Bahan Paparan PMK Revisi 2019 dapat di-unduh di sini




SERI #2: BELANJA KETAHANAN PANGAN
MENUJU LUMBUNG PANGAN DUNIA 2045




Latar Belakang

Indonesia menjadi Lumbung Pangan Dunia tahun 2045 merupakan salah satu road map Pemerintah Indonesia yang arahnya sudah semakin terlihat. Berbagai macam cara telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan hasil-hasil pertanian sehingga Indonesia bisa menjadi Lumbung Pangan Dunia, diantaranya : perluasan areal tanam berupa cetak sawah dan optimalisasi lahan, peningkatan teknologi pertanian berupa mekanisasi pertanian melalui alat dan mesin pertanian yang canggih, pengembangan irigiasi tersier dan pengembangan varietas lokal.

Namun, beberapa upaya yang dilakukan tidak mudah untuk dilaksanakan, contohnya dalam hal perluasan areal tanam melalui cetak sawah. Target cetak sawah beberapa tahun belakangan banyak yang tidak tercapai dikarenakan kendala di lapangan, bahkan terdapat penyusutan lahan pertanian dari tahun ke tahun akibat tingginya alih fungsi lahan sawah. Akibatnya, pemerintah harus memutar otak bagaimana areal tanam dapat ditingkatkan selain melalui cetak sawah, salah satunya adalah optimasi lahan. Tak tanggung-tanggung, pemerintah melalui Kementerian Pertanian melakukan optimasi lahan pada lahan rawa yang sudah dimulai sejak tahun 2016.

Bagaimana rawa diolah?

Indonesia memiliki potensi lahan rawa untuk kegiatan pertanian seluas 9,52 juta hektare dengan potensi produktivitasnya yang bisa mencapai 7,4 ton per hektare, angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan produktivitas varietas lokal yang hanya 2,5 - 3 ton per hektare. Meski begitu, pengubahan rawa menjadi sawah masih harus melalui beberapa tahapan dan memerlukan waktu supaya lahan bisa berproduksi. Tanah mesti melewati 3 tahapan untuk proses pengerasan agar bisa ditanami tumbuhan. Pengolahan lahan rawa dilakukan dengan pembuatan polder keliling dan tanggul pada saluran tersier dengan menggunakan excavator, normalisasi kanal sekunder pada daerah irigasi rawa juga dengan menggunakan excavator dan pembuatan saluran tersier baru untuk membawa air hingga ke tengah lahan. Kegiatan ini menggunakan alat dan mesin pertanian modern seperti traktor roda 2, traktor roda 4 dan bulldozer D21 yang didesain khusus untuk pengolahan lahan rawa. Selain itu, juga dilakukan langkah menaikkan pH tanah sehingga layak untuk ditanami.

Kontribusi APBN Dalam Mencapai Keberhasilan Program

Optimasi lahan melalui lahan rawa telah dimulai pada tahun 2016 dengan membuat pilot percontohan lahan pertanian terpadu seluas 5.000 Ha (alokasi Rp20 miliar) yang berada di Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan. Salah satu hal yang akan diperlihatkan melalui percontohan adalah peningkatan Indeks Pertanaman (IP) yaitu lahan yang tadinya hanya dapat ditanami sekali dalam setahun atau bahkan telantar bisa ditingkatkan menjadi dua hingga tiga kali per tahun. Pilot percontohan tersebut dibangun untuk menggambarkan alokasi pengelolaan tata air dan cara mengatasi karakteristik lahan rawa yang juga didukung oleh teknik budidaya padi, tanaman hortikultura, pemeliharaan ikan dan itik lahan rawa.

Kemudian di tahun 2017 Kementerian Pertanian kembali mengalokasikan anggaran untuk pengolahan lahan rawa dengan target yang sama dengan tahun 2016 yaitu 5.000 ha dengan alokasi Rp20 miliar dan pada tahun 2018 seluas 87.500 ha dengan alokasi Rp289 miliar.

Tahun ini, Kementerian Pertanian telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,3 triliun untuk mengolah 500.000 Ha rawa yang tersebar di wilayah Kalimantan Selatan dan Sumatera Selatan. Lahan ini nantinya akan ditanami dengan padi dan diselingi dengan tanaman hortikultura seperti jeruk, cabai, dan beberapa jenis sayuran.

Pola optimasi lahan rawa yang dilaksanakan Kementerian Pertanian ini telah terbukti berhasil membalikkan kondisi rawa yang suram, menjadi harapan sumber penghasil pangan masa depan dengan tetap menjaga ekosistem dan bersifat ramah lingkungan. Melalui program ini, diharapkan pengelolaan lahan rawa seluas 9,52 juta Ha nantinya dapat menghasilkan 37,3 juta ton beras.

Kesimpulan

Melihat gambaran dan optimisme Kementerian Pertanian terhadap pengelolaan rawa menjadi lahan pertanian, maka dukungan APBN sangat dibutuhkan agar program ini bisa benar-benar berhasil sehingga dapat memperbaiki taraf hidup petani Indonesia dan Indonesia siap menjadi Lumbung Pangan Dunia 2045.

#UangKita
#BelanjaUangKita
#BelanjaKetahananPangan
#WBKDJA
Penulis:
Masria Hernawaty dan Kusno Wagito

Sumber data:
DJA, Kementerian Keuangan
Kementerian Pertanian

Foto:
Ditjen PSP Kementerian Pertanian
Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian

Video:
Ditjen PSP Kementerian Pertanian



18/03/2019 11:32:33




Liputan


SERI #5: BELANJA PERLINDUNGAN SOSIAL
NEGARA HADIR MENSEJAHTERAKAN KELUARGA MISKIN



BUDGET GOES TO CAMPUS INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR



DATAQUEST FOR BETTER BUDGET



SERI #4: Kepoin #Anggaran Kita:
Jembatan Keren dari Aceh sampai Papua



TINGKATKAN PEMAHAMAN ANGGARAN MELALUI BIMTEK SEKTORAL



IMPLEMENTASI COWORKING SPACE DI MERCEDES-BENZ DISTRIBUTION INDONESIA



SERI #3: BELANJA KETAHANAN PANGAN PROGRAM BANTUAN PREMI ASURANSI NELAYAN (BPAN)



THE 2ND KIPF-OECD-ADB ROUNDTABLE OF THE NETWORK ON FISCAL RELATIONS IN ASIA



SOSIALISASI TATA CARA REVISI ANGGARAN TA 2019



HIBAH BARANG MILIK NEGARA KEPADA YAYASAN DARUL QUR'AN WAL IRSYAD



SOSIALISASI REVIEW ANGKA DASAR PAGU INDIKATIF TA 2020



OPEN DATA DAY 2019 : DATA QUEST UNTUK APBN YANG LEBIH BAIK



BUDGET GOES TO CAMPUS DI TANAH BORNEO



Menanamkan Rasa Ikut Memiliki APBN kepada Generasi Penerus



Peer-to-Peer Learning Seminar on Infrastructure Development, Financing and Governance in Asia






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Gedung Sutikno Slamet Jalan DR. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 2435 telepon 021-3868085 email: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id
Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru




Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011