UU No. 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dapat di-unduh di sini




JAWABAN PEMERINTAH ATAS PEMANDANGAN UMUM RAPBN 2020






Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 27 Agustus 2019.

Dalam pidatonya dihadapan anggota DPR RI, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa APBN dengan fungsinya untuk alokasi, distribusi, dan stabilisasi adalah instrumen penting dalam mengelola perekonomian. APBN digunakan untuk mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan daya saing, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, serta membuka lapangan kerja yang lebih luas dan berkualitas. Dengan potensi sumber daya yang dimiliki saat ini dan di masa mendatang, Indonesia bertekad hendak menjadi negara yang terus menjaga kedaulatan, maju, adil, dan makmur, serta menjadi salah satu kekuatan ekonomi besar di dunia sesuai dengan Visi Indonesia maju dalam jangka panjang yang harus direncanakan dan diwujudkan secara konsisten.

Dengan modal sosial, ekonomi, dan sumber daya manusia, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi negara maju dan unggul ke depan. Berbagai program pembangunan kita siapkan untuk memastikan termanfaatkannya bonus demografi. Kita bangun generasi bertalenta, yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta menjunjung tinggi integritas. Dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, Indonesia dapat segera mewujudkan visinya menjadi negara maju. Tahun 2020 akan menjadi titik tumpu untuk mengkonsolidasikan dan mempercepat perwujudan Indonesia maju ke depan. RAPBN tahun 2020 didesain untuk tetap sehat, mendorong keadilan dan kemandirian untuk mampu menjaga momentum pembangunan dengan 4 tetap waspada terhadap gejolak global. Stabilitas dan momentum perekonomian nasional harus terus dijaga untuk menghindari opportunity loss dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan berbagai kebijakan fiskal yang adaptif dan realistis. Kebijakan fiskal tahun 2020 diharapkan menjadi landasan untuk pembangun kualitas SDM Indonesia yang unggul dan maju ke depan, yang adaptif dengan kemajuan teknologi. Selain itu, strategi kebijakan fiskal juga ditujukan untuk: (1) meningkatkan investasi dan ekspor melalui peningkatan daya saing dan produktivitas, (2) mengakselerasi pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung transformasi ekonomi di seluruh pelosok nusantara, (3) penguatan perlindungan sosial, (4) memperkuat birokrasi yang melayani dan berintegritas, serta (5) semakin meningkatkan kualitas desentralisasi fiskal untuk mengakselerasi pembangunan di daerah.

Klik untuk mengunduh:
  1. Pidato Menteri Keuangan tentang Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum RAPBN 2020
  2. Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum RAPBN 2020


27/08/2019 15:56:56




Liputan


PENYERAHAN DIPA TA 2020



IBF : MERANCANG KEBIJAKAN PENERIMAAN NEGARA SEKTOR PELABUHAN



Budget Goes To Campus : Medan



PENGUMUMAN PESERTA LOLOS SELEKSI JFAA KL



Focus Group Discussion : Pasar Uang dan Pasar Modal



FINAL OLIMPIADE APBN



BIMTEK BA BUN 2019 - EVALUASI KINERJA ANGGARAN KL



MONEV ON-SITE TAHUN 2019



BIMBINGAN TEKNIS PMK 2019 - LOMBOK



BIMBINGAN TEKNIS BA BUN 2019



PENGUMUMAN PESERTA YANG BERHAK MENGIKUTI TAHAP FINAL REGIONAL



PEMANDANGAN UMUM RUU APBN TA 2020 BESERTA NOTA KEUANGAN



SINERGI TINGKATKAN KUALITAS LAYANAN



PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN DAN RUU APBN 2020



WORKSHOP PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK/WBBM TAHUN 2019






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Gedung Sutikno Slamet Jalan DR. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 2435 telepon 021-3868085 Whatsapp: +628118300931 email: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id
Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru




Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011