Bahan Paparan PMK Revisi 2019 dapat di-unduh di sini




SERI #5: PEMBANGUNAN KUALITAS SDM MELALUI VOKASI




Salah satu fokus pemerintah di tahun 2019 yaitu pembangunan kualitas SDM melalui pengembangan vokasi, dan diharapkan melalui upaya ini akan mampu memperbaiki piramida kualifikasi tenaga kerja di Indonesia agar menjadi tenaga kerja yang terlatih, terampil, dan terserap seluruhnya ke dalam dunia industri. Vokasi sendiri terdiri dari pendidikan maupun pelatihan yang bertujuan untuk menyiapkan terbentuknya perilaku, sikap, kebiasaan kerja, dan apresiasi terhadap pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan industri, diawasi oleh masyarakat dan pemerintah atau dalam kontrak dengan lembaga atau badan usaha serta berbasis produktif. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah harus berperan aktif termasuk dalam hal ini melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan ke dalam dokumen pelaksanaan anggaran pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki kegiatan vokasi.

Di tahun 2019, anggaran untuk pelaksanaan vokasi dalam APBN yaitu sebesar 16,8 triliun rupiah, dimana angka tersebut memiliki porsi sebesar 0,7% dari total belanja negara atau sebesar 3,4% dari total anggaran pendidikan yang merupakan mandatory spending sebesar 20%. Anggaran Vokasi dialokasikan pada beberapa Kementerian Negara/Lembaga seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Perindustrian. Anggaran sebesar itu antara lain digunakan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan tenaga pendidik termasuk pelatihan yang akan mendukung perkembangan industri 4.0, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan termasuk revitalisasi balai pendidikan atau pelatihan, serta hal-hal lainnya terkait dengan pengembangan vokasi.

Peningkatan kualitas SDM harus dapat dilihat sebagai peluang, tidak hanya secara nasional namun juga secara global. Indonesia berpotensi menjadi negara ke-7 dengan tingkat ekonomi terbesar di dunia dengan prediksi lonjakan kebutuhan tenaga kerja sebanyak 113 juta di tahun 2030. Selain itu, dengan telah diterapkannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), maka hal ini merupakan potensi yang harus dimanfaatkan karena akan membuka kesempatan kerja yang lebih besar, dimana hingga tahun 2015 sudah terbuka sekitar 14 juta lapangan kerja di kawasan ASEAN. Kondisi di Eropa saat ini juga dapat dijadikan sebagai peluang, terjadi penurunan usia kerja dalam rentang waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 sehingga hal ini akan membuka peluang kerja di Eropa bagi tenaga kerja dari Indonesia.

Menyikapi kondisi itu, pemerintah telah membuat grand design pelatihan vokasi yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelatihan bagi tenaga kerja maupun calon tenaga kerja di Indonesia. Tidak hanya itu, pemerintah juga bekerja sama dengan pihak swasta dalam melakukan pelatihan atau dapat memberikan insentif bagi perusahaan yang merekrut angkatan kerja baru yang belum berpengalaman. Pelaksanaan pelatihan vokasi dapat dilakukan bagi angkatan kerja baru dengan perkiraan sebanyak 2 juta orang per tahun maupun angkatan kerja yang sudah pernah bekerja tetapi perlu dilakukan upskilling atau reskilling untuk meningkatkan kesempatan bekerja. Mengutip dari Cisco Research dalam Global Trends in Vocational Education and Training (2011), disebutkan bahwa sektor pendidikan dan pelatihan vokasi yang efektif akan diperlukan untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja, membantu perusahaan dalam mengeksploitasi teknologi baru, dan mendorong peningkatan produktivitas seluruh perekonomian.

Dengan telah dialokasikannya anggaran vokasi dalam APBN serta telah dibuatnya grand design pelatihan vokasi di Indonesia oleh pemerintah, maka diharapkan tidak akan ada lagi mismatch antara permintaan dan penawaran tenaga kerja serta underqualified bagi angkatan kerja baru. Sedangkan bagi angkatan kerja yang sudah bekerja, dapat memperoleh manfaat khususnya bagi tenaga kerja yang mendapatkan upah rendah (working poor) maupun pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk dapat kembali bekerja dan memperoleh penghasilan yang lebih baik. Pada akhirnya, pengembangan vokasi di Indonesia akan mampu meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja Indonesia yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan pekerja dan daya saing perusahaan nasional secara global, sehingga kesejahteraan secara nasional juga akan meningkat.
#UangKita
#BelanjaUangKita
#APBNSehatn
#WBKDJA
#BelanjaPendidikan
Penulis:
Randy Praharsa dan Nanik Mis Yuliani

Sumber data:
DJA Kementerian Keuangan
Ditjen Binalattas Kementerian Ketenagakerjaan

Foto:
Ditjen Binalattas Kementerian Ketenagakerjaan



22/04/2019 14:44:33




Liputan


PEMANDANGAN UMUM RUU APBN TA 2020 BESERTA NOTA KEUANGAN



SINERGI TINGKATKAN KUALITAS LAYANAN



PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN DAN RUU APBN 2020



WORKSHOP PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK/WBBM TAHUN 2019



DJA MENYAPA SMA N 17 MAKASSAR



PENGUMUMAN PESERTA TES ONLINE TAHAP 2 OLIMPIADE APBN 2019



DIT. EKONTIM RAIH PREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI



DATE WITH DATA: All You Need is Data



Realisasi Semester I APBN 2019: Kinerja Positif didukung kondisi Ekonomi makro yang stabil



SERI #14: BELANJA INFRASTRUKTUR
TEKNOLOGI JEMBATAN GANTUNG JUDESA



DATE WITH DATA



Realisasi Semester I APBN 2019: Kinerja Positif didukung kondisi Ekonomi makro yang stabil



BIMTEK K/L PUSAT BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN



Seri #13: Keterbukaan Informasi Mendorong Partisipasi Publik



BLC EVALUASI KINERJA ANGGARAN K/L






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Gedung Sutikno Slamet Jalan DR. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 2435 telepon 021-3868085 Whatsapp: +628118300931 email: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id
Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru




Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011