Pengumuman : Implementasi Aplikasi SAKTI Web dalam proses Revisi DIPA TA 2020 dapat di-unduh di sini




Statistik Akses Informasi Publik




Dalam rangka memberikan kemudahan akses dalam pelayanan Informasi Publik sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 14 Tahun 2008, Kementerian Keuangan sebagai Badan Publik telah menyediakan beberapa media yang mudah diakses oleh masyarakat untuk mengajukan permohonan informasi, diantaranya melalui:
  1. Website : www.anggaran.kemenkeu.go.id
  2. Call Center : (021) 3868085 dan (021) 3868075
  3. e-Mail : pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id
  4. PPID DJA Kementerian Keuangan


Rincian layanan informasi Publik DJA Tahun 2018

Pada tahun 2018, PPID Tingkat I DJA menerima 20 (Dua Puluh) permohonan Informasi Publik. Ditinjau dari perihal informasi yang diajukan Pemohon Informasi Publik pada tahun 2018, jumlah permohonan Informasi Publik terdiri dari:
  1. 13 (tiga belas) permintaan Informasi Publik mengenai Anggaran dan Realisasi APBN;
  2. 1 (satu) permintaan Informasi Publik mengenai DIPA;
  3. 1 (satu) permintaan Informasi Publik mengenai Makro Ekonomi;
  4. 2 (dua) permintaan Informasi Publik mengenai Subsidi dan Dana Bos;
  5. 1 (satu) permintaan Informasi Publik mengenai Perjalanan Dinas;
  6. 1 (satu) permintaan Informasi Publik mengenai UU APBN dan Nota Keuangan;
  7. 1 (satu) permintaan Informasi Publik mengenai Dana Tugas Pembantuan.


Dari jumlah permohonan informasi publik di atas dapat dirinci kembali berdasarkan pemenuhan datanya sebagaimana berikut :

  1. 17 (tujuh belas) permohonan Informasi Publik yang materi Informasi Publiknya diberikan seluruhnya;
  2. 1 (satu) permohonan Informasi Publik yang materi Informasi Publiknya diberikan sebagian;
  3. 2 (dua) permohonan Informasi Publik yang materi Informasi Publiknya diarahkan ke PPID Tingkat I lain dengan alasan informasi yang diminta tidak berada dalam penguasaan Direktorat Jenderal Anggaran;
  4. 2 (dua) permintaan Informasi Publik mengenai Subsidi dan Dana Bos;
  5. 1 (satu) permintaan Informasi Publik mengenai Perjalanan Dinas;
  6. 1 (satu) permintaan Informasi Publik mengenai UU APBN dan Nota Keuangan;
  7. 1 (satu) permintaan Informasi Publik mengenai Dana Tugas Pembantuan.


Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pada tahun 2018 ada 1 (satu) penyampaian keberatan dari Pemohon informasi publik namun tidak berimplikasi pada sengketa informasi publik.



Liputan


KAK: KELAS APBN KITA



PENGUATAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN STIMULUS EKONOMI HADAPI COVID-19.



PERPPU KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN



TANGGAP COVID-19 UNTUK PEGAWAI DAN STAKEHOLDER DITJEN ANGGARAN



FGD UJI PUBLIK RPP PNBP



SINERGI LEBIH BAIK, TINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN PENGANGGARAN



PENINGKATAN PEMAHAMAN PENGANGGARAN MELALUI SOSIALISASI KEBIJAKAN TERKINI



SOSIALISASI GRATIFIKASI DAN APLIKASI WISE



MUTASI DAN PROMOSI PEGAWAI DALAM RANGKA PENYEGARAN DAN PENGOTIMALAN SDM DJA



FGD UJI PUBLIK RPP TENTANG PENGELOLAAN PNBP DAN RPP TENTANG PENETAPAN TARIF PNBP



KUNJUNGAN MAHASISWA UNPAS: KEBIJAKAN APBN 2020



REDESAIN PENGANGGARAN, LANGKAH AWAL PERBAIKAN PERENCANAAN ANGGARAN



LANGKAH PEMERINTAH HADAPI PERLAMBATAN EKONOMI GLOBAL



PENANDATANGANAN KK, PIAGAM RISIKO, DAN KOMITMEN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TA 2020



PEREKONOMIAN INDONESIA YANG POSITIF DI TENGAH PERLAMBATAN EKONOMI GLOBAL






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Gedung Sutikno Slamet Jalan DR. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 2435 telepon 021-3868085 Whatsapp: +628118300931 email: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id
Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru




Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011