Pengumuman : Implementasi Aplikasi SAKTI Web dalam proses Revisi DIPA TA 2020 dapat di-unduh di sini




LANGKAH PEMERINTAH HADAPI PERLAMBATAN EKONOMI GLOBAL






Jakarta, 11/02/2020 – Kementerian Keuangan dan Bappenas bersinergi dalam penyusunan Redesign Sistem Penganggaran. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan dalam hal ini DJA dan Itjen bersama Bappenas mengadakan sosialisasi Redesign Sistem Penganggaran di Aula Dhanapala Kemenkeu, Jakarta pada hari Selasa, (11/02).

Direktur Jenderal Anggaran Askolani menyampaikan saat ini kondisi ekonomi global sedang mengalami guncangan dengan adanya wabah virus corona yang menyerang tiongkok, dampaknya bukan hanya pada sektor kesehatan namun juga berdampak pada sektor ekonomi. Sekarang pertumbuhunan ekonomi tiongkok berkisar pada 6% dan ini terus mengalami perlambatan dan pastinya akan berimbas kepada Indonesia yang merupakan mitra dagang.

“sebagai catatan arahan Presiden bahwa agar setiap K/L untuk dapat sesegera mungkin melakukan belanja tahun 2020, hal ini sebagai upaya untuk agar tetap dapat menjaga daya beli masyarakat dan sebagai stimulus ekonomi tahun 2020. Penting bahwa pagu anggaran yang sudah ada seperti PKH, Bansos, Belanja Infrastruktur, dan kegiatan beasiswa untuk segera dapat dibelanjakan,” kata Dirjen Anggaran.

Kemenkeu dan Bappenas akan melakukan reformasi dalam sistem penganggaran untuk mempersiapkan pagu anggaran tahun 2021 dan pagu indikatif 2021 akan ditetapkan pada awal april 2020, jadi penting dilaksanakan sosialisasi lebih awal agar kebijakan ini dapat dilaksanakan dengan baik.

“saat ini desain anggaran pemerintah pusat dan TKDD masih kurang solid, bisa tidak soli, bahkan ada yang tidak nyambung. Selain itu program masih bersifat normatif dan rumusan nomenklatur masih complicated dan akan kita ubah menjadi lebih simple. Dengan perubahan sistem ini diharapkan penyampaian kepada masyarakat terkait program pemerintah akan lebih transparan,” jelas Dirjen Anggaran. (m.i)






20/02/2020 13:59:06




Liputan


PENGUATAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN STIMULUS EKONOMI HADAPI COVID-19.



PERPPU KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN



TANGGAP COVID-19 UNTUK PEGAWAI DAN STAKEHOLDER DITJEN ANGGARAN



FGD UJI PUBLIK RPP PNBP



SINERGI LEBIH BAIK, TINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN PENGANGGARAN



PENINGKATAN PEMAHAMAN PENGANGGARAN MELALUI SOSIALISASI KEBIJAKAN TERKINI



SOSIALISASI GRATIFIKASI DAN APLIKASI WISE



MUTASI DAN PROMOSI PEGAWAI DALAM RANGKA PENYEGARAN DAN PENGOTIMALAN SDM DJA



FGD UJI PUBLIK RPP TENTANG PENGELOLAAN PNBP DAN RPP TENTANG PENETAPAN TARIF PNBP



KUNJUNGAN MAHASISWA UNPAS: KEBIJAKAN APBN 2020



REDESAIN PENGANGGARAN, LANGKAH AWAL PERBAIKAN PERENCANAAN ANGGARAN



PENANDATANGANAN KK, PIAGAM RISIKO, DAN KOMITMEN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TA 2020



PEREKONOMIAN INDONESIA YANG POSITIF DI TENGAH PERLAMBATAN EKONOMI GLOBAL



DIT. ABID EKONTIM RAIH PREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)



MENGENAL ANALIS ANGGARAN






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Gedung Sutikno Slamet Jalan DR. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 2435 telepon 021-3868085 Whatsapp: +628118300931 email: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id
Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru




Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011