Perpres No 129 Tahun 2018 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, dapat di-unduh di sini




Menuju Implementasi Value For Money




Palangkaraya - "Pelaksanaan anggaran hendaknya bisa dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif", ungkap Ratih Hapsari Kusumawardani, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah. Pesan tersebut diutarakan dalam sambutannya pada pembukaan acara Bimbingan Teknis Penganggaran kepada Satuan Kerja Daerah pada hari Kamis (18/10). Harapan tersebut diungkapkan dengan harapan satuan kerja daerah dapat meningkatkan sinergi dan efektivitas dalam pelaksanaan anggaran sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan dari APBN benar-benar memberikan manfaat maksimal kepada rakyat.

Acara yang diselenggarakan selama 1 (satu) hari di Palangkaraya, Kalimantan Tengah tersebut dihadiri Kuasa Pengguna Anggaran satuan-satuan kerja daerah mitra kerja Direktorat Jenderal Anggaran yang berada di wilayah kerja Provinsi Kalimantan Tengah. Mengambil tema “Implementasi Value For Money untuk Mewujudkan Penganggaran yang Efektif dan Efisien” acara dibagi dalam 2 (dua) sesi. Sesi pertama, dilakukan beberapa pemaparan oleh beberapa narasumber dilanjutkan tanya jawab. Sesi kedua, diskusi interaktif dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok dengan narasumber dari Ditjen Anggaran.


Pada kesempatan sesi paparan, acara dimoderatori oleh Sudadi, Kepala Subdirektorat Anggaran Bidang Agama, Kepresidenan, dan Lembaga Tinggi Negara, yang menghadirkan 3 (tiga) pembicara/narasumber.

Narasumber pertama, Ratih Hapsari Kusumawardani, memaparkan “Implementasi Value for Money melalui Peningkatan Pelaksanaan Anggaran”. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah tersebut menyatakan bahwa value for money merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada pembayar pajak, donor, dan pemberi hibah. Untuk itu, Ditjen Perbendaharaan senantiasa melakukan reviu agar belanja negara dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Ratih Hapsari juga menyampaikan komposisi APBN Provinsi Kalimantan Tengah yang mayoritas sebesar 88% didanai dari APBN. “Secara total Provinsi Kalimantan Tengah menghidupi rakyatnya 12% dari APBD dan hal ini menunjukan ketergantungan yang tinggi yaitu di atas rata-rata secara nasional”, imbuhnya. Selanjutnya, disampaikan juga kondisi pelaksanaan anggaran tahun 2018 pada satker-satker di lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah yang masih ditemui adanya kondisi yang pelanggaran prinsip-prinsip penganggaran yang efektif dan efisien.

Agus Budi Setiawan selaku narasumber kedua menyampaikan materi "Penerapan Value for Money dalam Penyusunan dan Penelaahan RKAKL”. Kepala Subdirektorat Anggaran Bidang Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tersebut menyampaikan bahwa Menteri Keuangan memberikan arahan agar pegalokasian anggaran ditujukan untuk meningkatkan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money). Upaya tersebut dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, perbaikan definisi keluaran (output) dengan menambahkan frasa penerima manfaat dari keluaran (output). Kedua, penegasan standardisasi output dan komponen generik serta kewajiban untuk mengisi indikator output generik. Ketiga, penelaahan RKAKL pada level detil untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas anggaran. “Rumusan keluaran (output) harus kongkrit dan dapat diukur menjadi prasyarat penerapan value for money", ungkap Agus Budi.


Narasumber terakhir, Ari Untung Subardianta, menyampaikan materi “Peningkatan Kualitas Pengelolaan PNBP melalui Implementasi Undang-undang No.9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak”. Dalam kesempatan itu, Kepala Seksi Data dan Dukungan Teknis Penerimaan Negara Bukan Pajak III mengupas gambaran umum tentang UU yang baru diterbitkan tersebut.

Selanjutnya, disampaikan pula peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan satker instansi pengelola PNBP pasca penetapan UU No.9 Tahun 2018 dimaksud. Beberapa peran Kanwil Ditjen Perbendaharan pasca terbitnya UU PNBP antara lain. Pertama, melakukan pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Kedua, melakukan bimbingan teknis dan monev implementasi pada satker K/L di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Ketiga, memberikan sumbangan bahan masukan terkait potensi PNBP yang terdapat pada satker di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

Selepas sesi paparan, peserta digiring pada masuk ke dalam 2 (ruangan) ruangan di Hotel Swiss-Belhotel Danum guna mengikuti dialog interaktif yang dipandu oleh pejabat dari Ditjen Anggaran. Waktu yang singkat ternyata banyak menyisakan beberapa pertanyaan yang belum tuntas dijawab oleh narasumber. Namun, keterbatasan waktu dan beberapa masukan peserta dialog tersebut memberikan umpan balik yang berharga bagi Ditjen Anggaran untuk senantiasa memperbaiki proses penganggaran di negara tercinta ini. (sms)

Bahan dapat diunduh pada:
  1. IMPLEMENTASI VALUE FOR MONEY MELALUI PENINGKATAN PELAKSANAAN ANGGARAN
  2. Penerapan Value For Money Dalam Penyusunan dan Penelaahan RKA K/L
  3. Peningkatan Kualitas Pengelolaan PNBP Melalui Implementasi UU No.9 tahun 2018


24/10/2018 19:50:12




Liputan


UU No 12 tahun 2018 tentang APBN 2019



Implementasi Single Source Database PNBP



Sosialisasi UU nomor 9 tahun 2018 : Era Baru Tata Kelola PNBP



Implementasi Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Yang Lebih Baik



Implementasi Kebijakan Pemberian Insentif 2018 Atas Kinerja Anggaran K/L 2017



BLC Untuk Lebih Memahami Kebijakan Penganggaran



Sinergi Kebijakan Pusat Dan Daerah, Indikator Kesejahteraan Positif



Peningkatan Kualitas Pengelolaan PNBP



Lombok, Sudah Bangkit!



Pelantikan jabatan Fungsional Analis Anggaran



Peningkatan Kualitas Pengelolaan PNBP pasca Penetapan UU PNBP



Penghargaan Menteri Keuangan Untuk Pegawai DJA



Meningkatkan Efektivitas Penganggaran BA BUN



Fokus Belanja Dalam Rancangan APBN 2019



Reformasi Program Pensiun PNS






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011