Materi Sosialisasi Review Angka Dasar Pagu Indikatif 2020 kepada K/L dapat di-unduh di sini




Peer-to-Peer Learning Seminar on Infrastructure Development, Financing and Governance in Asia





Hanoi, Vietnam - Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi. Namun mengingat adanya keterbatasan ruang gerak fiskal, diperlukan strategi yang tepat dalam melakukannya. Dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal, Indonesia memiliki fiscal rules, yaitu defisit yang tidak boleh melebihi 3% dari PDB, dan total utang yang tidak boleh melampaui 60% dari PDB. Dalam hal keterbatasan ruang gerak fiskal ini, Pemerintah harus berupaya untuk mengembangkan creative financing dalam pembangunan infrastruktur, salah satunya melalui Public Private Partnership atau di Indonesia dikenal dengan istilah skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Pelaksanaan KPBU tidaklah mudah, karena pihak swasta harus merasa comfort dalam melakukan investasinya di Indonesia. Pemerintah Indonesia terus melakukan pengembangan KPBU tersebut melalui 3 kerangka utama yaitu kerangka kebijakan, kerangka regulasi, dan kerangka institusi. Kerangka tersebut saling terkait satu sama lain dalam mendukung pelaksanaan KPBU, seperti kebijakan peningkatan peran swasta dalam pembangunan infrastruktur tentunya harus didukung oleh pengaturan pelaksanaan yang memadai serta peningkatan kapasitas institusi untuk memastikan keberhasilan skema KPBU.

Hal di atas merupakan topik yang diangkat oleh Direktur Penyusunan APBN, Kunta Wibawa Dasa Nugraha pada Peer-to-Peer Learning Seminar on Infrastructure Development, Financing and Governance in Asia yang diselenggarakan oleh International Monetary Fund (IMF) Regional Office for Asia and The Pacific dan Central Economic Commission (CEC) Vietnam pada tanggal 16-17 Januari 2019 di Hanoi, Vietnam. Seminar tersebut dihadiri oleh beberapa negara di Asia Pacific yaitu Vietnam, Bangladesh, Cambodia, India, Indonesia, Korea Selatan, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Philipines, Sri Lanka, dan Thailand. Selain itu turut hadir pula dalam pertemuan tersebut perwakilan dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Infrastructure and Project Financing Agency (IPFA), Pricewater House Cooper (PwC), Asian Development Bank (ADB), serta Public and Private Infrastructure Investment Management Center (PIMAC), KDI (Korea Development Institute).

Seminar ini merupakan forum untuk bertukar pengalaman bagi para peserta, terkait implementasi kebijakan dalam pembangunan infrastruktur di negaranya. Peserta lain dapat mengambil lesson learn untuk dapat diadopsi dan diimplementasikan pada negaranya masing-masing. Adapun topik utama yang dibahas dalam seminar tersebut adalah (1) desain perencanaan dan strategi investasi termasuk di dalamnya prioritas investasi, perhitungan biaya, dan output yang dihasilkan pada setiap sektor; (2) assessment terhadap peluang dan risiko yang berhubungan dengan struktur pembiayaan, value for money, serta risiko fiskal, khususnya terkait Public Private Partnership (PPP); (3) transparansi penilaian dan pemilihan proyek, termasuk PPP, berdasarkan metodologi dan kriteria standar; (4) pelaksanaan proyek yang tepat waktu dan cost-effective berdasarkan mekanisme monitoring yang transparan dan sistem informasi yang solid.

Selain itu dibahas juga pengalaman dari tiga negara (Malaysia, Philipines, dan Maldives) terkait pelaksanaan Public Investment Management Assessment (PIMA) oleh IMF, dimana Indonesia saat ini juga sedang melaksanakan PIMA. (ahp)



11/02/2019 11:23:38




Liputan


OPEN DATA DAY 2019 : DATA QUEST UNTUK APBN YANG LEBIH BAIK



BUDGET GOES TO CAMPUS DI TANAH BORNEO



Menanamkan Rasa Ikut Memiliki APBN kepada Generasi Penerus



Pembanguanan Zona Integritas di Direktorat Anggaran Bidang Ekontim



KUNJUNGAN MAHASISWA UMM - PERAN PEMERINTAH HADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0



OPTIMALISASI PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA ANGGARAN K/L



PENERIMAAN NEGARA TEMBUS 102%



FGD PENGELOLAAN PNBP PASCA PENETAPAN UU NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PNBP



Seminar Hasil Public Expenditure Review (PER) Tahap III Bidang Pendidikan



Health Sector Public Expenditure Review (PER) Tahap III



Knowledge Transfer APBN dengan Guru Ekonomi SMA/MA se kota Palembang



Lokakarya Perencanaan Anggaran



Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 : Era Baru Tata Kelola PNBP



DJA Berpartisipasi dalam "The 2018 PEMNA B-CoP Meeting" di Thailand



APBN Untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan SDM






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Gedung Sutikno Slamet Jalan DR. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 2435 telepon 021-3868085 email: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id
Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru




Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011