UU No. 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dapat di-unduh di sini




Statistik Akses Informasi Publik




Dalam rangka memberikan kemudahan akses dalam pelayanan Informasi Publik sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 14 Tahun 2008, Kementerian Keuangan sebagai Badan Publik telah menyediakan beberapa media yang mudah diakses oleh masyarakat untuk mengajukan permohonan informasi, diantaranya melalui:
  1. Website : www.anggaran.kemenkeu.go.id
  2. Call Center : (021) 3868085 dan (021) 3868075
  3. e-Mail : pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id
  4. PPID DJA Kementerian Keuangan


Rincian layanan informasi Publik DJA Tahun 2018

Pada tahun 2018, PPID Tingkat I DJA menerima 20 (Dua Puluh) permohonan Informasi Publik. Ditinjau dari perihal informasi yang diajukan Pemohon Informasi Publik pada tahun 2018, jumlah permohonan Informasi Publik terdiri dari:
  1. 13 (tiga belas) permintaan Informasi Publik mengenai Anggaran dan Realisasi APBN;
  2. 1 (satu) permintaan Informasi Publik mengenai DIPA;
  3. 1 (satu) permintaan Informasi Publik mengenai Makro Ekonomi;
  4. 2 (dua) permintaan Informasi Publik mengenai Subsidi dan Dana Bos;
  5. 1 (satu) permintaan Informasi Publik mengenai Perjalanan Dinas;
  6. 1 (satu) permintaan Informasi Publik mengenai UU APBN dan Nota Keuangan;
  7. 1 (satu) permintaan Informasi Publik mengenai Dana Tugas Pembantuan.


Dari jumlah permohonan informasi publik di atas dapat dirinci kembali berdasarkan pemenuhan datanya sebagaimana berikut :

  1. 17 (tujuh belas) permohonan Informasi Publik yang materi Informasi Publiknya diberikan seluruhnya;
  2. 1 (satu) permohonan Informasi Publik yang materi Informasi Publiknya diberikan sebagian;
  3. 2 (dua) permohonan Informasi Publik yang materi Informasi Publiknya diarahkan ke PPID Tingkat I lain dengan alasan informasi yang diminta tidak berada dalam penguasaan Direktorat Jenderal Anggaran;
  4. 2 (dua) permintaan Informasi Publik mengenai Subsidi dan Dana Bos;
  5. 1 (satu) permintaan Informasi Publik mengenai Perjalanan Dinas;
  6. 1 (satu) permintaan Informasi Publik mengenai UU APBN dan Nota Keuangan;
  7. 1 (satu) permintaan Informasi Publik mengenai Dana Tugas Pembantuan.


Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pada tahun 2018 ada 1 (satu) penyampaian keberatan dari Pemohon informasi publik namun tidak berimplikasi pada sengketa informasi publik.



Liputan


MENGENAL ANALIS ANGGARAN



PAJAK DAN BUKAN PAJAK: SERUPA TAPI TAK SAMA



LAPORAN SEMESTER PROGRAM PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING 2019



PENYERAHAN DIPA TA 2020



IBF : MERANCANG KEBIJAKAN PENERIMAAN NEGARA SEKTOR PELABUHAN



Budget Goes To Campus : Medan



PENGUMUMAN PESERTA LOLOS SELEKSI JFAA KL



Focus Group Discussion : Pasar Uang dan Pasar Modal



FINAL OLIMPIADE APBN



BIMTEK BA BUN 2019 - EVALUASI KINERJA ANGGARAN KL



MONEV ON-SITE TAHUN 2019



BIMBINGAN TEKNIS PMK 2019 - LOMBOK



BIMBINGAN TEKNIS BA BUN 2019



PENGUMUMAN PESERTA YANG BERHAK MENGIKUTI TAHAP FINAL REGIONAL



JAWABAN PEMERINTAH ATAS PEMANDANGAN UMUM RAPBN 2020






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Gedung Sutikno Slamet Jalan DR. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 2435 telepon 021-3868085 Whatsapp: +628118300931 email: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id
Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru




Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011