UU No. 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dapat di-unduh di sini




PENYERAHAN DIPA TA 2020






Pada tanggal 18 Oktober 2019, Rancangan Undang-Undang APBN Tahun 2020 telah resmi diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN Tahun Anggaran 2020. Tahun 2020 menjadi tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sekaligus merupakan momentum awal bagi bangsa Indonesia yang akan memulai tahapan pembangunan dalam mewujudkan visi jangka panjang Indonesia untuk menjadi negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur. Pada tahap pertama menuju visi jangka panjang Indonesia, prioritas pembangunan akan diarahkan untuk memperkuat pondasi daya saing sebagai pijakan bagi pelaksanaan pembangunan pada tahap selanjutnya yaitu periode transisi dalam memperkokoh daya saing, sebelum menuju fase negara maju pada periode tahun 2036- 2045. Oleh karena itu, dukungan kebijakan fiskal perlu dirancang secara tepat agar upaya peningkatan daya saing dapat berjalan efektif.

Melalui APBN Tahun 2020 yang telah ditetapkan oleh DPR RI pada Rapat Paripurna tanggal 24 September 2019, kebijakan fiskal akan diarahkan untuk mendukung akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia. Berbagai kebijakan di bidang pendidikan dan kesehatan akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar siap berkompetisi dan beradaptasi dengan kemajuan industri dan teknologi. Di sisi lain, Pemerintah akan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang semakin merata, mengalokasikan sumber daya ekonomi dengan lebih efisien dan efektif, serta mendorong birokrasi yang efektif, melayani, dan bebas korupsi.

Selanjutnya, dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat agar dapat mengawal setiap rupiah yang ada di dalam APBN, sudah semestinya publik mendapatkan informasi yang jelas dan mudah dimengerti atas berbagai kebijakan yang akan dijalankan Pemerintah melalui APBN. Dengan demikian, rasa memiliki yang tinggi terhadap APBN akan tertanam pada masyarakat sehingga menjadi bagian dari Pemerintah dalam mengawasi setiap rupiah yang dibelanjakan, sehingga dapat dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh seluruh rakyat Indonesia.

Pada akhirnya, sebagai salah satu upaya Pemerintah dalam mewujudkan APBN yang kredibel, transparan dan akuntabel, kami berharap dokumen ini dapat menjadi sumber yang valid dan terpercaya dalam memberikan pengetahuan serta pemahaman mengenai APBN tahun 2020 kepada masyarakat. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun serta kepada berbagai pihak yang telah memberikan masukan baik secara langsung maupun tidak langsung hingga dokumen APBN 2020 ini dapat diterbitkan.




klik untuk mengunduh:
  1. Buku I UU No. 20 Tahun 2019 Tentang APBN 2020
  2. Buku II Nota Keuangan Beserta APBN TA 2020
  3. Informasi APBN 2020


14/11/2019 11:43:51




Liputan


DIT. ABID EKONTIM RAIH PREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)



MENGENAL ANALIS ANGGARAN



PAJAK DAN BUKAN PAJAK: SERUPA TAPI TAK SAMA



LAPORAN SEMESTER PROGRAM PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING 2019



IBF : MERANCANG KEBIJAKAN PENERIMAAN NEGARA SEKTOR PELABUHAN



Budget Goes To Campus : Medan



PENGUMUMAN PESERTA LOLOS SELEKSI JFAA KL



Focus Group Discussion : Pasar Uang dan Pasar Modal



FINAL OLIMPIADE APBN



BIMTEK BA BUN 2019 - EVALUASI KINERJA ANGGARAN KL



MONEV ON-SITE TAHUN 2019



BIMBINGAN TEKNIS PMK 2019 - LOMBOK



BIMBINGAN TEKNIS BA BUN 2019



PENGUMUMAN PESERTA YANG BERHAK MENGIKUTI TAHAP FINAL REGIONAL



JAWABAN PEMERINTAH ATAS PEMANDANGAN UMUM RAPBN 2020






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Gedung Sutikno Slamet Jalan DR. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 2435 telepon 021-3868085 Whatsapp: +628118300931 email: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id
Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru




Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011