Bahan Paparan PMK Revisi 2019 dapat di-unduh di sini




TINJAUAN VALUE FOR MONEY PADA K/L BIDANG PENDIDIKAN




LATAR BELAKANG
Pengalokasian anggaran bidang pendidikan dalam APBN minimal sebesar 20 persen terhadap belanja negara telah berlangsung selama satu dekade (sejak tahun 2009), sebagaimana yang diamanatkan Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 Amandemen ke-4. Namun, reviu komprehensif terkait pembangunan pendidikan masih relatif sedikit. Perbaikan kualitas pendidikan juga harus terus dilakukan diantaranya integrasi data monitoring dan evaluasi antar kementerian, kualitas dan distribusi tenaga pendidik; ketepatan sasaran pemeberian bantuan PIP; serta pembangunan dan rehabilitasi fasilitas sarana dan prasarana pendidikan. Oleh sebab itu, penajaman peran dari institusi yang menangani bidang pendidikan perlu dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dalam rangka perbaikan kualitas belanja tersebut, salah satu langkah yang penting untuk dilakukan adalah dengan meriviu belanja K/L pendidikan (Kemendikbud, Kemenag, dan Kemenristek Dikti) melalui regulasi dan terminologi value for money. Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga pilar utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Pilar ekonomi ditinjau melalui pendekatan standar biaya keluaran. Sedangkan pilar efisiensi ditinjau melalui pendekatan sifat biaya komponen (utama-pendukung), jenis biaya komponen (operasional-non operasional) dan Inpres efisiensi belanja barang. Adapun pilar efektivitas ditinjau melalui pendekatan hubungan output strategis dan sasaran pokok pembangunan pendidikan yang tersedia pada RKAKL dan RPJMN.



TEMUAN DARI TINJAUAN VALUE FOR MONEY
Dari tinjauan yang dilakukan pada belanja K/L pendidikan (Kemendikbud, Kemenag, dan Kemenristek Dikti) melalui regulasi dan terminologi value for money, gambaran yang diperoleh adalah:
  1. Dari sisi regulasi, pemekaran Kemendikbud telah dilakukan dengan pembentukan Kemenristek Dikti di tahun 2015 dalam rangka peningkatan kualitas anggaran pendidikan. Selain itu, Pengalihan BOS Kemendikbud ke Pemerintah daerah juga telah dilakukan. Konsekuensi dari kebijakan tersebut adalah adanya aturan lintas organisasi untuk mengatur pelaksanaan output strategis.
  2. Dari sisi pilar ekonomi, temuan dari standar biaya menunjukan bahwa kementerian di bidang pendidikan hampir semua belum memiliki SBK. Selain itu, Proses penyusunan SBK tidak/belum melibatkan APIP K/L. Faktor utama yang menjadi penyebab standar biaya keluaran belum dapat diterapkan antara lain adalah karena standar biaya tersebut belum menjanjikan kemudahan dan menimbulkan risiko sebagai objek audit dalam proses kerja penganggaran, dan menyebabkan kekakuan bagi pengguna anggaran.
  3. Dari sisi pilar efisiensi, data sifat dan jenis biaya hanya tersedia untuk pagu alokasi sedangkan realisasi tidak tersedia. Pergerakan sifat dan jenis biaya dari tahun ke tahun tidak menunjukan pola tertentu. Adapun proporsi sifat (utama-pendukung) dan jenis (operasional-non operasional) biaya belum menggambarkan efisiensi. Proporsi sangat tergantung dengan karakteristik masing-masing K/L. Adanya kebutuhan untuk melihat detail kertas kerja untuk mengukur efisiensi. Dari sisi efisiensi belanja barang, beberapa komponen belanja barang terbesar yang bisa ditelaah untuk efisiensi diantaranya adalah belanja barang non operasional, perjalanan dinas, dan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat dan Pemda.
  4. Dari sisi pilar efektivitas, data output strategis dan sasaran pokok pembangunan pendidikan tersedia dari RKAKL dan RPJMN. Meskipun demikian, pengukuran efektivitas sulit dilakukan karena informasi output dan outcome secara keseluruhan belum mencerminkan kualitas belanja pendidikan. Selain itu, belum ada dokumen resmi yang menjelaskan interkoneksi antara alokasi anggaran, output dan sasaran pokok pembangunan pendidikan.


REKOMENDASI
Berdasarkan temuan di atas, beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti berdasarkan hasil diskusi dengan stakeholders terkait, yaitu:
  1. Dari sisi regulasi, evaluasi dampak pemekaran K/L perlu dilakukan dalam mewujudkan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, perlu pengkajian dampak pengalihan output strategis ke daerah dan mengetahui bagaimana proses koordinasinya agar terjadi sinergi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Adapun terkait output strategis, perlu perumusan grand design untuk meminimalisir perubahan regulasi dan petunjuk teknis untuk output strategis pendidikan setiap tahunnya seperti BOS dan PIP.
  2. Dari sisi pilar ekonomi, akselerasi penerapan SBK dilakukan dengan pendekatan struktural dan kultural. Pendekatan struktural dilakukan dengan penguatan regulasi yang bersifat mengikat (binding). Tidak hanya sebatas kewajiban, pendekatan ini juga harus diikuti mekanisme insentif berupa reward dan punishment sehingga mampu mewujudkan terciptanya informasi dan evaluasi kinerja yang valid dan terukur untuk setiap K/L. Pendekatan kultural dilakukan untuk menciptakan harmonisasi mekanisme kerja dengan pengguna anggaran dalam kerangka “let’s manager manage”. Penerapan SBK diharapkan dapat menguatkan budaya organisasi yang akuntabel, sehingga menciptakan kemudahan, keleluasaan, dan peningkatan produktivitas kerja.
  3. Dari sisi pilar efisiensi, upaya-upaya pembatasan untuk belanja yang bersifat pendukung seperti rapat, perjalanan dinas, konsinyering, dan honor tim, perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Belanja modal seperti peralatan mesin (pembelian komputer), kendaraan bermotor, dan pembangunan gedung baru aparatur perlu diatur agar memenuhi azas kepatutan serta memperhatikan aspek kenyamanan dalam bekerja dan memberikan layanan kepada masyarakat.
  4. Dari sisi pilar efektivitas, perlu ada upaya yang dilakukan agar efektivitas anggaran pendidikan dapat diukur, diantaranya: penyempurnaan arsitektur informasi perencanaan dan penganggaran serta pengaturan outcome tematik yang dicapai secara kolaboratif dengan stakeholder terkait serta penataan input, output dan outcome yang realistis, strategis dan konstektual.


Download: Reviu Belanja K/L Bidang Pendidikan



#UangKita
#BelanjaUangKita
#APBNSehat
#TaskforcePrioritasNasional
#Pendidikan
#ValueforMoney
Penulis:
Wahyu Dede Kusuma

Sumber Data:
DJA, Kementerian Keuangan

Sumber Foto:
Kompasiana.com



28/05/2019 10:46:27




Liputan


DATE WITH DATA



Realisasi Semester I APBN 2019: Kinerja Positif didukung kondisi Ekonomi makro yang stabil



BIMTEK K/L PUSAT BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN



Seri #13: Keterbukaan Informasi Mendorong Partisipasi Publik



BLC EVALUASI KINERJA ANGGARAN K/L



SISTEM MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TERPADU KEMENTERIAN KEUANGAN



SERI #12: BELANJA KESEHATAN
NEGARA HADIR BAGI MASA DEPAN BANGSA



OLIMPIADE APBN 2019, GENERASI MUDA PEDULI #UangKita



Seri #11: Membangun Infrastruktur dengan Inovasi Pengolahan Limbah Plastik



SERI #10: BELANJA INDUSTRI 4.0
IMPLEMENTASI MAKING INDONESIA 4.0



KAVELING ANGGARAN AMANAT UNDANG-UNDANG



SERI #9: BELANJA PENDIDIKAN
NEGARA HADIR MENCERDASKAN ANAK NEGERI



TRAINING OF TRAINER PENGELOLAAN PNBP SDA NON MIGAS



BLC STANDAR BIAYA UNTUK MENDUKUNG EFIKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGANGGARAN



SERI #8: BELANJA PERUBAHAN IKLIM
PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (KARHUTLA)






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Gedung Sutikno Slamet Jalan DR. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 2435 telepon 021-3868085 Whatsapp: +628118300931 email: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id
Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru




Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011