Bahan Paparan PMK Revisi 2019 dapat di-unduh di sini




Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 : Era Baru Tata Kelola PNBP





Palembang - Bertempat di Hotel Arista Palembang Sumatera Selatan, pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018, Kementerian Keuangan menyelenggarakan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan tema “Era Baru Tata Kelola PNBP”. Kegiatan sosialisasi tersebut merupakan rangkaian sosialisasi UU PNBP yang telah diawali dengan sosialisasi yang dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2018.



Sosialisasi Undang-Undang nomor 9 tahun 2018 tentang PNBP dihadiri sekitar 200 tamu undangan antara lain dari perusahaan di bidang mineral dan batubara, kehutanan dan perikanan serta dinas terkait di wilayah Indonesia bagian barat.

Rangkaian acara dibuka oleh Sambutan dari Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumatera Selatan, Taukhid, dan menghadirkan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, A. Hafisz Tohir dan Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara, Robert L. Marbun selaku keynote speaker. Adapun Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak, Wawan Sunarjo, serta Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Jonson Pakpahan bertindak sebagai narasumber, dan dimoderatori oleh Kepala Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Babel dan Jambi, Taufik.

Dalam acara tersebut Wakil Ketua Komisi XI DPR RI antara lain menyampaikan bahwa pengelolaan PNBP masih menghadapi tantangan dan permasalahan, sehingga Komisi XI DPR RI dan Kementerian Keuangan merasa perlu melakukan revisi UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP. Adapun Staf Ahli Kebijakan Penerimaan Negara dalam kesempatan ini menyampaikan penghargaan yang setinggi tingginya kepada para wajib bayar yang selama ini telah berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara sekaligus menguraikan pokok-pokok penyempurnaan dalam UU PNBP.

Acara sosialisasi dilanjutkan dengan paparan narasumber yaitu :
  1. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak yang menyampaikan pokok-pokok pengaturan dalam UU Nomor 9 tahun 2018 tentang PNBP, serta perubahannya, dan
  2. Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara yang menyampaikan topik pengawasan PNBP Mineral dan Batuabara.
Sosialisasi UU Nomor 9 tahun 2018 akan dilanjutkan dengan sosialisasi lanjutan di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur sebagai upaya peningkatan pemahaman atas regulasi PNBP yang baru. (aus)



18/12/2018 9:42:59




Liputan


PEMANDANGAN UMUM RUU APBN TA 2020 BESERTA NOTA KEUANGAN



SINERGI TINGKATKAN KUALITAS LAYANAN



PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN DAN RUU APBN 2020



WORKSHOP PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK/WBBM TAHUN 2019



DJA MENYAPA SMA N 17 MAKASSAR



PENGUMUMAN PESERTA TES ONLINE TAHAP 2 OLIMPIADE APBN 2019



DIT. EKONTIM RAIH PREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI



DATE WITH DATA: All You Need is Data



Realisasi Semester I APBN 2019: Kinerja Positif didukung kondisi Ekonomi makro yang stabil



SERI #14: BELANJA INFRASTRUKTUR
TEKNOLOGI JEMBATAN GANTUNG JUDESA



DATE WITH DATA



Realisasi Semester I APBN 2019: Kinerja Positif didukung kondisi Ekonomi makro yang stabil



BIMTEK K/L PUSAT BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN



Seri #13: Keterbukaan Informasi Mendorong Partisipasi Publik



BLC EVALUASI KINERJA ANGGARAN K/L






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Gedung Sutikno Slamet Jalan DR. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 2435 telepon 021-3868085 Whatsapp: +628118300931 email: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id
Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru




Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011