Pengumuman : Implementasi Aplikasi SAKTI Web dalam proses Revisi DIPA TA 2020 dapat di-unduh di sini




FGD UJI PUBLIK RPP PNBP






Pada hari Senin (09/3) Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) menyelenggarakan acara Focus Grup Discussion (FGD) Uji Publik Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tata Cara Pemeriksaan PNBP dan RPP tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Keringanan dan Pengembalian PNBP. FGD Uji publik ini diselenggarakan dalam rangka memberikan gambaran dan menjaring masukan yang lebih luas dari pihak-pihak terkait dalam rangka penyusunan 2 (dua) buah RPP yang merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Diskusi yang diselenggarakan di Aula Gedung Sutikno Slamet Lantai 20 ini dibuka oleh Wawan Sunarjo selaku Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga.

“Proses suatu RPP sampai dengan ditetapkan, saya bisa sampaikan bahwa ini adalah proses panjang, meskipun mungkin tidak sepanjang seperti saat kita menyusun rancangan undang-undang. Kita harap dengan adanya uji publik ini, maka kita akan mendapatkan input masukan untuk memperbaiki konseptual yang ada di rancangan peraturan ini. Demikian juga kita ingin meningkatkan kesadaran terhadap pembayaran PNBP oleh wajib bayar maupun pelaksanaan pengelolaan PNBP yang baik dan benar baik oleh Kementerian/Lembaga, wajib bayar, maupun instansi pengelola PNBP” ujar Wawan.

Kegiatan uji publik dilanjutkan dengan penyampaian keynote speech dari Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Ditjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Yunan Hilmy. Pada kesempatan tersebut, Yunan menyampaikan bahwa Kementerian Hukum dan HAM menyambut baik pelaksanaan forum uji publik terhadap 2 (dua) RPP ini sebagai implementasi dari good governance dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

“Harapan kami ini bisa menjadi jalan bagi kelancaran nanti di proses harmonisasi sehingga tidak ada hal-hal yang perlu didiskusikan lagi di dalam PAK ataupun di dalam proses harmonisasi. Kita di sini juga hadir ada dari Kemenko Bidang Perekonomian dan juga dari Sekretariat Negara. Pembahasan itu selalu kita sertakan dengan kedua instansi tersebut agar mudah dalam pembahasan dan nanti pada tataran pembicaraan kebijakan sudah clear dan kemudian Kementerian Sekretariat Negara juga sudah terkonfirmasi jadi nanti proses di dalam penetapan menjadi tidak terhambat” ucap Yunan.

Setelah penyampaian keynote speech dari Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II Kemnkum HAM, acara dilanjutkan dengan pemaparan materi dari narasumber serta forum diskusi. Para panelis yang hadir dalam diskusi ini adalah Hidayat Kusumo Raharjo, Kasubdit Penerimaan Kekayaan Negara Dipisahkan yang menyampaikan materi terkait RPP tentang Tata Cara Pemeriksaan PNBP; John David Siburian, Kasubdit Penerimaan Sumber Daya Alam Non Minyak dan Gas Bumi yang menyampaikan materi terkait RPP tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBP; serta Joko Sudiarto dari Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan yang membawakan materi terkait Pemeriksaan PNBP oleh BPK. Acara pemaparan materi dan diskusi ini dimoderatori oleh Supriyadi, Kasubdit Potensi dan Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan. (and)


10/03/2020 16:35:52




Liputan


PENGUATAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN STIMULUS EKONOMI HADAPI COVID-19.



PERPPU KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN



TANGGAP COVID-19 UNTUK PEGAWAI DAN STAKEHOLDER DITJEN ANGGARAN



SINERGI LEBIH BAIK, TINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN PENGANGGARAN



PENINGKATAN PEMAHAMAN PENGANGGARAN MELALUI SOSIALISASI KEBIJAKAN TERKINI



SOSIALISASI GRATIFIKASI DAN APLIKASI WISE



MUTASI DAN PROMOSI PEGAWAI DALAM RANGKA PENYEGARAN DAN PENGOTIMALAN SDM DJA



FGD UJI PUBLIK RPP TENTANG PENGELOLAAN PNBP DAN RPP TENTANG PENETAPAN TARIF PNBP



KUNJUNGAN MAHASISWA UNPAS: KEBIJAKAN APBN 2020



REDESAIN PENGANGGARAN, LANGKAH AWAL PERBAIKAN PERENCANAAN ANGGARAN



LANGKAH PEMERINTAH HADAPI PERLAMBATAN EKONOMI GLOBAL



PENANDATANGANAN KK, PIAGAM RISIKO, DAN KOMITMEN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TA 2020



PEREKONOMIAN INDONESIA YANG POSITIF DI TENGAH PERLAMBATAN EKONOMI GLOBAL



DIT. ABID EKONTIM RAIH PREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)



MENGENAL ANALIS ANGGARAN






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Gedung Sutikno Slamet Jalan DR. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 2435 telepon 021-3868085 Whatsapp: +628118300931 email: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id
Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru




Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011