Perpres No 129 Tahun 2018 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, dapat di-unduh di sini




Implementasi Kebijakan Pemberian Insentif 2018 Atas Kinerja Anggaran K/L 2017





Jakarta - Salah satu kewajiban Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 3 ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Amanat UU tentang keuangan negara tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk selalu di jalur konsistusi ketika melewati fase keuangan negara yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah tercermin dari pengelolaan APBN yang disepakati oleh Pemerintah dan DPR di setiap tahunnya. Implementasi UU APBN tesebut diturunkan salah satunya dalam bentuk Peraturan setingkat menteri dan didukung oleh peraturan perundangan lainnya seperti Undang-Undang sektoral, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan peraturan lainnya. Ditetapkannya peraturan peraturan pendamping dan penguat UU APBN tersebut sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menjalankan pengelolaan keuangan negara.

Salah satu kebijakan dalam rangka mendukung pelaksanaan belanja negara agar dikelola oleh pemangku kepentingan secara efektif dan efisien adalah kebijakan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja K/L. Kebijakan ini telah dterapkan sejak tahun 2011. Sejak saat itu, pemerintah menerapkan kebijakan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi di setiap tahun berdasarkan amanat UU APBN. Mulai tahun anggaran 2017, Pemerintah menyempurnakan kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi menjadi kebijakan pemberian insentif dan telah diamanatkan dalam Undang-Undang APBN. Pada tahun anggaran 2018, sejalan dengan amanat pasal 17 UU No 15 TA Tahun 2017 tentang APBN TA 2018, Menteri Keuangan telah menerbitkan Perturan Menteri Keuangan Nomorr 114/PMK.02/2018 tentang tata cara pemberian insentif tahun anggaran 2018 atas kinerja anggaran tahun anggaran 2017.

Dalam PMK tersebut, Insentif atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan alokasi anggaran yang diberikan kepada kementerian negara/lembaga pada Tahun Anggaran 2018 atas dasar kinerja anggaran kementerian negara/lembaga Tahun Anggaran 2017. Sedangkan Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga pada Tahun Anggaran 2017 yang tertuang dalam dokumen anggaran.

PROSES PELAKSANAAN

Kebijakan pemberian insentif dilaksanakan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran atas kinerja anggaran kementerian negara/lembaga. Penilaian atas kinerja anggaran dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran dengan memperhitungkan:
  1. capaian kinerja anggaran, yaitu nilai kinerja anggaran aspek implementasi kementerian negara/lembaga untuk tahun 2017 yang tercantum pada aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART);
  2. hasil kinerja pelaksanaan anggaran, yaitu nilai kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/lembaga tahun 2017 pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran; dan
  3. hasil pemeriksaan atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga yaitu opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga tahun 2017.


Penilaian atas Kinerja Anggaran dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, yaitu Direktorat Jenderal Anggaran mengumpulkan data yang bersumber dari Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan. Data yang bersumber dari Kementerian Keuangan yaitu
  1. data kinerja anggaran aspek implementasi tahun 2017 pada aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART)
  2. data nilai kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/lembaga tahun 2017 pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Data yang bersumber dari Badan Pemeriksa Keuangan yaitu opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga tahun 2017.

Tahapan selanjutnya yaitu pelaksanaan seleksi yang terdiri atas:
  1. DJA melakukan pengkategorian opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga tahun 2017. DJA mengidentifikasi K/L berdasarkan opini BPK. Hanya K/L yang opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang lanjut ke tahap seleksi berikutnya.
  2. penilaian kinerja berdasarkan nilai kinerja anggaran aspek implementasi kementerian negara/lembaga tahun 2017 pada aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/lembaga tahun 2017 pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Pengkategorian opini Badan Pemeriksa Keuangan dilakukan dengan menyeleksi laporan keuangan kementerian negara/lembaga tahun 2017 yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Selanjutnya, DJA melakukan penilaian kinerja anggaran dilakukan dengan menghitung nilai kinerja anggaran aspek implementasi kementerian negara/lembaga tahun 2017 dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/lembaga tahun 2017, dikalikan dengan bobot variabel berkenaan. Bobot variabel terdiri atas:
  1. bobot nilai kinerja anggaran aspek implementasi kementerian negara/lembaga tahun 2017 sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  2. bobot nilai kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/lembaga tahun 2017 sebesar 40% (empat puluh persen)

Nilai akhir hasil kinerja dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai kinerja anggaran atas aspek implementasi kementerian negara/lembaga tahun 2017 dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/lembaga tahun 2017 dengan masing-masing bobot variabel.

Selanjutnya, DJA melakukan identifikasi kebutuhan anggaran atas 7 K/L tersebut. Dalam hal terdapat kebutuhan anggaran di tahun 2018, maka K/L tersebut diusulkan mendapatkan insentif TA 2018. DJA dapat menggunakan besaran kebutuhan anggaran K/L TA 2018 sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan besaran insentif yang akan diberikan kepada K/L yang bersangkutan.

Dalam PMK tersebut, Kementerian negara/lembaga yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai penerima Insentif didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
  1. opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
  2. nilai akhir hasil kinerja kementerian negara/lembaga lebih besar dari 90 (sembilan puluh); dan
  3. kebutuhan kementerian negara/lembaga terhadap tambahan anggaran atas Insentif Kinerja Anggaran.

PENETAPAN

Dalam hal Kementerian Negara/Lembaga memenuhi ketiga kriteria tersebut maka DJA selanjutnya melakukan pemeringkatan nilai akhir hasil kinerja Kementerian Negara/Lembaga dan diusulkan sebagai penerima insentif TA 2018. Daftar K/L yang memenuhi kriteria tersebut selanjutnya diusulkan oleh Direktur Jenderal Anggaran kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan sebagai penerima insentif TA 2018.

Setelah mempertimbangkan usulan dari Direktur Jenderal Anggaran, Menteri Keuangan memutuskan K/L yang ditetapkan mendapatkan insentif TA 2018 melalui Keputusan Menteri Keuangan. Besaran Insentif kepada K/L ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

TINDAK LANJUT KEBIJAKAN INSENTIF

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pemberian Insentif melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (Bagian Anggaran 999.08) pos Cadangan Reward K/L atau pos-pos lainnya yang peruntukkannya sebagai insentif atas kinerja kementerian negara/lembaga. K/L yang ditetapkan mendapatkan insentif dapat melakukan pergeseran anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya tersebut kepada Direktur Jenderal Anggaran selaku Pemimpin Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara dengan melampirkan Arsip data Komputer sebagai data pendukung. Kementerian negara/lembaga penerima insentif mengajukan usul revisi anggaran atas dasar Keputusan Menteri Keuangan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran Tahun Anggaran 2018.

Keputusan Menteri Keuangan menjadi dasar dan persetujuan Menteri Keuangan dalam pelaksanaan penggunaan dan pergeseran anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Kementerian negara/lembaga yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengajukan usul pergeseran anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) kepada Direktur Jenderal Anggaran selaku Pemimpin Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara dengan melampirkan Arsip data Komputer sebagai data pendukung.

PMK telah mengatur penggunaan Insentif yaitu untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga, termasuk untuk membiayai pengembangan kapasitas pegawai. Insentif tidak dapat digunakan sebagai tambahan penghasilan pegawai.

HASIL PELAKSANAAN

Berdasarkan pelaksanaan amanat PMK No 114/PMK.02/2018, Menteri Keuangan telah menetapkan 11 K/L yang mendapatkan insentif TA 2018. Tugas selanjutnya yaitu K/L harus menyiapkan segala persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan PMK tentang revisi anggaran dan segera menggunakan insentif tersebut di tahun anggaran 2018 ini. Dalam penggunaannya, K/L yang bersangkutan wajib memperhatikan batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam PMK tersebut.

Bagi seluruh K/L, kebijakan pemberian insentif yang selama ini telah diterapkan seyogyanya menjadi pemacu bagi K/L khususnya terkait kinerja anggaran K/L. Di tahun 2019, berdasarkan amanat UU APBN TA 2019, Pemerintah akan menerapkan kebijakan pemberian insentif bagi K/L. Amanat tersebut harus segera disikapi oleh K/L yaitu K/L mempergunakan waktu yang tersisa untuk memacu kinerja sampai dengan akhir tahun anggaran 2018. Kinerja anggaran TA 2018 akan menjadi dasar pemberian insentif TA 2019. (jtw)

Download PMK disini :
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.02/2018 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Insentif Tahun Anggaran 2018 Atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2017


19/11/2018 16:37:46




Liputan


UU No 12 tahun 2018 tentang APBN 2019



Implementasi Single Source Database PNBP



Sosialisasi UU nomor 9 tahun 2018 : Era Baru Tata Kelola PNBP



Implementasi Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Yang Lebih Baik



BLC Untuk Lebih Memahami Kebijakan Penganggaran



Sinergi Kebijakan Pusat Dan Daerah, Indikator Kesejahteraan Positif



Peningkatan Kualitas Pengelolaan PNBP



Lombok, Sudah Bangkit!



Pelantikan jabatan Fungsional Analis Anggaran



Peningkatan Kualitas Pengelolaan PNBP pasca Penetapan UU PNBP



Penghargaan Menteri Keuangan Untuk Pegawai DJA



Meningkatkan Efektivitas Penganggaran BA BUN



Menuju Implementasi Value For Money



Fokus Belanja Dalam Rancangan APBN 2019



Reformasi Program Pensiun PNS






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011