UU No. 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dapat di-unduh di sini




MONEV ON-SITE TAHUN 2019






Dalam rangka mewujudkan value for money atas penggunaan anggaran belanja K/L. Direktorat Jenderal Anggaran melakukan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran reguler dan non-reguler sebagaimana dituangkan dalam PMK Nomor 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran K/L dan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-1/AG/2018 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran.

Evaluasi Kinerja Anggaran dilaksanakan untuk menghasilkan rekomendasi dalam rangka peningkatan capaian kinerja atas penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Salah satu upaya Direktorat Jenderal Anggaran dalam rangka pelaksanaan evaluasi tersebut yaitu melalui Evaluasi Kinerja Anggaran Non-Reguler yang dilakukan secara mendalam untuk objek/tema kinerja anggaran yang bersifat spesifik dengan cara kunjungan ke lapangan/obyek yang selanjutnya disebut monev on-site.

Monev on-site TA 2019 dilakukan atas beberapa tema yang ditentukan DJA dengan mempertimbangkan current issues, hasil evaluasi/kajian sebelumnya, dan keterkaitan dengan program prioritas pembangunan nasional. Pelaksanaan monev on-site bertujuan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program strategis pemerintah yang didanai dari APBN. Pada tahun 2019, Direktorat Jenderal Anggaran menetapkan tiga tema yang akan dilaksanakan monev onsite yakni:
  1. Evaluasi Kinerja Tol Laut
  2. Intervensi Pencegahan Stunting
  3. Efektivitas Penganggaran terkait Penyelesaian Kasus Tindak Pidana

Penentuan tema memberikan batasan yang jelas sehingga diharapkan tujuan monev on-site dapat dicapai secara optimal.

Monev on-site akan dilaksanakan mulai bulan Juli sampai Oktober 2019, dengan monitoring diharapkan dapat mengidentifikasi hambatan dan kendala pelaksanaan kegiatan di tahun berjalan, dan dapat menentukan langkah penyelesaiannya sehingga capaian kinerja kementerian negara/lembaga lebih optimal. Hasil dari monev on-site ini diharapkan diperoleh rekomendasi yang akan digunakan , antara lain untuk:
  1. Memperbaiki program dan kegiatan di masa yang akan datang
  2. Meninjau kembali dan memperbaiki program dan kegiatan dengan memilih dan menggunakan metode serta pengembangannya, agar diperoleh cara kerja yang lebih efektif dan efisien.
  3. Agar diperoleh diagnosis faktor-faktor yang menjadi kendala
  4. Dasar pengambilan keputusan dan kebijakan lebih lanjut dari program dan kegiatan yang dilaksanakan
  5. Sebagai dasar untuk menghentikan program apabila tidak bermanfaat atau tidak terlaksana sebagaimana yang diharapkan
  6. Sebagai dasar untuk merevisi program atau kegiatan
  7. Sebagai dasar untuk melaksanakan program atau kegiatan


20/09/2019 19:06:17




Liputan


MENGENAL ANALIS ANGGARAN



PAJAK DAN BUKAN PAJAK: SERUPA TAPI TAK SAMA



LAPORAN SEMESTER PROGRAM PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING 2019



PENYERAHAN DIPA TA 2020



IBF : MERANCANG KEBIJAKAN PENERIMAAN NEGARA SEKTOR PELABUHAN



Budget Goes To Campus : Medan



PENGUMUMAN PESERTA LOLOS SELEKSI JFAA KL



Focus Group Discussion : Pasar Uang dan Pasar Modal



FINAL OLIMPIADE APBN



BIMTEK BA BUN 2019 - EVALUASI KINERJA ANGGARAN KL



BIMBINGAN TEKNIS PMK 2019 - LOMBOK



BIMBINGAN TEKNIS BA BUN 2019



PENGUMUMAN PESERTA YANG BERHAK MENGIKUTI TAHAP FINAL REGIONAL



JAWABAN PEMERINTAH ATAS PEMANDANGAN UMUM RAPBN 2020



PEMANDANGAN UMUM RUU APBN TA 2020 BESERTA NOTA KEUANGAN






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Gedung Sutikno Slamet Jalan DR. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 2435 telepon 021-3868085 Whatsapp: +628118300931 email: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id
Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru




Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011