Pengumuman : Implementasi Aplikasi SAKTI Web dalam proses Revisi DIPA TA 2020 dapat di-unduh di sini




FGD UJI PUBLIK RPP TENTANG PENGELOLAAN PNBP DAN RPP TENTANG PENETAPAN TARIF PNBP






Pada hari Selasa (18/2) Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) menyelenggarakan acara Focus Grup Discussion (FGD) Uji Publik Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tentang Pengelolaan PNBP dan RPP Tentang Tata Cara Penetapan Tarif Atas Jenis PNBP. Diskusi yang diselenggarakan di Aula Gedung Sutikno Slamet Lantai 20 ini dibuka oleh Wawan Sunarjo selaku Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga. Para panelis yang hadir dalam diskusi ini adalah Acep Saryana dari Kementerian Sekretariat Negara; I Ktut Hadi Priatna dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Julkhaidir dari Kementerian Hukum dan HAM; Diah Dwi Utami, Kasubdit Penerimaan, Potensi dan Pengawasan K/L III; serta dimoderatori oleh Ade Permadi, Kasubdit Peraturan dan Dukungan Teknis PNBP.

FGD Uji publik ini diselenggarakan dalam rangka memberikan gambaran substansi yang akan diatur dan perkembangan penyusunan, juga untuk menyerap aspirasi untuk penyempurnaan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tatacara Penetapan Tarif atas Jenis PNBP dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan PNBP yang merupakan amanat dari pasal 14 Pasal 24, Pasal 40, Pasal 44, dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

“Kegiatan Uji Publik ini merupakan rangkaian proses dari penyusunan ketentuan peraturan perundang-undangan agar lebih kredibel dan memenuhi kebutuhan pengaturan pelaksanaan di lapangan. Masukan dan saran Bapak/Ibu sekalian akan sangat berarti dan menjadi bagian penyempurnaan RPP yang saat ini sedang dalam proses menuju pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan sebelum ditetapkan oleh Presiden”, ungkap Wawan.

Kegiatan ini mengundang 10 (sepuluh) Kementerian/Lembaga selaku Instansi Pengelola dengan jumlah PNBP terbesar serta 3 (tiga) Wajib Bayar sebagai perwakilan. Dari pemilihan tersebut, diharapkan dapat mewakili keseluruhan Kementerian/Lembaga dan Wajib Bayar PNBP. Selain itu, uji publik ini juga mengundang panelis yang berkompeten dan juga sekaligus merupakan anggota Panitia Antar Kementerian yang sangat aktif berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam rangka penyusunan RPP Pengelolaan PNBP dan RPP Tentang Tata Cara Penetapan Tarif Atas Jenis PNBP ini. (frq/and)



20/02/2020 17:51:59




Liputan


PENGUATAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN STIMULUS EKONOMI HADAPI COVID-19.



PERPPU KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN



TANGGAP COVID-19 UNTUK PEGAWAI DAN STAKEHOLDER DITJEN ANGGARAN



FGD UJI PUBLIK RPP PNBP



SINERGI LEBIH BAIK, TINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN PENGANGGARAN



PENINGKATAN PEMAHAMAN PENGANGGARAN MELALUI SOSIALISASI KEBIJAKAN TERKINI



SOSIALISASI GRATIFIKASI DAN APLIKASI WISE



MUTASI DAN PROMOSI PEGAWAI DALAM RANGKA PENYEGARAN DAN PENGOTIMALAN SDM DJA



KUNJUNGAN MAHASISWA UNPAS: KEBIJAKAN APBN 2020



REDESAIN PENGANGGARAN, LANGKAH AWAL PERBAIKAN PERENCANAAN ANGGARAN



LANGKAH PEMERINTAH HADAPI PERLAMBATAN EKONOMI GLOBAL



PENANDATANGANAN KK, PIAGAM RISIKO, DAN KOMITMEN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TA 2020



PEREKONOMIAN INDONESIA YANG POSITIF DI TENGAH PERLAMBATAN EKONOMI GLOBAL



DIT. ABID EKONTIM RAIH PREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)



MENGENAL ANALIS ANGGARAN






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Gedung Sutikno Slamet Jalan DR. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 2435 telepon 021-3868085 Whatsapp: +628118300931 email: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id
Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru




Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011