Pengumuman : Implementasi Aplikasi SAKTI Web dalam proses Revisi DIPA TA 2020 dapat di-unduh di sini




DIT. EKONTIM RAIH PREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI






Pada tahun 2019, Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman dipilih mewakili DJA sebagai unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM). Pemilihan unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, diantaranya: (i) Dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik; (ii) Mengelola sumber daya yang cukup besar, serta (iii) Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut.

Upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) Tahun 2019 pada Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman yang digalakkan sejak Januari membuahkan hasil yang diharapkan. Berdasarkan hasil penilaian akhir, Inspektorat Jenderal selaku Tim Penilai Kementerian memberikan nilai 96,53 dan menyatakan Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman memenuhi syarat untuk diberikan predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

Bekerja sama dengan Sekretariat DJA, proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. Dari enam komponen pengungkit yang dinilai, empat komponen berhasil meraih nilai sempurna 100%. Selain memperoleh nilai tinggi pada komponen pengungkit, Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman juga berhasil melampaui batas minimal penilaian untuk komponen hasil, yaitu memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan minimal 3,5.

Selanjutnya, Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman akan mengikuti tahap penilaian selanjutnya yaitu Reviu oleh Tim Penilai Nasional yang terdiri dari unsur Kementerian PAN dan RB, KPK, dan ORI yang meliputi:


Unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) merupakan outcome dari upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkrit di dalam lingkup Zona Integritas. Pengembangan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) secara bertahap sejalan dengan konsep Island of Integrity. Diharapkan, upaya ini akan menjadi bagian dari upaya yang dapat meningkatkan nilai IPK Indonesia. Untuk itu, diperlukan upaya dan pendekatan yang proaktif dalam rangka memperlihatkan kepada dunia internasional, bahwa upaya pencegahan korupsi di Indonesia dilakukan secara kontinu dan komprehensif. (fss)


31/07/2019 15:37:29




Liputan


PEREKONOMIAN INDONESIA YANG POSITIF DI TENGAH PERLAMBATAN EKONOMI GLOBAL



DIT. ABID EKONTIM RAIH PREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)



MENGENAL ANALIS ANGGARAN



PAJAK DAN BUKAN PAJAK: SERUPA TAPI TAK SAMA



LAPORAN SEMESTER PROGRAM PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING 2019



PENYERAHAN DIPA TA 2020



IBF : MERANCANG KEBIJAKAN PENERIMAAN NEGARA SEKTOR PELABUHAN



Budget Goes To Campus : Medan



PENGUMUMAN PESERTA LOLOS SELEKSI JFAA KL



Focus Group Discussion : Pasar Uang dan Pasar Modal



FINAL OLIMPIADE APBN



BIMTEK BA BUN 2019 - EVALUASI KINERJA ANGGARAN KL



MONEV ON-SITE TAHUN 2019



BIMBINGAN TEKNIS PMK 2019 - LOMBOK



BIMBINGAN TEKNIS BA BUN 2019






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Gedung Sutikno Slamet Jalan DR. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 2435 telepon 021-3868085 Whatsapp: +628118300931 email: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id
Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru




Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011