Bahan Internalisasi Penelaahan Pada Level Detil dan Penyusunan PM pada Tahap Alokasi Anggaran, dapat di-unduh di sini




Meningkatkan Efektivitas Penganggaran BA BUN




Jakarta - "Bimbingan teknis ini perlu diselenggarakan karena adanya perubahan kebijakan mengenai penganggaran Bendahara Umum Negara (BUN) yang perlu disampaikan", ujar Direktur Anggaran Bidang Polhukhankam dan BA BUN Dwi Pujiastuti Handayani membuka Bimbingan Teknis Penganggaran BA BUN pada hari Kamis (25/10). Peserta bimbingan teknis adalah para pejabat/pegawai pada Pembantu Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran BUN BA 999.01, BA 999.02, BA 999.03, BA 999.04, BA 999.05, BA 999.07, BA 999.08, dan BA 999.09, serta perwakilan APIP K/L terkait.

Bimbingan teknis ini diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta terkait penganggaran BA BUN agar sesuai dengan prinsip value for money. Di samping itu juga untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami oleh PPA/KPA BUN dalam penganggaran BA BUN.


Bimbingan teknis ini dilaksanakan untuk mensosialisasikan perubahan-perubahan dari sisi kebijakan kepada PPA. Selain itu, menjelang tahun anggaran ini, PPA harus mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan dan apa yang harus dilakukan. Yang perlu disampaikan juga dalam Bintek ini adalah penggunaan aplikasi KRISNA dalam penganggaran BA BUN.

Direktur Anggaran Bidang Polhukhankam dan BA BUN Pujiastuti Handayani dalam arahannya menyampaikan bahwa tema RAPBN Tahun 2019 yaitu "APBN Untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia". Sesuai dengan tema tersebut, arah kebijakan APBN 2019 adalah 1.)Mobilisasi pendapatan akan dilakukan secara realistis untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif, belanja negara yang produktif akan diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas SDM, 2.) penguatan program perlindungan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, serta penguatan desentralisasi fiskal, 3.) Efisiensi serta inovasi pembiayaan juga akan menjadi landasan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.


Sedangkan fokus APBN 2019 adalah menciptakan APBN yang sehat, adil, mandiri. Sehat, defisit RAPBN diarahkan semakin menurun, keseimbangan primer menuju arah yang positif. Adil, dalam penganggaran harus terdapat keseimbangan antara pembangunan fisik dan SDM. Adil juga berarti bahwa pembangunan antara pusat dan daerah berimbang. Selain itu juga Mandiri. Sebagaimana diketahui bahwa penerimaan APBN bertumpu pada penerimaan perpajakan, bukan dari pinjaman. Oleh karena itu dalam penganggaran BA BUN harus benar-benar terukur output maupun outcome nya dan apakah kita mampu untuk mengeksekusi dalam hal jumlah dan jangka waktunya. Selain itu juga mengetahui secara jelas targetnya sehingga penganggaran yang dilakukan sesuai dengan prinsip value for money. (cys)

Bahan dapat diunduh pada:
  1. Kebijakan Pengelolaan BA BUN
  2. Pengelolaan DIPA BUN Pada Kanwil Perbendaharaan
  3. Penyelesaian DIPA BUN
  4. Manual Aplikasi KRISNA


25/10/2018 16:42:24




Liputan


Implementasi Kebijakan Pemberian Insentif 2018 Atas Kinerja Anggaran K/L 2017



BLC Untuk Lebih Memahami Kebijakan Penganggaran



Sinergi Kebijakan Pusat Dan Daerah, Indikator Kesejahteraan Positif



Peningkatan Kualitas Pengelolaan PNBP



Lombok, Sudah Bangkit!



Pelantikan jabatan Fungsional Analis Anggaran



Peningkatan Kualitas Pengelolaan PNBP pasca Penetapan UU PNBP



Penghargaan Menteri Keuangan Untuk Pegawai DJA



Menuju Implementasi Value For Money



Fokus Belanja Dalam Rancangan APBN 2019



Reformasi Program Pensiun PNS



Tingkatkan Pemahaman Mitra Kerja melalui Bimbingan Teknis Sektoral



Kenali, Hindari, dan Laporkan



Dirjen Anggaran Tegaskan Peran APIP Dalam Pengawasan Pengelolaan PNBP



Evaluasi Kinerja Anggaran Untuk Memperbaiki Kinerja dan Alokasi Menuju Efisiensi






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011