Bahan Paparan PMK Revisi 2019 dapat di-unduh di sini




Health Sector Public Expenditure Review (PER) Tahap III







Jakarta - Pembangunan di bidang kesehatan merupakan salah satu fokus Pemerintah selama bertahun-tahun. Pada beberapa tahun terakhir, komitmen Pemerintah diperkuat dengan memenuhi alokasi anggaran kesehatan sebesar 5% dari APBN.

Pada tanggal 10 Desember 2018 di Hotel Borobudur, telah diadakan seminar mengenai Public Expenditure Review Tahap III Bidang Kesehatan. Ini merupakan salah satu kajian dari rangkaian kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Worldbank dalam lingkup PFM MDTF dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan APBN, khususnya dalam peningkatan kualitas belanja negara.

Seminar tersebut menjadi sangat strategis bagi Pemerintah untuk dapat mencermati bagaimana kinerja pembangunan di bidang kesehatan. Kajian yang telah dilakukan oleh Worldbank ini dapat menjadi salah satu masukan bagi Pemerintah ke depannya guna memperbaiki strategi pembangunan kesehatan, strategi anggaran, serta perbaikan mekanisme pelaksanaan agar dampaknya optimal bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan niat Pemerintah untuk menyusun kebijakan secara efektif, efisien, feasible dengan berdasarkan data dan informasi yang akurat (policy based research).

Seminar yang dimoderatori oleh Bapak Aminullah (Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pendidikan dan Belanja Hibah) diawali dengan paparan hasil kajian PER Tahap III Bidang Kesehatan oleh Pandu Harimurti, Senior Health Specialist, World Bank, Jakarta. Secara umum, pembicara menyampaikan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan antara lain berupa: (a) meskipun belanja kesehatan telah meningkat, tapi masih relatif rendah dibanding dengan negara-negara lain, (b) hasil keluaran kesehatan yang lebih rendah, (c) peningkatan DAK belum menghasilkan peningkatan yang konsisten dalam kesiapan fasilitas kesehatan untuk memberikan layanan kesehatan, dan (d) ketidaktersediaan data yang mengkaitkan investasi dengan luaran kesehatan. Selanjutnya, pembicara juga menyampaikan bahwa masih terdapat (a) kelemahan dalam desain dan imlementasi dalam pelaksanaan program JKN yang berkontribusi pada peningkatan defisit BPJS dan (b) pengeluaran JKN dan pemberian layanan yang diarahkan untuk perawatan episodik kuratif menyebabkan tekanan yang makin besar pada anggaran publik.



Beberapa poin yang menjadi perhatian dalam seminar ini, yaitu:
  1. Belanja kesehatan Pemerintah telah meningkat tapi masih rendah dibanding dengan negara-negara yang setara. Worldbank mendorong untuk meningkatkan belanja kesehatan Pemerintah menjadi 2,2% sampai 4,0% dari PDB.
  2. Pengoptimalan belanja pemerintah pusat berpotensi untuk meningkatkan kinerja sektor kesehatan.
  3. Peningkatan transfer ke daerah seperti DAK perlu dijaga konsistensinya dalam menyiapkan fasilitas kesehatan yang layak bagi masyarakat di daerah. Terdapat tantangan dalam mengukur kinerja program prioritas di tingkat nasional dan daerah karena data yang mengaitkan investasi dan iuran kesehatan tidak tersedia. Oleh sebab itu, Worldbank menyarankan perlu adanya evaluasi untuk mengenbangkan indikator kinerja yang lebih kuat untuk efisiensi dan efektivitas DAK.
  4. Dari sisi JKN, defisit JKN didorong oleh pembayaran rumah sakit yang bersifat “open ended”. Oleh sebab itu, perlu adanya peralihan belanja yang bersifat pasif ke strategis untuk mengatasi masalah keuangan.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah telah mendorong pembangunan di bidang kesehatan ini baik dari sisi demand maupun supply side. Hal ini telah ditunjukan melalui berbagai pembangunan sarana dan prasaran kesehatan, mendorong peran swasta dalam penyediaan layanan kesehatan, penyediaan dan distribusi dokter dan tenaga kesehatan. Berbagai pembangunan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam mendukung upaya Pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan di Indonesia. (papbn)



21/12/2018 14:29:27




Liputan


IMPLEMENTASI COWORKING SPACE DI MERCEDES-BENZ DISTRIBUTION INDONESIA



SERI #3: BELANJA KETAHANAN PANGAN PROGRAM BANTUAN PREMI ASURANSI NELAYAN (BPAN)



SERI #2: BELANJA KETAHANAN PANGAN
MENUJU LUMBUNG PANGAN DUNIA 2045



THE 2ND KIPF-OECD-ADB ROUNDTABLE OF THE NETWORK ON FISCAL RELATIONS IN ASIA



SOSIALISASI TATA CARA REVISI ANGGARAN TA 2019



HIBAH BARANG MILIK NEGARA KEPADA YAYASAN DARUL QUR'AN WAL IRSYAD



SOSIALISASI REVIEW ANGKA DASAR PAGU INDIKATIF TA 2020



OPEN DATA DAY 2019 : DATA QUEST UNTUK APBN YANG LEBIH BAIK



BUDGET GOES TO CAMPUS DI TANAH BORNEO



Menanamkan Rasa Ikut Memiliki APBN kepada Generasi Penerus



Peer-to-Peer Learning Seminar on Infrastructure Development, Financing and Governance in Asia



Pembanguanan Zona Integritas di Direktorat Anggaran Bidang Ekontim



KUNJUNGAN MAHASISWA UMM - PERAN PEMERINTAH HADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0



OPTIMALISASI PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA ANGGARAN K/L



PENERIMAAN NEGARA TEMBUS 102%






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Gedung Sutikno Slamet Jalan DR. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 2435 telepon 021-3868085 email: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id
Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru




Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011