UU No. 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dapat di-unduh di sini




MENGENAL ANALIS ANGGARAN






Arahan Presiden Joko Widodo untuk menyederhanakan birokrasi dengan memperbanyak jabatan fungsional banyak menimbulkan pro dan kontra di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Terlepas dari pro dan kontra tersebut, Ditjen Anggaran (DJA) telah dan terus melakukan proses inpassing dan alih jabatan pelaksana dan jabatan struktural menjadi Jabatan Fungsional Analis Anggaran (JFAA). Terhitung mulai tanggal 31 Oktorber 2018, DJA telah memiliki 109 Pejabat Fungsional Analis Anggaran dari mulai level Ahli Pertama sampai dengan Ahli Madya (grafik 1).



Di tahun 2019, proses inpassing JFAA kembali dilaksanakan baik di internal DJA (grafik 2) dan diikuti oleh 21 Kementerian Negara/Lembaga (K/L) (tabel 1).





Antusiasme yang tinggi terhadap JFAA ini hendaknya diikuti dengan pemahaman yang cukup pula terhadap tugas dan fungsi seorang Analis Anggaran. Dengan demikian, mengenal Analis Anggaran merupakan keniscayaan awal yang harus dimiliki, baik dari perspektif aturan yang berlaku, implementasinya maupun dari praktek terbaik analis anggaran itu sendiri. Lebih jauh lagi juga perlu dipahami peran strategis Analis Anggaran dan DJA selaku instansi pembinanya terhadap pengembangan sistem penganggaran di Indonesia.

Mengapa Anggaran Perlu Dianalisis?


Dari sisi bahasa, anggaran berasal dari bahasa Inggris “budget” yang merupakan serapan dari bahasa Perancis “bouge/bougette” yang dimaknai sebagai sebuah tas kecil tempat Menteri Keuangan menyimpan surat-surat anggaran. Sementara, dalam bahasa Belanda kuno, anggaran merupakan sebuah kata kerja dengan sebutan “begrooting (groten)” yang berarti memperkirakan.

Sehingga, secara etimologi, anggaran dapat digambarkan sebagai kegiatan untuk memperkirakan kebutuhan-kebutuhan belanja dengan sumber yang terbatas (kecil). Pengertian ini menjelaskan bahwa anggaran perlu disusun karena adanya “kekhawatiran” terhadap kecukupan dana, baik dana yang akan dibelanjakan maupun dana saat telah dibelanjakan.

Kekhawatiran akan kecukupan inilah yang mendorong penyusunan anggaran perlu dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan berbagai aspek, baik di masa lalu, masa kini dan masa depan. Strategisnya peran anggaran tersebut menegaskan pentingnya analisis anggaran sebagai instrumen dalam penyusunan anggaran yang dapat menjawab ketiga aspek di atas.

Analisis anggaran berguna untuk melihat apakah dana yang dibelanjakan telah sejalan dengan prioritas dan komitmen pemerintah. Hal ini juga sebagai alat menguji kinerja, kapasitas dan intensi pemerintah sepanjang waktu berjalan. Analisis anggaran sebagai alat perencanaan berguna untuk melihat apakah belanja yang telah dilakukan dapat berkelanjutan, mengestimasi hasil dari kegiatan penganggaran sekaligus sebagai alat menilai proposal anggaran. Sebagai alat pembelajaran dan pengembangan, analisis anggaran berguna untuk melihat bagaimana uang dibelanjakan dapat memenuhi kebutuhan publik. Analisis anggaran juga harus mampu memberikan alternatif-alternatif belanja yang lebih baik dan ide-ide baru di sistem penganggaran yang dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan.

Implementasi Tugas Analis Anggaran di DJA


Berdasarkan regulasi yang ada, Analis Anggaran adalah PNS yang diberikan tugas dan tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, Analis Anggaran memiliki 2 komponen kegiatan, yaitu Kegiatan Unsur Utama (Sub Unsur Pendidikan dan Sub Unsur Analisis Di Bidang Penganggaran dalam Pengelolaan APBN) dan Kegiatan Unsur Penunjang.

Kegiatan Sub Unsur Analisis Di Bidang Penganggaran dalam Pengelolaan APBN diuraikan dalam bentuk butir-butir kegiatan sesuai dengan rumpun-rumpun dimana analis anggaran bersangkutan ditugaskan. Meskipun butir-butir kegiatan tersebut berbeda untuk setiap jenjang Analis Anggaran, tapi secara umum kegiatan analisis tersebut meliputi kegiatan penyiapan bahan/data, pembuatan analisis dan pembuatan rekomendasi. Hasil kerja dari kegiatan-kegiatan tersebut dituangkan dalam bentuk laporan hasil analisis.

Secara struktur organisasi, Analis Anggaran di DJA masih melekat pada struktur dimana Analis Anggaran bersangkutan ditugaskan. Analis Anggaran Ahli Pertama dan Ahli Muda berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pengawas, sedangkan Analis Anggaran Ahli Madya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator.

Peletakan posisi para Analis Anggaran dengan pendekatan struktur ini mengamputasi sifat fungsional yang dimiliki oleh para analis. Meski hasil evaluasi implementasi JFAA menunjukkan pelaksanaan tugas-tugas JFAA telah dapat dilaksanakan dengan baik, namun sejatinya fungsi dan peran analis dari para Analis Anggaran sangat minim. Hal ini dikarenakan, pada tingkat Ahli Pertama dan Ahli Muda masih mengerjakan tugas-tugas administratif seorang pelaksana. Sementara pada tingkat Ahli Madya, posisi struktur yang berada di bawah Pejabat Administrator menimbulkan “kegamangan” dalam pendelegasian tugas kepada para Ahli Madya. Hal tersebut juga dipicu oleh butir-butir kegiatan yang sepenuhnya mengadopsi kegiatan-kegiatan pejabat struktural sehingga kegiatan utama tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan. Mengingat Analis Anggaran adalah jabatan fungsional yang baru, evaluasi dan pengembangan perlu terus dilakukan untuk memperoleh bentuk terbaik penerapannya, khususnya reformasi budaya organisasi yang bersifat struktural dan administratif-hierarkis menjadi budaya analitis dan rekomendasi.

Peran Strategis Analis Anggaran


Dari praktek terbaik yang ada, Analis Anggaran adalah sebuah profesi yang independen dengan remunerasi tinggi. Oleh karena itu, seorang Analis Anggaran dituntut untuk mampu melihat secara detil dan menyeluruh dari suatu proposal anggaran. Seorang Analis Anggaran bertugas menyediakan hasil analisis dan informasi-informasi yang kredibel dan berkontribusi dalam pembahasan anggaran. Peran strategis Analis Anggaran ini perlu dimanfaatkan secara optimal oleh DJA sebagai instansi pembina JFAA. Analis Anggaran yang tersebar di berbagai K/L harus diposisikan sebagai mitra bagi Analis Anggaran DJA. Kemitraan antara Analis Anggaran K/L dan Analis Anggaran DJA diwadahi dalam sebuah forum yang bertujuan untuk menguji hasil analisis dari pihak K/L maupun dari pihak DJA. Untuk itu, Analis Anggaran harus memiliki kemampuan dasar yang sama. Analis Anggaran harus benar-benar memahami hasil yang diharapkan dari analisis anggaran. Selain itu juga harus memiliki pengetahuan yang baik mengenai siklus penganggaran dan para pembuat kebijakan terkait. Kemampuan dasar yang sangat penting adalah kemampuan analisis dasar dan metodologi serta pemahaman tentang sifat-sifat biaya.

Sebagai Instansi Pembina, selain pembinaan administrarif DJA harus mampu melakukan pembinaan substansi penganggaran dan arah kebijakan penganggaran yang sangat dinamis. Analis Anggaran DJA harus diperankan sebagai mitra diskusi Analis Anggaran K/L sekaligus “ujung tombak” pembinaan Analis Anggaran K/L. Analis Anggaran DJA harus mampu menjadi “installer” sistem penganggaran ke semua K/L mitra DJA. Melalui kedua peran tersebut dan pengembangan kompetensi yang tepat secara rutin dan berkala, maka peningkatan kualitas belanja (spending better) dan penerapan anggaran berbasis kinerja dapat diwujudkan dalam kurun waktu 3-5 tahun. Dan, pada titik inilah peran APBN sebagai alat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dapat dinikmati secara berkeadilan dan berkesinambungan. (ihk)


27/11/2019 10:08:26




Liputan


DIT. ABID EKONTIM RAIH PREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)



PAJAK DAN BUKAN PAJAK: SERUPA TAPI TAK SAMA



LAPORAN SEMESTER PROGRAM PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING 2019



PENYERAHAN DIPA TA 2020



IBF : MERANCANG KEBIJAKAN PENERIMAAN NEGARA SEKTOR PELABUHAN



Budget Goes To Campus : Medan



PENGUMUMAN PESERTA LOLOS SELEKSI JFAA KL



Focus Group Discussion : Pasar Uang dan Pasar Modal



FINAL OLIMPIADE APBN



BIMTEK BA BUN 2019 - EVALUASI KINERJA ANGGARAN KL



MONEV ON-SITE TAHUN 2019



BIMBINGAN TEKNIS PMK 2019 - LOMBOK



BIMBINGAN TEKNIS BA BUN 2019



PENGUMUMAN PESERTA YANG BERHAK MENGIKUTI TAHAP FINAL REGIONAL



JAWABAN PEMERINTAH ATAS PEMANDANGAN UMUM RAPBN 2020






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Gedung Sutikno Slamet Jalan DR. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 2435 telepon 021-3868085 Whatsapp: +628118300931 email: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id
Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru




Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011