Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) pada hari Rabu (18/9) menyelenggarakan acara Bimbingan Teknis Penganggaran kepada satker daerah bekerjasama dengan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Acara yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Aruna Senggigi Kabupaten Lombok Barat ini mengambil tema “Sinergi Evaluasi Kinerja Anggaran dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dalam meningkatkan Kualitas Penganggaran” dengan menghadirkan satker daerah maupun satker vertikal mitra kerja Direktorat Jenderal Anggaran lingkup wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan sekitarnya.

Dalam sambutannya, Purwanto, Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyampaikan bahwa salah satu fokus penyelenggaraan acara ini adalah untuk menjaring komunikasi dan edukasi yang maksimal kepada satker mitra kerja DJA. Acara bimtek penganggaran ini juga dapat terselenggara dengan baik berkat sinergi yang erat antara Direktorat Jenderal Anggaran dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

NTB adalah wilayah yang strategis. Dengan adanya rencana penyelenggaraan motogp pada tahun 2021, sejumlah persyaratan diperlukan seperti rumah sakit internasional, hotel berstandar internasional, dan tak lupa kualitas SDM-nya. Maka, Kementerian Keuangan terus fokus meningkatkan kualitas penganggaran untuk mensupport hal ini.

"Sampai bulan September ini, kita melihat penyerapan belum sampai 60%, ini seperti tradisi di akhir tahun kita ngebut nanti. Jadi saya ingatkan lebih baik disiapkan dari sekarang saja. Kemudian progres revisi masih ada, dan saya sampaikan bahwa batas terakhir 30 Oktober, silakan dilakukan, jangan sampai terlambat." ungkap Purwanto.

Terkait usulan K/L untuk tambahan pagu, Purwanto menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini untuk tahun 2019 tidak ada APBN-P. "Jadi mohon maksimalkan dahulu revisi anggaran dari optimalisasi. Kalau belum bisa menutupi silakan diusulkan ke kita, mungkin kita bisa proses dr BA BUN", ujar Purwanto.

Dalam penutup sambutannya, Direktur Pembangunan Manusia dan Pebudayaan menyampaikan bahwa jika ekonomi membaik, tumbuh setiap tahun, maka belanja negara juga akan mengikuti. Oleh karena itu setiap pengelola anggaran harus terus melakukan efisiensi dan meningkatkan cara dalam melakukan realisasi anggaran. Output yang dituju adalah bagaimana kualitas belanja menjadi efisien, efektif, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Materi dilanjutkan dengan pemberian materi terkait Evaluasi Kinerja Anggaran K/L dari Langgeng Suwito, Kepala Subdirektorat Evaluasi Kinerja Penganggaran, serta materi terkait Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dari Syarwan, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.(and)

Klik untuk mengunduh:
Bimbingan Teknis DJA Lombok