Pengumuman : Implementasi Aplikasi SAKTI Web dalam proses Revisi DIPA TA 2020 dapat di-unduh di sini




DATE WITH DATA: All You Need is Data






Bertempat di Gedung G Politeknik Keuangan Negara STAN, pada tanggal 17 Juli 2019 telah diselenggarakan seminar “Date with Data”. Acara yang digawangi oleh Direktorat Penyusunan APBN tersebut dihadiri oleh kurang lebih 400 orang, terdiri dari mahasiswa dan dosen STAN serta pegawai DJA. Acara dimulai pukul 07.30 WIB diawali dengan presentasi masing-masing eselon II DJA pada masing-masing mini booth yang telah disediakan. Masing-masing eselon II DJA mempresentasikan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan bagi publik. Kegiatan tersebut berangkat dari bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik serta salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Setelah mengunjungi masing-masing mini booth seluruh eselon II DJA, para peserta seminar Date with Data mendengarkan presentasi narasumber I dari Jakarta Smart City oleh Bapak Octo Alexandro. Jakarta Smart City dibangun berawal dari kebutuhan menanggapi keluhan atau aspirasi masyarakat dengan lebih sistemik dan responsif. Untuk menjawab tantangan tersebut, peranan data menjadi sangat penting dalam pengambilan kebijakan yang lebih baik dan lebih cepat. Menciptakan smart city bukan semata tentang penggunaan teknologi yang canggih, akan tetapi pemanfaatan dan pengolahan data yang optimal akan menjawab permasalahan yang ada sedangkan teknologi hanya merupakan tools pendamping bagi tercapainya keputusan yang bijak dan cepat. Provinsi DKI Jakarta juga telah menerapkan keterbukaan data yang dapat diakses pada open data Jakarta dan website APBD Jakarta yang meliputi tahap perencanaan keuangan dan penganggaran daerah. Live dashboard yang menghubungkan kegiatan prioritas daerah yang dapat dilihat oleh Gubernur, Tim Gubernur dan SKPD merupakan contoh pemanfaatan data dan teknologi.


Narasumber berikutnya, Bapak Anggit Prasidha dari Kantor Staf Presiden. Beliau menyampaikan paparan terkait terbitnya Perpres No 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Latar belakang Perpres karena adanya kebutuhan data untuk pembangunan yang belum terorganisir dengan baik. Untuk memperbaiki hal tersebut, strategi perbaikan tata kelola data akan dilakukan melalui penataan regulasi dan kelembagaan, standarisasi dan sinkronisasi data serta memastikan interoperabilitas data lintas K/L dan daerah serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Sedangkan strategi rilis dan pemanfaatan data terbuka dilakukan melalui publikasi data dalam format terbuka, pengembangan portal Satu Data Indonesia, mendorong pemanfaatan data Pemerintah dan mengagendakan sinergi keterbukaan informasi publik. Prinsip-prinsip satu data Indonesia agar data yang dihasilkan berkualitas, yaitu: (1) Satu satandar data, maksudnya data-data yang dihasilkan harus punya metodologi yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan dan asumsi; (2) Satu Metadata Baku, maksudnya data yang dihasilkan harus mempunyai informasi terstruktur yang berfungsi menjelaskan isi dan sumber data sehingga mudah untuk ditemukan, digunakan atau dikelola kembali ; (3) Interoperabilitas, maksudnya data yang dihasilkan harus memiliki kemampuan untuk dipertukarkan atau dibagipakaikan antarsistem yang saling berinteraksi; (4) Referensi Data, maksudnya data yang dihasilkan harus menggunakan kode referensi dan data induk yang tersedia di Portal Satu Data. Setelah data tersebut dihasilkan, data tersebut harus dipublikasikan dalam format data terbuka. Artinya, data dapat digunakan secara bebas, dimanfaatkan dan didistribusikan kembali oleh siapapun, dengan memperhatikan aspek legal yaitu: ketentuan bahwa data yang dirilis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bebas biaya, dan berlisensi terbuka. Dari sisi aspek teknis, data yang dihasilkan dalam format harus mudah dibagipakaikan, dapat digunakan kembali (reusable) dan mudah dibaca mesin (machine-readable).

Pada akhir acara diadakan lomba Data Rally dimana para peserta diberikan beberapa pertanyaan dan harus mencari jawaban diantara booth-booth yang tersedia. Acara disambut antusias, dikemas interaktif dan mendapat respon banyak sekali pertanyaan kritis dari para peserta yang memenuhi gedung seminar. (dahl)


30/07/2019 10:42:45




Liputan


KAK: KELAS APBN KITA



PENGUATAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN STIMULUS EKONOMI HADAPI COVID-19.



PERPPU KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN



TANGGAP COVID-19 UNTUK PEGAWAI DAN STAKEHOLDER DITJEN ANGGARAN



FGD UJI PUBLIK RPP PNBP



SINERGI LEBIH BAIK, TINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN PENGANGGARAN



PENINGKATAN PEMAHAMAN PENGANGGARAN MELALUI SOSIALISASI KEBIJAKAN TERKINI



SOSIALISASI GRATIFIKASI DAN APLIKASI WISE



MUTASI DAN PROMOSI PEGAWAI DALAM RANGKA PENYEGARAN DAN PENGOTIMALAN SDM DJA



FGD UJI PUBLIK RPP TENTANG PENGELOLAAN PNBP DAN RPP TENTANG PENETAPAN TARIF PNBP



KUNJUNGAN MAHASISWA UNPAS: KEBIJAKAN APBN 2020



REDESAIN PENGANGGARAN, LANGKAH AWAL PERBAIKAN PERENCANAAN ANGGARAN



LANGKAH PEMERINTAH HADAPI PERLAMBATAN EKONOMI GLOBAL



PENANDATANGANAN KK, PIAGAM RISIKO, DAN KOMITMEN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TA 2020



PEREKONOMIAN INDONESIA YANG POSITIF DI TENGAH PERLAMBATAN EKONOMI GLOBAL






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Gedung Sutikno Slamet Jalan DR. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 2435 telepon 021-3868085 Whatsapp: +628118300931 email: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id
Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru




Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011