Bahan Paparan PMK Revisi 2019 dapat di-unduh di sini




KAVELING ANGGARAN AMANAT UNDANG-UNDANG




LATAR BELAKANG
Terminologi kaveling anggaran amanat undang-undang (mandatory spending) diperkenalkan oleh negara-negara yang menganut sistem federal budget. Amerika Serikat, sebagai salah satunya, telah mengaplikasikan sistem tersebut setelah terjadinya great depression. Tujuan utamanya adalah untuk segera memulihkan kondisi perekonomian dengan mengamanatkan alokasi diantaranya pada social security dan health care.

Selain mandatory spending, komposisi anggaran lainnya pada sistem federal budget bisa dikelompokan pada belanja tidak mengikat (discretionary spending) dan pembayaran bunga utang (interest payment on debt). Mandatory spending dan pembayaran bunga utang biasanya merupakan prioritas awal yang wajib untuk dipenuhi, sedangkan belanja tidak mengikat merupakan ruang fiskal yang bisa dimanfaatkan terutama untuk program-program new initiatives.

Secara umum, besar komposisi mandatory spending di negara-negara yang menganut federal budget terus meningkat dari tahun ke tahun. Di Amerika Serikat, mandatory spending saat ini telah mencapai di atas 60%. Apabila kewajiban untuk pembayaran bunga utang makin besar, ruang fiskal dari pemerintah Amerika Serikat akan semakin sempit.

IMPLEMENTASI KAVELING ANGGARAN DI INDONESIA
Seperti halnya di negara-negara yang menganut federal budget, Indonesia juga menggunakan terminologi mandatory spending untuk memastikan alokasi pada program-program prioritas nasional. Dengan pendeteksian mandatory spending, Pemerintah bisa mengetahui ruang gerak fiskal yang dapat dimanfaatkan untuk program-program lain yang juga penting untuk dilaksanakan. Adapun mandatory spending yang diamanatkan oleh undang-undang antara lain:


Selain amanat undang-undang di atas, penyusunan mandatory spending di Indonesia dalam prakteknya juga memasukan belanja yang sifatnya wajib dan mengikat (nondiscretionary spending). Akan tetapi, belanja bersifat wajib dan mengikat tersebut tidak ditentukan besarannya seperti kaveling anggaran amanat undang-undang (best practice dari mandatory spending pada negara-negara federal budget). Adapun belanja bersifat wajib dan mengikat tersebut adalah belanja operasional, belanja pegawai non K/L, pembayaran bunga utang, dan subsidi.

Mandatory spending di Indonesia menjadi prioritas utama pengalokasian anggaran belanja. Secara nominal, proporsi mandatory spending terhadap belanja negara cukup besar. Berdasarkan perkembangan dan proyeksi alokasi anggaran mandatory spending terhadap total anggaran belanja negara dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2022 yang disajikan dalam grafik berikut, rata-rata mandatory spending dalam kurun waktu tersebut adalah sebesar 77,9 persen terhadap belanja negara (perhitungan mandatory spending tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 menggunakan angka indikasi).

Perkembangan dan Proyeksi Mandatory Spending, 2014-2022



TANTANGAN DAN TEROBOSAN
Besarnya mandatory spending mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam ekspansi fiskal. Semakin besar mandatory spending, fleksibilitas pemerintah untuk mendanai kegiatan lain yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi terbatas. Berdasarkan hal ini, risiko fiskal yang dihadapi Pemerintah adalah keterbatasan ruang gerak fiskal untuk mengalokasikan belanja prioritas lain di luar mandatory spending. Di sisi lain, terdapat kebutuhan prioritas untuk percepatan pembangunan infrastruktur.

Tantangan tersebut mendorong Pemerintah mencari peluang untuk meningkatkan ruang fiskal, baik dari sisi pendapatan maupun belanja negara. Dari sisi pendapatan negara, beberapa hal yang dilakukan Pemerintah diantaranya menggali potensi perpajakan, mengendalikan cost recovery, serta optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sumber Daya Alam (SDA) nonmigas dan dari Kementerian Negara/Lembaga (K/L). Dari sisi belanja negara, sebagai upaya Pemerintah dalam peningkatan kualitas belanja negara, Pemerintah melakukan efisiensi belanja sehingga dengan alokasi yang terbatas dapat menjadi lebih berdaya guna. Kebijakan efisiensi belanja dalam APBN tersebut, dilakukan baik untuk alokasi belanja pada K/L maupun non-K/L. Meskipun demikian, kebijakan efisiensi belanja tersebut diarahkan untuk tidak menghambat ketercapaian prioritas pembangunan nasional.

Dalam rangka peningkatan kualitas belanja negara, Pemerintah juga melaksanakan kebijakan pengalihan program kurang produktif ke program yang lebih produktif, antara lain dengan mengurangi alokasi untuk kegiatan konsumtif seperti perjalanan dinas dan konsinyasi. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam melaksanakan penganggaran berbasis kinerja sehingga pengalokasian anggaran diharapkan dapat sesuai dengan kebutuhan dan pencapaian target.

Selain itu, dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan ruang fiskal, Pemerintah juga melakukan terobosan pengembangan skema pembiayaan kreatif dan inovatif dengan optimalisasi pemanfaatan alternatif pembiayaan proyek infrastruktur, antara lain melalui mekanisme penyediaan infrastruktur dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Dengan berbagai upaya tersebut diharapkan terjadi peningkatan kualitas belanja negara agar lebih produktif dan efektif dengan penguatan value for money untuk mendukung program prioritas termasuk pendidikan dan kesehatan.

KESIMPULAN
Terminologi mandatory spending sangat bermanfaat untuk memfokuskan langkah-langkah pemerintah pada program-program prioritas nasional. Meskipun demikian, penyempitan ruang fiskal harus diantisipasi untuk membuka kesempatan pada program-program inisiatif baru. Oleh sebab itu, terobosan-terobosan pada komponen-komponen pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran perlu dilakukan untuk membuka ruang fiskal yang lebih besar. Selain itu, pemberdayaan skema-skema pendanaan di luar APBN juga harus digencarkan untuk mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasional.

#UangKita
#BelanjaUangKita
#APBNSehat
#TaskforcePrioritasNasional
Penulis:
Ar Rizqiyatul Barokah dan Wahyu Dede Kusuma

Sumber Data:
DJA, Kementerian Keuangan

Sumber Foto:
Liputan6.com, Media Indonesia



22/05/2019 11:48:23




Liputan


PEMANDANGAN UMUM RUU APBN TA 2020 BESERTA NOTA KEUANGAN



SINERGI TINGKATKAN KUALITAS LAYANAN



PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN DAN RUU APBN 2020



WORKSHOP PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK/WBBM TAHUN 2019



DJA MENYAPA SMA N 17 MAKASSAR



PENGUMUMAN PESERTA TES ONLINE TAHAP 2 OLIMPIADE APBN 2019



DIT. EKONTIM RAIH PREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI



DATE WITH DATA: All You Need is Data



Realisasi Semester I APBN 2019: Kinerja Positif didukung kondisi Ekonomi makro yang stabil



SERI #14: BELANJA INFRASTRUKTUR
TEKNOLOGI JEMBATAN GANTUNG JUDESA



DATE WITH DATA



Realisasi Semester I APBN 2019: Kinerja Positif didukung kondisi Ekonomi makro yang stabil



BIMTEK K/L PUSAT BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN



Seri #13: Keterbukaan Informasi Mendorong Partisipasi Publik



BLC EVALUASI KINERJA ANGGARAN K/L






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Gedung Sutikno Slamet Jalan DR. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 2435 telepon 021-3868085 Whatsapp: +628118300931 email: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id
Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru




Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011