Bahan Paparan PMK Revisi 2019 dapat di-unduh di sini




Sosialisasi UU nomor 9 tahun 2018 : Era Baru Tata Kelola PNBP







Jakarta - Bertempat di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 Kementerian Keuangan menyelenggarakan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan tema “ Era Baru Tata Kelola PNBP”.

Sosialisasi Undang-Undang nomor 9 tahun 2018 tentang PNBP mengundang seluruh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Kementerian/Lembaga Negara (K/L). Rangkaian acara dibuka oleh laporan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan dan menghadirkan Wakil Menteri Keuangan selaku keynote speaker, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, serta Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM sebagai narasumber, dan dimoderatori oleh Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan.

Dalam pembukaan acara, Sekjen Kementerian Keuangan menyampaikan tujuan sosialisasi ini yaitu membangun kesadaran masyarakat pada umumnya dan K/L pada khususnya akan adanya era baru dalam pengelolaan PNBP, sehingga mampu mengatasi permasalahan-permasalahan terkait PNBP yang terjadi sebelum UU ini ditetapkan.



Selanjutnya, Wakil Menteri Keuangan mengharapkan agar dengan adanya regulasi terbaru ini, K/L dapat terus meningkatkan layanannya kepada masyarakat. Dalam prosesnya, Kementerian Keuangan membuka seluas-luasnya masukan dari K/L dan stakeholder terkait perbaikan regulasi pengelolaan PNBP. Dalam kesempatan tersebut Wakil Menteri Keuangan juga menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh stakeholder atas kontribusi dan dukungannya selama ini dalam pengelolaan PNBP.

Acara sosialisasi dilanjutkan dengan paparan 3 Narasumber yaitu :
  1. Direktur Jenderal Anggaran, Askolani yang menyampaikan pokok-pokok pengaturan dalam UU Nomor 9 tahun 2018 tentang PNBP, serta perubahannya.
  2. Direktur Jenderal Minerba, Bambang Gatot Ariyono yang menyampaikan tata kelola PNBP minerba dan pengenalan e-minerba sebagai pendukung era baru pengelolaan PNBP, serta
  3. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Freddy Harris menutup sesi paparan dengan mengelaborasi layanan PNBP terkait kekayaan intelektual dan dampak Undang-Undang baru terhadap tata kelola dan sistem.

Sosialisasi UU Nomor 9 tahun 2018 akan dilanjutkan dengan rangkaian sosialisasi sebagai bentuk nyata sinergi Kementerian Keuangan dengan para stakeholder agar dapat memahami secara utuh regulasi induk PNBP yang baru dan dapat menerapkannya dalam menuju era baru tata kelola PNBP. (pop/aus)



30/11/2018 11:00:29




Liputan


SERI #5: BELANJA PERLINDUNGAN SOSIAL
NEGARA HADIR MENSEJAHTERAKAN KELUARGA MISKIN



BUDGET GOES TO CAMPUS INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR



DATAQUEST FOR BETTER BUDGET



SERI #4: Kepoin #Anggaran Kita:
Jembatan Keren dari Aceh sampai Papua



TINGKATKAN PEMAHAMAN ANGGARAN MELALUI BIMTEK SEKTORAL



IMPLEMENTASI COWORKING SPACE DI MERCEDES-BENZ DISTRIBUTION INDONESIA



SERI #3: BELANJA KETAHANAN PANGAN PROGRAM BANTUAN PREMI ASURANSI NELAYAN (BPAN)



SERI #2: BELANJA KETAHANAN PANGAN
MENUJU LUMBUNG PANGAN DUNIA 2045



THE 2ND KIPF-OECD-ADB ROUNDTABLE OF THE NETWORK ON FISCAL RELATIONS IN ASIA



SOSIALISASI TATA CARA REVISI ANGGARAN TA 2019



HIBAH BARANG MILIK NEGARA KEPADA YAYASAN DARUL QUR'AN WAL IRSYAD



SOSIALISASI REVIEW ANGKA DASAR PAGU INDIKATIF TA 2020



OPEN DATA DAY 2019 : DATA QUEST UNTUK APBN YANG LEBIH BAIK



BUDGET GOES TO CAMPUS DI TANAH BORNEO



Menanamkan Rasa Ikut Memiliki APBN kepada Generasi Penerus






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Gedung Sutikno Slamet Jalan DR. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 2435 telepon 021-3868085 email: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id
Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru




Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011