. DJA karena tuga pokoknya dipandang KPK cukup rawan. Pengertian gratifikasi adalah : Pemberian dalam arti luas dalam bentuk uang, barang,pinjaman tanpa bunga, pengobatan cuma-Cuma, komisi, rabat/diskon, fasilitas penginapan, tiket perjalanan, perjalanan wisata, fasilitas lainnya. Gratifikasi yang dilarang/ illegal dianggap suap jika diberikan kepada pegawai negeri atau penyelengara negara, berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.

Sesi berikutnya adalah pengenalan pelaporan Aplikasi GOL yang dibawakan oleh Ibu Dini, disampaikan langkah-langkah pengisian data pelapor, gratifikasi yang dilaporkan, pengirimannya dan sebagainya.

Acara sosialisasi terkait gratifikasi ini terbilang paling seru, karena antusiasme para peserta dengan pertanyaan-pertanyaan dari awal hingga acara selesai setidaknya lebih dari 10 pertanyaan dari audiens karena keingintahuan para peserta terkait gratifikasi.

Harapannya, sebagaimana pandangan KPK dalam suatu kesempatan bahwa akan lebih cepat penanganan korupsi dan gratifikasi melalui teladan pimpinan. Staf yang berintegritas akan kalah dengan lingkungan yang kurang baik. Maka dengan para pimpinan yang berintegritas diharapkan akan tercipta lingkungan organisasi yang makin berintegritas yang secara otomastis akan bersikap anti gratifikasi dan korupsi. Salam #DJAAntiKorupsi !, #Kenali, Hindari dan Laporkan Gratifikasi #GratifikasiAkarKorupsi. (ws)


05/10/2018 10:23:10




Liputan


UU No 12 tahun 2018 tentang APBN 2019



Implementasi Single Source Database PNBP



Sosialisasi UU nomor 9 tahun 2018 : Era Baru Tata Kelola PNBP



Implementasi Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Yang Lebih Baik



Implementasi Kebijakan Pemberian Insentif 2018 Atas Kinerja Anggaran K/L 2017



BLC Untuk Lebih Memahami Kebijakan Penganggaran



Sinergi Kebijakan Pusat Dan Daerah, Indikator Kesejahteraan Positif



Peningkatan Kualitas Pengelolaan PNBP



Lombok, Sudah Bangkit!



Pelantikan jabatan Fungsional Analis Anggaran



Peningkatan Kualitas Pengelolaan PNBP pasca Penetapan UU PNBP



Penghargaan Menteri Keuangan Untuk Pegawai DJA



Meningkatkan Efektivitas Penganggaran BA BUN



Menuju Implementasi Value For Money



Fokus Belanja Dalam Rancangan APBN 2019






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011