Pengumuman : Implementasi Aplikasi SAKTI Web dalam proses Revisi DIPA TA 2020 dapat di-unduh di sini




PENANDATANGANAN KK, PIAGAM RISIKO, DAN KOMITMEN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TA 2020






Jakarta - Pada Kamis (30/01/2020) bertempat di aula lantai 20 gedung Sutikno Slamet, telah diselenggarakan acara Penandatanganan Kontrak Kinerja Kemenkeu Two (level eselon II) dan Kemenkeu Three (level eselon III) serta Piagam Risiko, dan Komitmen Pengendalian Gratifikasi tahun 2020 di Lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Hadir dalam acara ini Direktur Jenderal Anggaran, serta para pejabat eselon II dan III di lingkungan DJA.

Acara ini merupakan rangkaian dari acara sehari sebelumnya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jl. Gatot Soebroto, yaitu penandatanganan Kontrak Kinerja Kemenkeu Wide dan One oleh Menteri Keuangan dan jajaran pejabat eselon I di seluruh Kementerian Keuangan. Dimana Direktur Jenderal Anggaran telah menandatangani Kontrak Kinerja Kemenkeu One yang terdiri dari 12 Sasaran Strategis dan 25 Indikator Kinerja Utama yang tersebar pada Stakeholder Perspective (1 SS, 4 IKU), Customer Perspective (4 SS, 5 IKU), Internal Process Perspective ( 4 SS, 6 IKU), dan Learning and Growth (3 SS dan 10 IKU). Salah satu IKU yang menantang dan merupakan IKU turunan dari Menteri Keuangan adalah IKU mengenai Indeks kualitas belanja pemerintah (bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastrukur) dimana IKU ini bertujuan untuk mengukur kinerja DJA dalam tugas pengalokasian pengangggaran hasil dari penerjemahan arahan Presiden terkait program prioritasnya.



Pada level eselon II yaitu Kontrak Kinerja Kemenkeu Two, sebaran dari sasaran strategis dan indikator kinerja utama serta profil risiko masing-masing pejabat eselon II di lingkungan DJA adalah sebagai berikut:
  1. Sekretaris terdiri dari 9 SS, 20 IKU, dan 12 Risiko
    • IKU yang strategis “Indeks Integritas Organisasi dan Persentase penyelesaian peraturan di bidang kesekretariatan “
    • Risiko tertinggi “Penempatan Pejabat Hanya Didasarkan Pada Soft Competency Belum Melihat Kompetensi Teknis”.
  2. Dir. PAPBN terdiri dari 9 SS, 16 IKU, dan 9 Risiko
    • IKU strategis “Akurasi Perencanaaan APBN dan Indeks Transparansi Anggaran“
    • Risiko tertinggi “Tidak Selesainya Target Charter TRBTK DJA Bidang IV”
  3. Dir. Abid Ekontim terdiri dari 10 SS, 17 IKU dan 11 Risiko
    • IKU strategis “Nilai Kinerja Anggaran dan Indeks kualitas belanja pemerintah bidang infrastruktur“
    • Risiko tertinggi “Tidak Tercapainya Output Strategis di Bidang Infrastruktur”
  4. Dir. Abid. PMK terdiri dari 10 SS, 18 IKU, dan 10 Risiko
    • IKU strategis “Nilai Kinerja Anggaran dan Indeks Kualitas Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan“
    • Risiko tertinggi “Tidak Tercapainya Output Strategis di Bidang Pendidikan dan Kesehatan”
  5. Dir. Abid. PHK BABUN terdiri dari 9 SS, 20 IKU, dan 11 Risiko
    • IKU strategis “Nilai Kinerja Anggaran dan Tingkat Penyelesaian Peraturan/Kebijakan Penganggaran BA BUN“
    • Risiko tertinggi “Terdapat Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN Yang Membutuhkan Waktu TindakLanjut Lebih Lama Dari Yang Ditargetkan
  6. Dir. PNBP KL terdiri dari 10 SS, 17 IKU, dan 10 Risiko
    • IKU strategis “Persentase realisasi PNBP dan Persentase kepatuhan atas peraturan PNBP“
    • Risiko tertinggi “Realisasi PNBP Rendah”
  7. Dir. PNBP SDA KND terdiri dari 10 SS, 20 IKU, dan 10 Risiko
    • IKU strategis “Persentase realisasi PNBP dan Persentase kepatuhan atas peraturan PNBP“
    • Risiko tertinggi “Realisasi PNBP Tidak Mencapai Target”
  8. Dir. SP terdiri dari 10 SS, 17 IKU, dan 12 Risiko
    • IKU strategis “Nilai Kinerja Anggaran dan Indeks Efektifitas Peraturan/ Kebijakan Penganggaran“
    • Risiko tertinggi “Layanan DJA Berbasis Online Tidak Berjalan”
  9. Dir. HPP terdiri dari 9 SS, 16 IKU, dan 11 Risiko
    • IKU strategis “Persentase persetujuan dan ketepatan waktu dalam rangka penyusunan rekomendasi harmonisasi peraturan dan rekomendasi kebijakan di bidang penganggaran”.
    • Risiko tertinggi “Gugatan Terhadap Kebijakan/Peraturan Yang Dikeluarkan Oleh Kementerian Keuangan c.q. DJA Yang Dimenangkan Di Pengadilan”
  10. Tenaga Pengkaji PNBP terdiri dari 1 SS dan 3 IKU  IKU strategis “Jumlah Rekomendasi yang diberikan Kepada Direktur PNBP SDA dan KND dan/atau Direktur PNBP K/L”.


Pada level eselon II yaitu Kontrak Kinerja Kemenkeu Three, sebagian besar SS dan IKU masing-masing pejabat eselon III adalah turunan (cascading peta) dari Kemenkeu Two dan sebagian lainnya merupakan IKU unik masing-masing pejabat (non-cascading). IKU strategis masing-masing pejabat eselon III merupakan salah satu IKU yang diturunkan dari Kemenkeu Two.

Dalam arahannya pada acara penandatanganan Kontrak Kinerja Kemenkeu Two dan Three DJA tersebut, Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan bahwa terdapat perubahan signifikan dalam pengelolaan kinerja pada tahun ini, yaitu sesuai dengan arahan Menteri Keuangan, IKU itu jangan hanya dijadikan sebagai bussines as usual, jadi harus selalu ditingkatkan kualitasnya sesuai dengan perubahan dan reform di organisasi. Untuk tahun 2020, IKU khususnya dikembangkan sejalan dengan adanya redesign penganggaran, joint program penerimaan, dan peningkatan sinergi antar unit di Kemenkeu yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas penganggaran yang dilakukan oleh DJA. Selain itu Direktur Jenderal Anggaran juga menyampaikan bahwa penandatanganan Kontrak Kinerja, Piagam Risiko, dan Komitmen Pengendalian Gratifikasi bukan hanya sebatas tanda tangan, tapi betul-betul bisa mendarah daging, implementatif dan dilakukan dengan usaha yang terbaik dalam mencapai target tugas rutin dan tugas perbaikan yang sudah ditentukan.






07/02/2020 15:08:59




Liputan


SOSIALISASI GRATIFIKASI DAN APLIKASI WISE



MUTASI DAN PROMOSI PEGAWAI DALAM RANGKA PENYEGARAN DAN PENGOTIMALAN SDM DJA



FGD UJI PUBLIK RPP TENTANG PENGELOLAAN PNBP DAN RPP TENTANG PENETAPAN TARIF PNBP



KUNJUNGAN MAHASISWA UNPAS: KEBIJAKAN APBN 2020



REDESAIN PENGANGGARAN, LANGKAH AWAL PERBAIKAN PERENCANAAN ANGGARAN



LANGKAH PEMERINTAH HADAPI PERLAMBATAN EKONOMI GLOBAL



PEREKONOMIAN INDONESIA YANG POSITIF DI TENGAH PERLAMBATAN EKONOMI GLOBAL



DIT. ABID EKONTIM RAIH PREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)



MENGENAL ANALIS ANGGARAN



PAJAK DAN BUKAN PAJAK: SERUPA TAPI TAK SAMA



LAPORAN SEMESTER PROGRAM PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING 2019



PENYERAHAN DIPA TA 2020



IBF : MERANCANG KEBIJAKAN PENERIMAAN NEGARA SEKTOR PELABUHAN



Budget Goes To Campus : Medan



PENGUMUMAN PESERTA LOLOS SELEKSI JFAA KL






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Gedung Sutikno Slamet Jalan DR. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 2435 telepon 021-3868085 Whatsapp: +628118300931 email: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id
Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru




Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011