Bahan Paparan PMK Revisi 2019 dapat di-unduh di sini




PEMNA B-CoP SEOUL MEETING







Seoul, Korea Selatan – Pada saat ini, banyak negara berupaya untuk meningkatkan kualitas anggarannya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dalam kerangka transparansi anggaran. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dimana disebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik, maka Pemerintah berkewajiban untuk menyediakan informasi APBN secara transparan dan akuntabel. Banyak media yang bisa dimanfaatkan untuk menyediakan informasi dan data APBN yang dapat diakses secara luas, diantaranya media sosial, artikel, brosur, dan portal data. Sejak diluncurkan tahun 2016, Portal Data APBN yang dikelola oleh Direktorat Penyusunan APBN, telah berkembang dan banyak diakses oleh publik untuk mendapatkan data APBN. Hal ini kemudian berimbas pada meningkatnya nilai indeks transparansi anggaran (OBI – open budget index) Indonesia yang tahun 2018 telah menyentuh angka 64, di atas rata-rata nilai OBI dunia, 42.

PEMNA B-CoP Seoul Meeting yang diselenggarakan di Seoul, Korea Selatan tanggal 19-20 Maret 2019 dengan tema Fiscal Transparency and Performance Management dihadiri oleh negara-negara anggota PEMNA seperti Kamboja, Indonesia, Korea Selatan, Lao PDR, Myanmar, Filipina, Thailand, Mongolia, Brunei, Vietnam, Malaysia, dan Timor Leste. Selain itu turut hadir dalam pertemuan tersebut dari perwakilan OECD, GIFT (Global Initiative for Fiscal Transparency), Seknas FITRA, World Bank Indonesia, World Bank Malaysia, dan experts (Holger van Eden dari IMF, Kai Kaiser dan Cem Dener dari World Bank, serta Sheila Beckett dari USOTA). Acara dibuka oleh Bernard Meyers dari World Bank dan Amelita Castillo dari Filipina sebagai B-CoP Chair. Pada pertemuan tersebut, banyak dibahas tentang inisiatif transparansi anggaran. Dari beberapa negara yang hadir, hanya Indonesia dan Filipina yang selama ini telah berkomitmen untuk selalu terlibat dalam kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan transparansi anggaran. Indonesia yang juga merupakan salah satu anggota GIFT turut ambil bagian untuk memaparkan pengalamannya dalam menjalankan inisiatif transparansi anggaran ini sejak tahun 2006 hingga kini yang juga menunjukkan kemajuan dari tahun ke tahun. Delegasi dari Indonesia diwakili oleh pejabat dari Ditjen Anggaran, yaitu Dyah Kusumawati, Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Risiko Fiskal; Melissa Candra Puspitasari, Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Utang I; dan IGA Krisna Murti RS, Kepala Seksi Analisis Data dan Informasi APBN.

Hari pertama, dalam sesi Fiscal Transparency Portals: Good Practice on What is Working and Why, DJA menyampaikan topik terkait Portal Data APBN dengan cara interaktif (online) menunjukkan hal-hal apa saja yang dicakup Portal Data APBN dan keunggulan-keunggulannya. Pada hari kedua, diskusi masih berlanjut pada pelaksanaan inisiatif transparansi anggaran di masing-masing negara terutama yang terkait dengan partisipasi publik dalam proses penganggaran.

Indeks transparansi anggaran menunjukkan komitmen Pemerintah untuk transparan dalam mengelola anggaran. Anggaran yang dikelola secara transparan akan mendukung peningkatan kualitas penyusunan APBN itu sendiri dan mencegah terjadinya korupsi. (blik)



30/04/2019 9:24:00




Liputan


PEMANDANGAN UMUM RUU APBN TA 2020 BESERTA NOTA KEUANGAN



SINERGI TINGKATKAN KUALITAS LAYANAN



PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN DAN RUU APBN 2020



WORKSHOP PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK/WBBM TAHUN 2019



DJA MENYAPA SMA N 17 MAKASSAR



PENGUMUMAN PESERTA TES ONLINE TAHAP 2 OLIMPIADE APBN 2019



DIT. EKONTIM RAIH PREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI



DATE WITH DATA: All You Need is Data



Realisasi Semester I APBN 2019: Kinerja Positif didukung kondisi Ekonomi makro yang stabil



SERI #14: BELANJA INFRASTRUKTUR
TEKNOLOGI JEMBATAN GANTUNG JUDESA



DATE WITH DATA



Realisasi Semester I APBN 2019: Kinerja Positif didukung kondisi Ekonomi makro yang stabil



BIMTEK K/L PUSAT BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN



Seri #13: Keterbukaan Informasi Mendorong Partisipasi Publik



BLC EVALUASI KINERJA ANGGARAN K/L






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Gedung Sutikno Slamet Jalan DR. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 2435 telepon 021-3868085 Whatsapp: +628118300931 email: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id
Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru




Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011