Bahan Paparan PMK Revisi 2019 dapat di-unduh di sini




Statistik Akses Informasi Publik




Dalam rangka memberikan kemudahan akses dalam pelayanan Informasi Publik sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 14 Tahun 2008, Kementerian Keuangan sebagai Badan Publik telah menyediakan beberapa media yang mudah diakses oleh masyarakat untuk mengajukan permohonan informasi, diantaranya melalui:
  1. Website : www.anggaran.kemenkeu.go.id
  2. Call Center : (021) 3868085 dan (021) 3868075
  3. e-Mail : pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id
  4. PPID DJA Kementerian Keuangan


Rincian layanan informasi Publik DJA Tahun 2018

Pada tahun 2018, PPID Tingkat I DJA menerima 20 (Dua Puluh) permohonan Informasi Publik. Ditinjau dari perihal informasi yang diajukan Pemohon Informasi Publik pada tahun 2018, jumlah permohonan Informasi Publik terdiri dari:
  1. 13 (tiga belas) permintaan Informasi Publik mengenai Anggaran dan Realisasi APBN;
  2. 1 (satu) permintaan Informasi Publik mengenai DIPA;
  3. 1 (satu) permintaan Informasi Publik mengenai Makro Ekonomi;
  4. 2 (dua) permintaan Informasi Publik mengenai Subsidi dan Dana Bos;
  5. 1 (satu) permintaan Informasi Publik mengenai Perjalanan Dinas;
  6. 1 (satu) permintaan Informasi Publik mengenai UU APBN dan Nota Keuangan;
  7. 1 (satu) permintaan Informasi Publik mengenai Dana Tugas Pembantuan.


Dari jumlah permohonan informasi publik di atas dapat dirinci kembali berdasarkan pemenuhan datanya sebagaimana berikut :

  1. 17 (tujuh belas) permohonan Informasi Publik yang materi Informasi Publiknya diberikan seluruhnya;
  2. 1 (satu) permohonan Informasi Publik yang materi Informasi Publiknya diberikan sebagian;
  3. 2 (dua) permohonan Informasi Publik yang materi Informasi Publiknya diarahkan ke PPID Tingkat I lain dengan alasan informasi yang diminta tidak berada dalam penguasaan Direktorat Jenderal Anggaran;
  4. 2 (dua) permintaan Informasi Publik mengenai Subsidi dan Dana Bos;
  5. 1 (satu) permintaan Informasi Publik mengenai Perjalanan Dinas;
  6. 1 (satu) permintaan Informasi Publik mengenai UU APBN dan Nota Keuangan;
  7. 1 (satu) permintaan Informasi Publik mengenai Dana Tugas Pembantuan.


Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pada tahun 2018 ada 1 (satu) penyampaian keberatan dari Pemohon informasi publik namun tidak berimplikasi pada sengketa informasi publik.



Liputan


PEMANDANGAN UMUM RUU APBN TA 2020 BESERTA NOTA KEUANGAN



SINERGI TINGKATKAN KUALITAS LAYANAN



PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN DAN RUU APBN 2020



WORKSHOP PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK/WBBM TAHUN 2019



DJA MENYAPA SMA N 17 MAKASSAR



PENGUMUMAN PESERTA TES ONLINE TAHAP 2 OLIMPIADE APBN 2019



DIT. EKONTIM RAIH PREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI



DATE WITH DATA: All You Need is Data



Realisasi Semester I APBN 2019: Kinerja Positif didukung kondisi Ekonomi makro yang stabil



SERI #14: BELANJA INFRASTRUKTUR
TEKNOLOGI JEMBATAN GANTUNG JUDESA



DATE WITH DATA



Realisasi Semester I APBN 2019: Kinerja Positif didukung kondisi Ekonomi makro yang stabil



BIMTEK K/L PUSAT BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN



Seri #13: Keterbukaan Informasi Mendorong Partisipasi Publik



BLC EVALUASI KINERJA ANGGARAN K/L






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Gedung Sutikno Slamet Jalan DR. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 2435 telepon 021-3868085 Whatsapp: +628118300931 email: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id
Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru




Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011